Guna melaksanakan program clean and green city di Kota Medan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Medan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Medan.
Naskah dan kesepakatan kerjasama itu ditandatangani langsung Ketua HKTI Kota Medan Abdullah Sony Batubara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan H Iwan Zulhami, SH, MAP, di Pusdiklat Cadika, Medan Johor, Senin ( 14/5).
Turut menyaksikan, Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM, Sekjen DPN HKTI Pusat Dr Ir Benny Pasaribu, MEc, Ketua HKTI Provinsi Sumatera Utara Paulus R Sinambela dan pimpinan SKPD Pemko Medan.
Usai melakukan penandatangan kerjasama, selanjutnya Walikota Medan Drs Rahudman Harahap, MM dan Ketua HKTI Kota Medan menyerahkan bibit pohon kepada 21 pasangan pengantin yang mewakili 21 Kecamatan se-Kota Medan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan H Iwan Zulhami, SH, MAP mengatakan Kementerian Agama mendukung program penghijauan sebagai upaya kecintaan kepada negara.
"Kita mendukung program penghijauan.Apalagi setiap bulannya, ada 1000 pasangan pengantin yang menikah. Jika setiap pasangan pengantin diberi dua pohon, maka setiap bulannya ada 2000 pohon yang ditanam.
Dikatakan Iwan, HKTI yang menyediakan bibitnya. "Kita hanya menyalurkan bibit itu kepada setiap pasangan pengantin agar ditanam di pekarangan rumah atau di belakang rumah," tegasnya.
Iwan menjelaskan pohon yang diberikan kepada setiap pasangan pengantin itu, pohon yang produktif. Seperti Mangga, Belimbing, Sirsak dan lain sebagainya. "Pohon yang diberi dan ditanam oleh setiap pasangan pengantin itu nantinya selalu dipantau oleh petugas KUA,"papar Iwan lagi.(jar)
Dinas Kominfo Sumut Perlu Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) H Syamsul Hilal menyarankan agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yakni UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. "Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, lembaga strategis. Ada hal yang menjadi prioritas Dinas Kominfo. Segera sosialisasikan empat pilar kebangsaan itu kepada masyarakat luas,"saran H Syamsul Hilal, di saat Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, di gedung dewan, Selasa ( 8/5). Ditegaskan Syamsul, tugas Dinas Kominfo sangat berat. "Perlu orang yang tepat untuk mensosialisasikan empat pilar itu,"tegas Syamsul lagi.(faj)
Komisi A, DPRD Sumut Kunker ke Madina
Medan-okemedannews.com
Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam waktu dekat ini menurut rencananya bakal melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sekretaris Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul, SE mengatakan Komisi A, Kunker ke Kabupaten Mandailing Natal, pada Rabu, tanggal 9 Mei 2012.
"Kita Kunker ke Kabupaten Mandailing Natal, dalam rangka survei mengenai persiapan pemekaran Kabupaten Mandailing Pantai Barat,"tegas Mustofawiyah, di ruang kerjanya, di gedung dewan, Senin ( 7/5).
"Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara meninjau dan sekaligus melakukan cross check terkait persiapan pemekaran Kabupaten Mandailing Pantai Barat,"ujar Mustofawiyah. (jar)
Jalan Imam Bonjol Dibuka Kembali
Medan-okemedannews.com
Jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia kembali dibuka, sekira pukul 14.40 Wib, Selasa ( 1/5). Menyusul massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa, terkait peringatan hari buruh internasional atau May Day, akhirnya membubarkan diri di saat hujan lebat turun.
Usai hujan lebat berhenti, petugas Polisi yang bertugas di seputaran jalan Imam Bonjol menarik pagar kawat yang memblokir badan jalan. Selanjutnya, jalan Imam Bonjol di jalur dua arah normal kembali untuk dilintasi kenderaan.(faj)
Provinsi Sumut, Langkat Dapat Penghargaan Pembinaan K3
Medan-okemedannews.com
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapat penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Provinsi Sumatera Utara mendapat penghargaan terkait di dalam pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di daerahnya.
Acara pemberian penghargaan K3 berlangsung di Mesco Convetion Centre, jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Rabu malam (25/4). Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Utara Botb Sihombing mengatakan dari 14 Gubernur, Gubernur Sumatera Utara mendapat peringkat kedua dalam pembinaan K3. Untuk Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan K3 di daerahnya, kata Botb, peringkat pertama di raih Kabupaten Langkat, peringkat kedua Kota Medan dan peringkat ketiga Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
"Menteri Tenaga Kerja memberikan penghargaan karena tercapai nihilnya kecelakaan kerja. Kita di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara selalu melakukan pembinaan K3. Produktivitas yang tinggi harus mengutamakan K3,"ujar Bobt, di JW Sky Lounge, Bandara Polonia, Rabu (25/4).
Selanjutnya, Bobt menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Utara harus mengutamakan K3 dalam meningkatkan produksinya. Kecelakaan kerja harus dapat dihindari," tandasnya. (jar)
Parpol Harus Punya Struktur Pendidikan Politik
Medan-okemedannews.com
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Leo Nababan mengatakan Partai Politik (Parpol) harus mempunyai struktur-struktur khusus di pendidikan politik.
"Peningkatan pendidikan politik bagi kader perlu ditingkatkan mutunya. Ke depan Partai Poltik harus mempunyai struktur-struktur khusus di pendidikan politik,"tegas Leo Nababan, sesaat sebelum bertolak ke Jakarta via Bandara Polonia, Kamis (19/4).
Di hal lain, Leo mengingatkan para kader Partai Politik bahwa jabatan itu amanah."Saya mengingatkan kader Partai Golkar dan masyarakat bahwa jabatan itu amanah. Jika jabatan itu amanah, kita punya ideologi, punya visioner ke depan bukan menghalalkan segala cara,"tegas Leo. (jar)
Giatkan Petani Organik
Medan-okemedannews.com
Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Medan, priode 2012-2017, bakal dilantik pada 26 April 2012. Ketua Umum HKTI Kota Medan H A Sony Batubara mengatakan kegiatan pelantikan bertempat di lapangan Cadika Pramuka, Medan Johor. "Menurut rencananya yang melantik Ketua Umum HKTI Provinsi Sumatera Utara Paulus Sinambela,"tegas Sony, di Bandara Polonia, Minggu ( 8/4).
Sony mengatakan di acara pelantikan diharapkan unsur Muspida Kota Medan hadir. Diantaranya, kata Sony, Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM dan lainnya. Di hal lain, menyinggung program kegiatan HKTI Kota Medan ke depan, Sony menjelaskan pihaknya berusaha untuk mensosialisasikan petani organik di Kota Medan. "Petani di Kota Medan kita giatkan aktivitasnya supaya kembali ke petani organik,"tandasnya. (jar)
Forum Bersama Pilkada Gubsu
Medan-okemedannews.com
Di Pilkada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) 2013 nanti. Forum bersama untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Pilkada perlu dibentuk.
"Forum bersama untuk melakukan pengawasan dana Pilkada Gubsu 2013,perlu ada dan dibentuk," tegas Irham, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi A, DPRD Provinsi Sumut, di gedung dewan, Senin (2/4).
Rapat dengar pendapat di hadiri, Ketua Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Isma Padli Ardya Pulungan, Wakil Ketua Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Taufik Hidayat dan Sekretaris Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul. Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara yang hadir yakni Tohonan Silalahi, Abu Bokar Tamba, Raudin Purba, Syahrial Harahap, H Syamsul Hilal, Rinawati Sianturi dan Bustami HS.
Disarankan Irham, Komisi A, DPRD Sumatera Utara, BPK-RI, BPKP dan KPUD Provinsi Sumatera Utara perlu perlu duduk bersama di dalam forum, untuk mengawasi dana Pilkada Gubsu 2013. (jar/dam)
Aliansi Masyarakat Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM
Medan-okemedannews.com
Massa Aliansi Masyarakat Bersatu untuk kesejahteraan rakyat yang terdiri berbagai mahasiswa perguruan tinggi di antaranya Univesitas Medan Area (UMA) menggelar aksi unjuk rasa damai di gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis ( 29/3).
"Kami menolak rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,"demikian pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Bersatu.(jar)
Akibat Demo,tidak Ada Pesawat yang Delayed
Medan-okemedannews.com
GM PT Persero Angksa Pura - II Bandara Polonia Bram Bharoto Tjiptadi mengatakan massa Kongres Rakyat Sumatera Utara (KRSU) yang menggelar aski unjuk rasa di depan bundaran Bandara Polonia atau persisnya di depan pagar Terminal Keberangkatan Internasional tidak ada yang menduduki Bandara Polonia.
"Tidak ada yang menduduki Bandara Polonia," tegas Bram, saat berada di Terminal keberangkatan Internasional, Senin ( 26/3).
Selanjutnya, Bram menjelaskan pesawat udara on time dan tidak ada yang delayed."Semuanya on time tidak ada yang delayed. Hanya Batavia saja yang divert ke Bandara Pekan Baru. Saya sudah cek, tidak ada yang delayed, "tegasnya.
Selanjutnya Bram menjelaskan penumpang yang terlambat datang ke Bandara Polonia akibat aksi para pengunjuk rasa, kita telah sarankan kepada arlines agar diangkut ke penerbangan berikutnya.
Disaat massa KRSU berunjuk rasa di depan bundaran Bandara Polonia, sekira pukul 14.00 Wib hingga pukul 16.30 Wib. Para pengunjuk rasa yang memprotes rencana kenaikan harga BBM sempat mendesak GM PT (Persero) Angkasa Pura - II agar menghentikan aktivitas penerbangan di Bandara Polonia.
Namun, aktvitas penerbangan di sana terkesan normal. Saat unjuk rasa terjadi, beberapa pesawat udara ada yang take off meninggalkan Bandara Polonia. (tim)
Pagar Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Polonia Dilapisi Kawat
Medan-okemedannews.com
Aksi unjuk rasa terhadap rencana kernaikan harga BBM, Senin ( 26/3), membuat aparat keamanan terus berjaga-jaga di kawasan objek vital.
Keamanan Bandara Polonia, kini menjadi perhatian aparat keamanan. Buktinya, pagar Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Polonia dilapisi dengan pagar kawat. Demikian pantauan wartawan www.okemedannews.com, Minggu ( 25/3).
Pagar kawat itu melapisi sepanjang pagar taman Terminal Kedatangan Internasional yang berada persis di depan bundaran Bandara Polonia, Jalan Imam Bonjol. (dam/jar)
Maket Bandara Kuala Namo di PRSU
Medan-okemedannews.com
Di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 41. Paviliun Kabupaten Deli Serdang memamerkan maket pembangunan Bandara Kuala Namo.Maket itu menjadi perhatian pengunjung, Sabtu (24/3).
Pengunjung PRSU terus berdatangan ke paviliun KabupatenDeli Serdang untuk melihat dari dekat maket itu. Para pengunjung tampak serius mengamati maket pembangunan Bandara Kuala Namo. Di antara pengunjung tampak kagum melihat maket itu. (jar/dam)
Ukur Ulang Lahan TNGL dengan Alat Canggih
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Drs H Raudin Purba menyarankan agar instansi terkait mengukur ulang luas lahan dan tapal batas yang pasti dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Di Kabupaten Langkat, dengan alat yang canggih.
"Ukur ulang luas lahan dan tapal batas TNGL dengan alat yang canggih.Tujuannya agar diketahui secara pasti luas lahan dan tapal batas yang sebenarnya TNGL itu,"tegas Raudin, di gedung DPRD Sumut, Kamis ( 22/3).
Raudin mengatakan semua pihak harus taat aturan."Jika lahan TNGL, kita harus menjaganya dan jangan kita merusaknya karena TNGL itu untuk kepentingan dunia.Jika betul-betul itu TNGL, jangan ada dusta di antara kita.Kita wajib menjaga TNGL itu,"tegasnya lagi.
Kemudian Raudin mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di daerah konflik, klaim daerah TNGL segera dicarikan jalan yang terbaik dan jangan sempat masyarakat menjadi korban."Jika itu lahan TNGL, masyarakat yang tinggal di daerah itu harus diberikan kompensasi yang wajar sehingga masyarakat menerimanya.Cari jalan keluarnya. Jangan sempat masyarakat menjadi korban," paparnya.(jar/dam)
Badko HMI Sumut Tolak Kenaikan Harga BBM
Medan-okemedannews.com
Massa Badko HMI Sumatera Utara (Sumut) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Massa Badko HMI berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara, jalan Imam Bonjol, Selasa (20/3).
"Tanpa kenaikan harga BBM pun kehidupan rakyat sudah semakin sengsara. Rakyat miskin yang kelaparan semakin bertambah setiap harinya apabila pemerintah menaikkan harga BBM.Kami menolak kenaikan harga BBM,"demikian pernyataan sikap koordinator aksi Ahmad Sofian. Selanjutnya Sofian menyarankan agar menasionalisasikan aset-aset negara yang dikuasai asing. (jar)
Peringatan Satu Tahun Monumen Nasional Keadilan
Medan-okemedannews.com
Peringatan satu tahun monumen nasional keadilan di Rahmat International Wildlife Gallery, di jalan Letjen S Parman, berlangsung dengan khidmat, Senin ( 19/3).
Hadir di acara itu, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Sigit Pramono Asri, Ketua DPRD Kota Medan Drs Amiruddin, Walikota Pematang Siantar Hulman Sitorus, Wakil Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Wakil Bupati Mandailing Natal Dahlan Nasution, anggota DPD-RI, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, aktivis LSM dan segenap undangan.
Dalam kata sambutannya, anggota DPD-RI yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara DR Rahmat Shah mengatakan keadilan itu artinya luas dan universal. "Untuk itulah dengan keberadaan monumen nasional keadilan, keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh," tegasnya. Rahmat menyatakan kita wajib menegakkan keadilan. (jar)
Parkir Khusus, Jangan Pro dan Kontra
Medan-okemedannews.com
Pemberlakuan tarif parkir khusus sebesar Rp 20 ribu di Bandara Polonia kini terus menjadi bahan cerita. Anggota DPRD Sumatera Utara Tunggul Siagian menyarankan agar kita melihatnya secara positif.
"Parkir khusus dengan tarif Rp 20 ribu, harus ada arti khusus. Positif saja kita melihatnya, jangan pro dan kontra,"tegas Tunggul, di Bandara Polonia, Jumat ( 16/3).
Tunggul menyarankan lagi operator pengelola parkir khusus harus terus memberikan pelayanan terbaiknya. "Sejauh ini, kita mendapat informasi, selama satu bulan positif dan transparan. Operator harus terus memberikan pelayanan terbaiknya. Kita parkir, mobilnya digiring masuk ke tempat parkir dan dilayani dengan baik. Area parkir khusus harus terus diperbaiki," sarannya. (jar)
Anggota DPRD Sumut Muhammad Nasir :
Warga Kelurahan Tangkahan Keluhkan Limbah KIM
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Nasir menegaskan sudah puluhan tahun limbah industri dari Kawasan Industri Medan (KIM) tidak diperbaiki.
"Warga di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Labuhan Deli mengeluhkan limbah industri dari KIM itu. Air sumur warga tercemar dan kolam ikan juga tercemar limbah,"tegas Nasir, di gedung dewan, baru-baru ini.
Sebelumnya, Rabu (7/3) lalu, saat Komisi C, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan PT (Persero) Kawasan Industri Medan (KIM).
Nasir yang anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi C itu, mengkritik Dirut PT KIM Drs Gandhi Tambunan."PT KIM tidak serius mengolah limbah," tegasnya. Kemudian Nasir menambahkan sampai saat ini, limbah menjadi titik permasalahan.
"Setiap saya reses, warga menyampaikan aspirasinya mengenai keluhan limbah KIM."Akibat limbah kawasan industri yang menyengat, ekosistem di sana rusak," tandasnya. Selanjutnya, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menyarankan jika ada pabrik yang tidak benar mengolah limbah, Dirut PT KIM agar melaporkannya ke Polda Sumut. (jar)
Sambut Pisah Kepala Kejatisu
Medan-okemedannews.com
Acara malam pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) yang lama AK Basuni Masyarif, SH, MH dengan Kepala Kejatisu yang baru DR Noor Rachmad, SH, MH, di grand Ball Room, Hotel Emerald, bernuansa silaturahami, Selasa ( 6/3).
Hadir di acara itu, Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumatera Utara H Saleh Bangun, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Chaidir Ritonga, Sekda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) H Nurdin Lubis, Asisten Ekbang Pemprovsu Djaili Azwar, Walikota Medan Drs Rahudman Harahap, MM, Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Bupati Sergai Soekirman, Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars, Dirut PTPN III Megananda, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syaiful Syafri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara Jonni Pasaribu serta segenap jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Usai acara sambut pisah, Ak Basuni Masyarif, SH, MH menyempatkan diri beramah tamah dengan para wartawan."Terima kasih kepada rakyat Sumatera Utara,"ujarnya. (faj)
DPRD Tetapkan Tujuh Nama Komisoiner KPID Sumut
Medan-okemedannews.com
Komisi A, DPRD Sumatera Utara akhirnya menetapkan tujuh nama calon anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), priode ke III 2011-2014, di gedung dewan, Senin ( 5/3).
Ke tujuh nama itu, meliputi Drs Eddy Syahputra, Isfan Dahrian Nasution, SE, Abdul Haris Nasution, SH, MKn, Parulian Tampubolon, S, Sn, Meutia Atiqah, SS, Rachmad, S.Sos dan DR Syafruddin Pohan.Ke tujuh nama itu dinyatakan meraih suara terbanyak di saat 17 anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi A, melakukan pemilihan terhadap 21 calon KPID itu.
Di awal pemilihan, setiap anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara menuliskan tujuh nama dari 21 nama calon KPID Sumut itu, di lembar kertas suara. Selanjutnya, nama-nama yang dipilih para anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara langsung di umumkan. Ke tujuh nama itu di peroleh berdasarkan rangking perolehan suara terbanyak dalam pemilihan.
"Pemilihan itu merupakan momentum bagi Komisi A, DPRD Sumatera Utara. Prosesnya pemilihan demokratis dan terbuka untuk umum," tegas Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Isma Padli Ardya Pulungan, usai acara pemilihan.
Pemilihan dan penetapan calon Komisoner KPID Sumut di hadiri, Wakil ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara Taufik Hidayat, Sekretaris Komisi A, DPRD Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul dan anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara yakni Ahmad Ikhyar Hasibuan, Hasbullah Hadi, Rinawati Sianturi, Hj Syafrida Fitrie, Suasana Dachi, Tunggul Siagian, Tohonan Silalahi, Abu Bokar Tamba, Syahrial Harahap, Bustami HS, Drs Raudin Puba, H Syamsul Hilal, H Alamsyah Hamdani Harahap serta Sopar Siburian. (jar)
Gipsum Ambruk
Medan-okemedannews.com
Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) terkesan banyak melahirkan cerita 'miring'. Mulai dari lift macet, yang sempat membuat panik beberapa anggota dewan pada tahun lalu. Selain itu, dinding yang retak-retak serta atap gipsum yang terkena rembesan air di beberapa ruang fraksi.
Alkisah, cerita bermula, pada Selasa siang (28/2), sekira pukul 14.30 WIB hingga 15.30 WIB, kebetulan hujan pun turun. Uniknya, hujan yang tidak seberapa deras itu, mampu menjebolkan gipsum yang dipasang di jembatan penghubung gedung utama DPRD Sumut dengan Gedung Paripurna DPRD Sumut. Atau, sekira 12 meter persegi pasangan gipsum itu ambruk karena terkena air hujan.
Ambruknya pasangan gipsum itu disebabkan bocornya pasangan canopy. Akibatnya, air hujan menggenangi lantai yang berada di depan Ruang Banggar gedung DPRD Sumut itu. Berbagai saran kini pun mencuat ke permukaan agar DPRD Sumatera Utara, mempertanyakan kualitas kerja PT Jaya Kontruksi itu. (jar/rel sam)
Raudin Purba Kecewa dengan Garuda
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara Drs H Raudin Purba sangat kecewa dengan pelayanan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. "Pelayanan Garuda Indonesia sangat mengecewakan," ujar Raudin, setibanya di Bandara Polonia, Jumat malam ( 24/2).
Raudin menuturkan, seharusnya dia bertolak dari Bali, Denpasar ke Jakarta pukul 10.40 Wita. Garuda delayed dan akhirnya bertolak dari Bali ke Jakarta pukul 13.00 Wita dan tiba di Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta, pukul 14.35 Wib,"ujarnya.
Kemudian, tutur Raudin, Garuda GA 192, lagi-lagi delayed dari Jakarta menuju Bandara Polonia Medan."Seharusnya GA 192 tiba di Medan lebih kurang pukul 19.10 Wib akhirnya tiba di Medan pada pukul 21.50 Wib,"tandasnya. Saya kecewa dengan pelayanan Garuda, papar Raudin, yang tidak menepati aturan. (jar)
Pengurus LWI Sumut Dilantik
Medan-okemedannews.com
Ketua Umum DPP Lembaga Wartawan Indonesia (LWI) Inan Riau Hasibuan melantik pengurus daerah LWI Sumatera Utara (Sumut) priode 2011-2015, Rabu (22/2).
Acara pelantikan bertempat di hotel Grand Antares dan di hadiri Pangkostrad Letjen TNI AY Nasution, Pandiv 2 Kostrad Mayjen TNI Ridwan, Kepala Staf Divisi 1 Kostrad Brigjen TNI Kembaren, Mayjen Purn Samsu Djalal, Ketua KNPI Sumatera Utara Ahmad Yaser Ridho Loebis dan segenap aktivis pers di Medan.
Pengurus DPD LWI Sumatera Utara yang dilantik, terdiri dari Ketua Osriel Limbong, Sekretaris Mirdadsyah Putra, Bendahara Halim Loe dan segenap pengurus. Dalam kata sambutannya, Inan Riau Hasibuan menegaskan pers harus mempunya strategi."Tugas pers menjaga keutuhan NKRI,"himbau Inan. Di hal lain, Inan menyarankan agar LWI Sumatera Utara bisa bekerjasama dengan organisasi yang ada. Osriel Limbong mengharapkan agar insan-insan pers di Sumatera Utara tetap konsisten dalam memberikan informasi."Insan pers harus memiliki dedikasi untuk menjaga keutuhan institusi NKRI,"tegas Osriel.(faj)
Fit and Proper Test Calon Komisioner KPID Sumut
Komisi A, DPRD Sumut Tetap Fokus Tanpa Tekanan
Medan-okemedannews.com
Fit and proper test terhadap 21 calon anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut) yang dilaksanakan Komisi A, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, berjalan dengan aman dan tertib, hingga berakhirnya kegiatan itu, pada Jumat ( 17/2).
Fit and proper test di pimpin langsung oleh Ketua Komisi A, DPRD Sumatea Utara Isma Padli Ardya Pulungan, Wakil Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara Taufik Hidayat dan Sekretaris Komisi A, DPRD Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul, SE, berlangsung selama dua hari. Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara yakni Tohonan Silalahi, Rinawati Sianturi, Abu Bokar Tamba, Drs H Raudin Purba, Hasbullah Hadi, H Syamsul Hilal, Suasana Dachi, Tunggul Siagian, Sopar Siburian, Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan, Syahrial Harahap dan lainnya, ikut menguji kemampuan 21 calon Komisioner KPID Sumatera Utara.
Fit and proper test berlangsung dari pagi hingga sore hari. Kegiatan fit and proper test tertutup dari liputan wartawan.
"Di kegiatan fit and proper test, kita tetap fokus tanpa intervensi dan tekanan dari pihak mana pun,"tegas anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Suasana Dachi. Di fit and proper test, ungkap Suasana, kita mengutamakan objektivitas, kemampuan, pengalaman, latar belakang pendidikan dan komitmen setiap para calon Komisioner KPID Sumut.
"Sehingga ke depannya nanti, para Komisioner KPID Sumut bertugas dengan penuh komitmen dan mampu mengakomodir publik,"tandasnya. Dachi menyarankan Komisoner KPID Sumut nantinya harus mampu melihat dan sekaligus mamantau berbagai siaran-siaran radio dan lainnya."Komitmen Komisioner KPID Sumut harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik," saran Dachi. (faj/man)
Naikkan Gaji PNS, TNI/Polri
Medan-okemedannews.com
Massa dari Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (16/2).
Dalam orasinya, massa MPI mendesak pemerintah agar menaikkan gaji PNS, TNI/Polri minimal 50 persen.
Dengan kenaikan gaji itu, MPI berharap kepada PNS, TNI/Polri bekerja secara profesional dan selalu mementingkan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepenetingan pribadi dan golongan. (faj/man
H Muhammad Nuh, Reses ke Bangun Purba
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Tim - II reses DPRD Sumatera Utara ke daerah pemilihan (Dapem) Kabupaten Deli Serdang H Muhammad Nuh mengadakan pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Bangun Purba.
Saat reses ke Bangun Purba, papar Nuh, masyarakat menyampaikan masalah badan jalan Provinsi yakni dari Lubuk Pakam ke Bangun Purba dan selanjutnya ke Gunung Meriah yang belum bagus.
"Dulunya badan jalan itu sebahagian pernah diperbaiki. Tapi rusak lagi dikarenakan banyaknya truk yang mengangkut tanah urugan,"tegas Nuh, Kamis ( 9/2).
Selain itu, kata Nuh, masyarakat Bangun Purba, menginginkan agar pendidikan di daerahnya ditingkatkan. "Guna meningkatkan pendidikan di Bangun Purba, itu terkait dengan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan saat ini baik, tapi dilapangan masih kurang," tandasnya. Nuh juga mengatakan mengenai pendidikan karakter ternyata mendapat dukungan dari semua pihak di Bangun Purba. (faj)
DPRD Sumatera Utara Reses
Medan-okemedannews.com
Seratus anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (Dapem) I hingga XI melaksanakan kegiatan reses .
Kabag Inpro Sekretariat DPRD Sumatera Utara Satudin Wade menegaskan reses DPRD Sumatera Utara di mulai pada tanggal 7 Februari 2012 hingga 11 Februari 2011.
"Reses anggota DPRD Sumatera Utara bertujuan untuk menemui konstituen dan selanjutnya menyerap aspirasi,"tegas Satudin, Selasa ( 6/2).
Wade juga menjelaskan di aktivitas reses setiap anggota DPRD Sumatera Utara di dampingi staf Sekretariat DPRD Sumatera Utara. (jar)
RSUP H Adam Malik Ingin Menjadi RS Internasional
Medan-okemedannews.com
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik berkeinganan menjadi rumah sakit (RS) berstandar internasional.
"Kita ingin RSUP H Adam Malik terakreditasi menjadi rumah sakit bertaraf internasional,"ujar Direktur Utama RSUP H Adam Malik dr Azwan Hakmi Lubis, SPA, MKes, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi E, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, Selasa ( 31/1).
Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara John Hugo Silalahi dan Sekretaris Komisi E, Arlene Manurung. Anggota Komisi E, DPRD Sumatera Utara yang hadir, Evi Diana, DTM Abul Hasan Maturidi, Andi Arba, Ida Budiningsih, Megalia Agustina, Feri Suando Tanuray Kaban, H Khaerul Fuad dan Nur Azizah.
Dijelaskan Azwan, RSUP H Adam Malik, saat ini juga berusaha melindungi hak-hak pasien. "Hak-hak pasien itu perlu dilindungi. Nama, alamat, jenis penyakit pasien tidak ditampilkan dan hasil diagnosa tidak boleh ditampilkan di papan nama. Secara internasional itu sudah begitu,"tandasnya.
Usai rapat dengar pendapat kepada wartawan, Azwan menjelaskan guna menuju rumah sakit berstandar internasionl mutu pelayanan RSUP H Adam Malik terus diperbaiki, SDM dan sarana prasarana perlu juga ditingkatkan. "Standar kita. Ke depan RSUP H Adam Malik rumah sakit internasional di Asia,"tegas Azwan lagi. (jar/dam/man)
PT NPK, Tidak Hadir Rapat Dengar pendapat Ditunda
Medan-okemedannews.com
Komisi A, DPRD Sumatera Utara terpaksa menunda rapat dengar pendapat dengan BPN Sumut, Pemkab Serdang Bedagai (Sergai), BPN Sergai dan Kelompok Tani Reformasi Karya Sejati, Desa Penggalian, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Sergai. Penundaan rapat itu di karenakan utusan PT Nusa Pusaka Kencana (PT) NPK, tidak hadir, Senin ( 30/1).
Suwarno, salah seorang utusan masayarakat Desa penggalian, menegaskan sudah lima kali PT NPK tidak datang memenuhi panggilan DPRD sumatera Utara.
"Akibat utusan PT NPK tidak datang, rapat jadi ditunda,"tegasnya. Suwarno menjelaskan agenda rapat sebenarnya terkait dengan persoalan sengketa lahan seluas 286 Ha, antara masyarakat dengan PT NPK. (jar)
Bank Sumut Ingin Jadi Bank Devisa
Medan-okemedannews.com
Dirut Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu mengatakan Bank Sumut tetap berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penambahan jaringan.
"Ke depan, Bank Sumut berupaya menjadi Bank devisa dan menjual saham di bursa saham,"ujar Gus Irawan,"saat rapat dengan pendapat dengan Komisi C, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewqan, Selasa (24/1).
Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi C, DPRD Sumatera Utara Marasal Hutasoit , Wakil Ketua Komisi C, Pasiruddin Daulay dan Sekretaris Komisi C, Effendi Napitupulu. Anggota Komisi C yang hadir di rapat itu, Muslim Simbolon, Eddi Rangkuti, Muhammad Nasir, H Hidayatullah, Iman B Nasution, Robert Nainggolan, Oloan Simbolon, Meilizar Latief dan Mulkan Ritonga.
Untuk menjadi Bank devisa, Bank Sumut tinggal menunggu izin dari Bank Indonesia."Sedangkan IPO atau penawaran saham perdana, perlu sosialisasi,"ujar Gus. (jar)
Jangan Ada Kutipan Bagi Siswa
Terkait Proses Belajar Mengajar Utama Di Sekolah
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi E, DPRD Sumatera Utara Nurhasanah mengingatkan agar jangan ada kutipan di sekolah terkait kegiatan belajar mengajar utama di sekolah.
"Kutipan yang dilakukan bagi siswa, bila terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar utama di sekolah, itu tidak dibenarkan," tegas Nurhasanah, di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi E, DPRD Sumatera Utara dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, di gedung dewan, Senin (16/1).
Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara John Hugo Silalahi, Wakil Ketua Komisi E, Zulkifli Husein dan Sekretaris Komisi E, Arlene Manurung. Anggota Komisi E yang hadir di rapat itu, Nurhasanah, Evi Diana, Megalia, Richard Eddy M Lingga, Andi Arba, Rahmianna Delima Pulungan dan Fachru Rozi serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Syaiful Syafri beserta jajarannya.
Terkait lagi dengan persoalan kutipan di sekolah, ditambahkan politisi dari Partai Demokrat itu, untuk kegiatan eksra kurikuler bagi siswa, tidak perlu dipersoalkan.
"Hal yang berkaitan dengan pengembangan sekolah, terutama untuk meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler para siswa, itu tidak perlu dipersoalkan. Kita jangan terlalu kakulah,"tandas Nurhasanah. (jar)
Tersangka Kasus Perusakan Alat Berat Ditangkap
Medan-okemedannews.com
Polda Sumatera Utara membopong dua tersangka yang diduga sebagai 'otak' di dalam aksi pembakaran, perusakan alat-alat berat PT ALM, di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Dua tersangka, berinitial IM dan ZBB, ditangkap saat berada di kawasan Jakarta Timur. Selanjutnya dibawa ke Medan. IM dan ZBB yang selama ini buronan jajaran Kepolisian Madina tiba di Bandara Polonia dengan pesawat Lion Air, Jumat malam ( 12/1), sekira pukul 21.05 Wib.
Setibanya di Bandara Polonia, IM dan ZBB, terus mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polda Sumatera Utara.
"Saya bukan provokator dan otak di peristiwa itu.Saya tidak terima dibilang sebagai provokator.Saya ini mitra Polisi," tegas IM kepada wartawan.
Selanjutnya IM menjelaskan kejadian itu spontan dan tidak bisa dikendalikan."Itu semua spontan, massa, dan tidak bisa dikendalikan,"tegas pensiunan PNS itu.
Kasubdit Jatanras Polda Sumtera Utara AKBP Andre Setiawan menjelaskan selama ini IM dan ZBB, masuk dalam DPO Polres Madina."Kami memback-up Polres Madina,"tegasnya singkat.
Andre mengungkapkan pelarian tersangka ini hanya seminggu. Tersangka berada di Jakarta selama empat hari dan akhirnya berhasil ditangkap.
"Saat ditangkap, kedua tersangka sangat kooperatif dan persuasif,"tandasnya, seraya menambahkan tersangka nantinya diserahkan ke Polres Madina.
Tepat pukul 21.15 Wib, IM dan ZBB, dinaikakan ke mobil Sat Binmas. Selang beberapa menit kemudian, mobil Sat Binmas meninggalkan Bandara Polonia dengan pengawalan ekstra ketat dari pihak Kepolisian. (faj)
Masyarakat Jangan Digusur
Medan-okemedannews.com
Ketua LSM Lembah Tari Said Zainal menyarankan wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara harus dijelaskan statusnya.
"TNGL harus dijelaskan statusnya sesuai dengan SK Menhut 2011 mengenai zonase, kriteria hutan dan tapal batas hutan,"tegas Said, di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (10/1).
Di hal lain, Said menyarankan agar masyarakat di sana jangan digusur. "Masyarakat jangan digusur. Masyarakat harus hidup berdampingan dengan hutan dan sekaligus menjaga hutan," tegasnya lagi. (batubara)
Bupati dan Walikota
Harus Serius Selesaikan Kasus Tanah
Medan-okemedannews.com
Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Isma Padli Ardya Pulungan menegaskan harus ada keseriusan dari Bupati dan Walikota di daerah untuk menyelesaikan kasus tanah di Sumatera Utara.
"Harus ada keseriusan Bupati dan Walikota untuk menyelesaikan kasus tanah di Sumatera Utara. Semangat untuk menyelesaikan kasus tanah harus dimiliki para Bupati dan Walikota. Jangan semua persoalan tanah diserahkan ke DPRD," tegas Isma Padli, di gedung dewan, Rabu ( 28/12).
Isma mengingatkan perpanjangan HGU yang berkompeten di Kabupaten/Kota. "Jadi setiap perpanjangan HGU bagi lahan perkebunan perlu diteliti oleh Bupati/Walikota dan BPN, ada tidak tuntutan rakyat atas lahan itu. Ke depan, di 2012 nanti harus ada kerjasama yang baik dalam menyelesaikan tuntutan rakyat terhadap tanah,"tandasnya.
Bila ada rakyat yang menginginkan setapak tanah untuk rumah, paparnya, itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada pengusaha. "Namun persoalan tersebut perlu diselesaikan dengan serius oleh Bupati dan Walikota di daerahnya masing-masing,"saran Isma. (fajar)
DPRD Sumut Setujui APBD Pemprovsu 2012
Medan-okemedannews.com
Fraksi-Fraksi di DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyetujui, sekaligus dapat menerima R-APBD pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun anggaran 2012 ditetapkan menjadi Perda, di saat rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang mengagendakan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara terhadap nota keuangan R-APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012, di gedung dewan, Rabu (21/12).
Selanjutnya, Ketua DPRD Sumatera Utara H Saleh Bangun dan Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST melakukan penandatanganan keputusan bersama mengenai Ranperda R-APBD tahun anggaran 2012 tentang APBD tahun anggaran 2012.
Dalam kata sambutannya, Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST mengatakan APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 bertujuan agar pembangunan lebih aspiratif dan berkepentingan untuk masyarakat banyak.
Ketua DPRD Sumatera Utara H Saleh Bangun mengatakan setelah APBD disahkan, seluruh kegiatan di SKPD pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan di awal tahun."Jangan ada kegiatan di akhir tahun,"saran Saleh.Adapun komposisi APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012, terdiri dari PAD Rp 4,2 triliun lebih, dana perimbangan mencapai Rp 1,6 triliun lebih dan pendapatan lain-lain mencapai Rp 1 triliun lebih. Total pendapatan daerah di APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 mencapai Rp 7.332.537.006.593. (jar)
Panjat Tebing Pacu Adrenalin di PDT 2011
Medan-okemedannews.com
Pagelaran Pesta Danau Toba (PDT) 2011 yang menampilkan berbagai festival budaya, hiburan, perlombaan dan pameran, juga menyuguhkan aneka perlombaan olahraga yang memacu adrenalin dan konsentrasi. Diantaranya adalah adalah panjat tebing alam dan pertandingan catur.
Untuk panjat tebing alam merupakan yang pertama kali digelar di Sumatera yang mengambil lokasi di Tebing Alam 169 Sibaganding Parapat.
Koordinator Perlombaan Panjat Tebing Alam, Juned Iskandar kepada wartawan Rabu (14/12) mengungkapkan tebing-tebing di kawasan Danau Toba memiliki keistimewaan yang sesuai dengan standarisasi internasional. Seperti tebing-tebing di Sibaganding dan tebing-tebing di kawasan Danau Toba yang sangat menantang untuk ditaklukkan.
Juned menjelaskan perlombaan panjat tebing ini dibagi atas tiga kategori, yakni kategori lead pelajar putra, lead umum putra, dan lead umum putri. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai 26-28 Desember 2011 mendatang.
Pendaftaran bisa dilakukan mulai 1 -24 Desember 2011. Sedangkan technical meeting akan dilakukan Senin, 26 Desember 2011. Bagi 50 pendaftar pertama akan mendapatkan t-shirt. Sementara untuk akomodasi, konsumsi, dan asuransi disediakan untuk semua peserta.
Di lokasi terpisah, Ketua Umum Panitia Pesta Danau Toba 2011John Hugo Silalahi mengatakan keterlibatan masyarakat, pelajar, dan orang muda-muda berjiwa muda dalam mengikuti perlombaan panjat tebing tentu menjadi sesuatu yang menarik di PDT tahun ini.
Apalagi peserta yang mengikuti kegiatan ini, sambung John Hugo, akan ditantang untuk menaklukkan tebing-tebing yang indah di kawasan Danau Toba.
"Jadi acara PDT tahun ini benar-benar sangat beragam. Selain festival budaya, hiburan, pameran dan perlombaan, ada beberapa perlombaan khususnya yang sangat digandrungi para orang-orang muda salahsatunya panjat tebing ini,"ujarnya.(yen/yesmedan.com/jar)
Sumut, Lumbung Suara Partai Hanura
Medan-okemedannews
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merupakan daerah lumbung suara bagi Partai Hanura. Di Pemilu legislatif di 2009 lalu, Partai Hanura mampu meraih suara terbanyak. Di Sumatera Utara, Partai Hanura punya 65 anggota legislatif. Sementara itu di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih dari 60 anggota legislatif.
Hal itu ditegaskan Ketua Bidang Keanggotaan DPP Partai Hanura Ir Hj Tari Siwi Utami, di sela-sela acara pembekalan Bappilu Partai Hanura se-Sumatera Utara dan pelatihan KTA online bagi kader Partai Hanura, di Balai Rasa Sayang, Hotel Polonia, Rabu ( 14/12).
Dijelaskan Tari Siwi, ada sepuluh Provinsi yang menjadi target utama Partai Hanura untuk meraih perolehan suara terbanyak di Pemilu legislatif 2014.
"Provinsi Sumatera Utara salah satu target lumbung suara Partai Hanura. Ke depan nantinya, di DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara harus ada Fraksi Partai Hanura," tegas Tari, penuh transparan. (jar)
Seventeen Band Tampil
Penutupan Medan Mega Fair 2011, Meriah
Medan-okemedannews.com
Acara penutupan Medan Mega Fair 2011 tampak meriah, Sabtu (10/12). Menyusul tampilnya Band dari ibukota Seventeen Band. Ifan, vokalis Seventeen Band mampu membuat pengunjung Medan Mega Fair 2011 sejenak terpana dengan lantunan nyanyian suara merdunya.
Lagu 'Jaga Slalu Hatimu' yang dilantunkan Ifan, mampu membuat pengunjung Medan Mega Fair 2011 sedikit histeris. Para pengunjung merasa terhibur dengan lagu itu. Bahkan, pengunjung Medan Mega Fair 2011 turut serta ikut menyanyikan lirik lagu itu bersama-sama dengan sang vokalis. (jar)
R-APBD Sumut 2012 Rp 6,1 Triliun
Medan-okemedannews.com
DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat paripurna yang mengagendakan pendapat dan saran Banggar DPRD Sumatera Utara tentang nota keuangan dan R-APBD 2012, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di gedung dewan, Kamis ( 8/12).
Ketua Banggar DPRD Sumatera Utara H Saleh Bangun menjelaskan angaran belanja daerah pada R-APBD 2012 sebesar Rp 6.100.571.574.570. Sedangkan pada APBD induk 2011 sebesar Rp 4.677.861.461.564. "Dengan demikian bertambah sebesar Rp 1.422.710.068.006,"ujarnya.
Dijelaskan Saleh, di R-APBD 2012 dialokasikan dana untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 2.927.522.896.011. Belanja langsung sebesar Rp 3.173.048.651.559.Selanjutnya pembiayaan meliputi penerimaan daerah Rp 700.027.786.491 dan pengeluaran daerah Rp 354.712.415.874.(jar)
DPRD Sumut Raker
Medan-okemedannews.com
Suasana di gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Selasa (6/12), tampak sunyi. Mobil yang parkir di seputaran gedung dewan bisa dihitung dengan jari.
Hal sama juga terjadi di ruang Sekretariat DPRD Sumatera Utara. Ruangan Sekretariat, lagi-lagi tampak sunyi. Kesunyian gedung dan ruang Sekretariat disebabkan para anggota DPRD Sumatera Utara menggelar rapat kerja (Raker) di sebuah Hotel di kawasan Berastagi, Tanah Karo.
100 anggota DPRD Sumatera Utara beserta staf, bertolak ke Berastagi guna mengikuti rapat kerja selama tiga hari. Tak pelak lagi, akhirnya gedung dewan pun sepi. Meski gedung kelihatan sunyi, namun beberapa staf dewan dan pegawai yang tidak mengikuti Raker dewan, masih tampak berkerja seperti biasanya.
Para Satpam pun bertugas di gedung dewan, bekerja seperti biasanya, guna menjaga keamanan gedung DPRD Sumatera Utara. (jar)
Lele Santun, Dua Bulan Panen
Medan-okemedannews.com
UPT Budidaya Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Pemko Medan berhasil membudidayakan bibit unggul jenis ikan lele baru yang merupakan hasil perkawinan silang.Lele jenis baru itu merupakan lele hasil perkawinan silang antara lele Sangkuriang dengan lele Tuntungan dan diberi nama lele Santun dan rencananya di tahun 2012 bibit lele itu disertifikasi. Lele Santun itu kini menjadi perhatian berbagai kalangan pembudidaya ikan. "Lele santun yang kita bibitkan dan kembangbiakkan,pertumbuhannya sangat baik dan tahan terhadap penyakit. Usia di bawah dua bulan sudah panen. Satu Kg, mencapai 10 ekor hingga 12 ekor," tegas Kepala UPT Budidaya Gatot Pahlawan, di arena Medan Mega Fair 2011, Tapian Daya PRSU, jalan Jenderal Gatot Subroto, Kamis malam ( 1/12).
Guna mensosialisasikan lele Santun tadi, tegas Gatot lagi, kita tetap terus kembangkan bibitnya. "Tahun 2011 UPT Budidaya telah memproduksi 700 ribu ekor bibit lele Santun. Untuk tahun 2012, UPT Budidaya menargetkan 1, 2 juta ekor bibit lele Santun,"ujarnya. Di tahun 2012 nanti, papar Gatot, TP-PKK Pemko Medan kita bantu 50 ribu bibit ikan lele Santun. Dalam rangka mensosialisasikan bibit ikan lele Santun, tegas Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Pemko Medan Ir Wahid MSi, masyarakat yang ingin berternak ikan lele Santun kita bantu bibitnya gratis sebanyak 1000 ekor. (jar)
Garuda Indonesia Dukung Pesta Danau Toba 2011
Medan-okemedannews.com
Perusahaan penerbangan, Garuda Indonesia memberikan dukungan pelaksanaan Pesta Danau Toba 2011 yang digelat pada 27-30 Desember mendatang di Prapat. Perusahaan air lines milik pemerintah ini akan menyemarakkan PDT dengan menggelar Garuda Indonesia Fun Bike yang direncanakan pada (28/12) mendatang.
Keikutsertaan Garuda Indonesia dalam mendukung PDT 2011 terungkap saat pertemuan Panitia PDT 2011, Nurlisa Ginting (Sekretaris Umum), Dewi Juita Purba( Sekretariat) Aswin Ginting bersama dengan General Manager Garuda Indonesia Cabang Medan, Muchwendy dan Widya Pramono (sales) di office Garuda Indonesia Cabang Medan Jalan Mongosidi, Jumat (25/11) lalu.
Menurut Nurlisa Ginting kepada wartawan Senin (28/11) penyelenggaraan PDT yang waktunya semakin dekat ini perlu terus dimatangkan dengan berbagai konsep kegiatan yang telah direncanakan. Begitu juga dengan dukungan dari berbagai stakeholders pariwisata yang selama ini telah menjadi mitra Pemerintah Provinsi Sumut dalam menggalakan dunia pariwisata Sumut.
"Keterlibatan Garuda Indonesia dalam Pesta Danau Toba Indonesia dengan menggelar acara Garuda Indonesia Fun Bike tentu sangat baik sekali. Apalagi kegiatan ini nantinya dapat menambahkan serangkaian acara dan juga melibatkan peserta dari komunitas sepeda di Medan dan daerah lainnya,"ujarnya.
Dewi Juita Purba menambahkan kegiatan Garuda Indonesia Fun Bike ini nantinya akan melibatkan Pemkab Samosir dengan mengambil start di Tuktuk dengan melewati berbagai rute yang telah ditentukan serta singgah ke Museum Hutabolon di Simanindo. Garuda Fun Bike ini terbuka untuk umum.
Dikesempatan itu, General Manager Garuda Indonesia Cabang Medan Muchwendy pada prinsipnya menyambut positif kerjasama yang ditawarkan Panitia Pesta PDT 2011. Apalagi selama even berlangsung, panitia telah mempersiapakan segala sesuatu untuk mensukseskan kegiatan even wisata berskalan internasional ini.
"Garuda Indonesia akan terlibat dalam fun bike yang nantinya dirangkai dengan acara pesta danau toba lainnya. Ini merupakan bentuk apresiasi kami dalam rangka untuk terlibat dan memberikan dukungan terselenggaranya PDT 2011 ini,"ujar Muchwendy.
Sebelumnya panitia PDT 2011 telah menyiapkan berbagai kegiatan selama even berlangsung. Diantaranya seni budaya yakni, seminar festival budaya batak, festival gondang, festival tari daerah, tari tunggal panaluan, tari sipitucawan, dan perlombaan tao toba star serta lomba suling.
Untuk olahraga yakni, solu bolon, jet ski, rally wisata, paralayang, x trim-trail, jelajah nusantara (komunitas sepeda), perlombaan solu dakdanak paradua- dua (SD-SMP), solu marsada-sada, Mardua-dua, Marjalekat, Marhonong, Panjat Tebing, Marching Band dan Catur.
Sedangkan untuk hiburan panitia PDT 2011 akan menampilkan Putri Ayu dan Jack Marpaung (27/12), Victor Hutabarat dan Dakka Hutagalung (28/12), Band Wali (29/12), Maria Pasaribu (29-30/12), Trio Lamtama, Tio Fanta, Tetty Hutapea masing-masing (30/12). (ma/yesmedan)
Usut Kasus Proyek Bendungan Siutolan
Medan-okemedannews.com
Massa Perjuangan Masyarakat Miskin Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (29/11).
Dalam pernyataan sikapnya, pimpinan aksi Harol D Sitomorang, Koordinator aksi Alpred Sinurat dan Ketua LSM Perjuangan Masyarakat Miskin Sumatera Utara Lispen Simanjuntak mendesak DPRD Sumatera Utara dan Kejati Sumatera Utara agar segera mengusut kasus proyek bendungan Siutolan Kecamatan Nainggolan.
Pasalnya, kasus itu terkesan diperlambat sementara masyarakat setempat telah terlantar akibat bendungan tersebut. Selain bendungan Siutolan itu, DPRD Sumatera Utara dan Kejati Sumatera Utara juga disarankan agar segera mengusut realisasi DAK tahun anggaran 2011 yang dikelola Dinas pendidikan kabupaten Samosir, mengusut dana guru terpencil SD di Kabupaten Samosir yang sarat KKN, mengusut dugaan korupsi penyebarluasan informasi pembangunan daerah di APBD, mengusut proyek anggaran penataan dan pemetaan lokasi kompleks perkantoran Prbab ( 7 unit) dan disetiap tender kerap terajadi KKN.
"Segera usut itu, terutama di Dinas PU, Pendidikan serta Pertanian kabupaten samosir,"demikian pernyataan sikap Alpred, Harol dan Lipen, saat itu. (tim)
Lukisan Pasir 'Pesona' Pengunjung Even Promosi Produk UMKM
Medan-okemedannews.com
Lukisan pasir bermotif wayang dan bunga yang ditampilkan di even Promosi Produk UMKM Kota Medan 2011, di lapangan Gajah Mada, jalan Gunung Krakatau, ternyata mampu mempesona.
Pengunung begitu terpesona melihatnya karena bahan dasar dari lukisan itu benar-benar dari pasir. Uniknya, dasar kanvas hanya triplek dan lagi-lagi ditempel pasir yang telah diberi warna.
Seniman lukisan pasir Marah Rusli mengakui lukisannya itu memang baru pertama kalinya di pamerkan di arena even Produk UMKM Kota Medan 2011.Rusli menjelaskan bahan dasar lukisannya dari pasir halus yang telah diberi warna dan lem. Selanjutnya sedikit diberi air dan dimasukkan ke bungkusan plastik yang ujung plastik itu diruncingkan dan sedikit diberi lubang.
"Jadi lukisan pasir tidak ada menggunakan kuas. Hanya plasspan style=span style=/spanbrp style=tik itu saja yang digunakan untuk mewarnai dan mendesain motif lukisan,"ujarnya, Sabtu (26/11). Di hal lain, Rusli menyatakan pangsa pasar lukisannya masih seputaran Kota Medan.
" Harga jualnya per lukisan bervariatif. Untuk lukisan ukuran kecil dijual dengan harga Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu. Untuk lukisan ukuran besar dijual dengan harga Rp 1 juta hingga 4 juta,"tandasnya.(jar)
Aspirasi Rakyat Tetap Diperjuangkan
Medan-okemedannews.,com
Ketua Tim - II reses DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (Dapem) Kabupaten Deli Serdang Hj Syafrida Fitrie, SP, MSP menegaskan aspirasi rakyat Kabupaten Deli Serdang tetap diperjuangkan guna di sampaikan ke pemerintah.
"Usulan-usulan rakyat ke Tim - II DPRD Sumatera Utara segera disampaikan ke pemerintah. Sebagai anggota dewan, kita tetap menyalurkan aspirasi rakyat kepada font-size: larger;pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya, di gedung dewan, Senin ( 14/11).
Fitrie menyarankan dalam menyalurkan aspirasi rakyat perlu ada sinergisitas antara dewan dengan pemerintah."Artinya, aspirasi rakyat yang disampaikan ke pemerintah perlu dukungan dari pemerintah dan kegiatan pemerintah tetap diawasi anggota dewan," tegasnya lagi. (jar)
Peringatan HUT ke-2 234 SC Medan Gelar Doa Untuk Pahlawan
Medan-okemedannews.com
Memperingati hari jadi yang ke-2, 234 Solidarity Community (SC) Medan menggelar kegiatan doa untuk para pahlawan. Humas 234 SC Medan, Muhammad Habibi kepada wartawan di sela-sela kegiatan Doa Untuk Pahlawan di Makam Pahlawan jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (10/11) mengungkapkan kegiatan doa untuk pahlawan merupakan wujud syukur dan terima kasih 234 SC seiring dengan peringatan Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia.
Sebagai lembaga yang memiliki visi dan misi mengayomi dan menyalurkan hobi, minat, dan bakat anak-anak muda khususnya di Medan, pihaknya sangat menyadari bahwa besarnya pengorbanan yang telah dilakukan pahlawan tidak bisa dilupakan.
”Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Pahlawan bagi banyak orang memang tak lepas dari sikap hero, pemberani, dan tak kenal takut dalam berjuang demi bangsa dan negara,” katanya.
Ditambahkannya, melalui peringatan Hari Pahlawan ini diharapkan muncul rasa kebersamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur generasi muda, terutama di kalangan 234 SC.
”Semoga momentum ini dapat menjadi tonggak harapan bangsa dan merefleksikan perjuangan para pahlawan guna menjadi generasi penerus yang bermartabat, mandiri, memiliki daya saing yang kuat, serta budi pekerti yang luhur untuk memajukan 234 SC Medan,”kata Habibi. (defri)
Dinas Pertanian dan Kelautan Pamerkan Produk UMKM
Medan-okemedannews.com
Di even pameran Promosi Produk UMKM 2011 di Pusat Industri Kecil (PIK), Menteng, Kecamatan Medan Denai. Stan Dinas Pertanian dan Kelautan Pemko Medan menampilkan sekaligus memperkenalkan berbagai jenis produk UMKM.
Produk yang dipamerkan meliputi kerupuk sotong, ikan teri, ikan asin gulama, bakso ikan nila, ikan asin lidah, kembung rebus, bakso tahu ikan nila, ikan panjang dan lainnya.
"Harganya murah meriah," tegas Dewi, penjaga stan, Kamis (10/11). Dewi menjelaskan produk yang dipamerkan merupakan hasil pengolahan para nelayan. (jar)
H Ali Jabbar Napitupulu :
Saya tidak Mau Mengkhianti Rakyat
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Tim - II reses DPRD Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan (Dapem) Deli Serdang H Ali Jabbar Napitupulu melakukan pertemuan dengan warga Desa Marindal - I, Kecamatan Patumbak, Rabu (9/11).
Kegiatan pertemuan di pusatkan di kawasan jalan Pelajar, Desa Marindal - I. Di hadapan warga dan tokoh masyarakat Desa Marindal - I, Ali Jabbar menegaskan anggota DPRD tidak boleh mengkhianati rakyat.
"Saya tidak mau mengkhianati rakyat. Kita harus loyal kepada Partai dan loyal kepada rakyat,"tegas Ali lagi.
Dikatakannya, yang penting ke semua itu adalah ikhlas. "Intinya ikhlas. Ikhlas karena Allah,"ujarnya.
Di agenda reses itu, Ali melakukan pertemuan sekaligus berdialog dengan warga guna menyerap aspirasi. (jar)
Fraksi PKS DPRD Sumut
Sarankan Pemprovsu Agar Bantu Setiap Desa
Medan-okemedannews.com
DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P-APBD) pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun anggaran 2011 menjadi Perda.
Fraksi-Fraksi di DPRD Sumatera Utara umumnya dapat menerima Ranperda P-APBD itu menjadi Perda, di saat DPRD Sumatera Utara menggelar rapat paripurna yang mengagendakan pendapat akhir anggota dewan atas nama Fraksi, di gedung dewan, Selasa (8/11).
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Biller Pasaribu mengatakan belanja daerah harus ditingkatkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
"Belanja daerah harus mengedepankan efisiensi.Pemprovsu harus bekerja keras untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,"tegasnya. Biller juga menyarankan agar pemprovsu kreatif dalam melakukan diversifikasi PAD. "Peningkatan anggaran belanja pembangunan harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara,"tandas Pasaribu.
Hal senada juga dikemukakan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Hidayat." Di P-APBD 2011, Fraksi PKS tetap mendorong agar anggaran untuk kesehatan diperbesar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Fraksi PKS juga menyarankan agar pemberian insentif bagi guru diperluas bagi seluruh guru di Sumatera Utara. Baik itu guru negeri maupun guru swasta,"tegas Taufik.
Di hal lain, Taufik menyarankan agar setiap Desa di Sumatera Utara perlu dibantu Pemprovsu."Guna mempercepat pembangunan daerah, setiap Desa perlu mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta. Bantuan itu berguna untuk pemberdayaan Desa sesuai dengan kebutuhannya," tegasnya lagi. (jar)
Pengendalian Pencemaran Udara Harus Prioritas
Medan-okemedannews.com
DPRD Sumatera Utara menggelar rapat paripurna yang mengagendakan pemandangan umum anggota dewan atas nama Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengendalian pencemaran udara. Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Chaidir Ritonga, Kamis ( 3/11).
Di rapat paripurna itu, juru bicara Fraksi Partai Demokrat T Dirkhansyah Subhan Ali menjelaskan Ranperda tentang pengendalian pencemaran udara membutuhkan 13 peraturan Gubernur Sumatera Utara.Selain itu, saran Dirkhansyah, pengendalian pencemaran udara perlu ada koordinasi dengan Pemkab/Pemko.
"Pengendalian pencemaran udara perlu dikoordinasikan dengan Pemkab/Pemko. Gubernur Sumatera Utara hendaknya sebagai Koordinator di dalam pengendalian pencemaran udara," sarannya lagi. Juru bicara Fraksi Partai Golkar Sudirman Halawa menjelaskan udara perlu mendapat perhatian serius.Program pengendalian pencemaran udara harus menjadi prioritas.
"Dengan adanya peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran udara diharapkan masyarakat nantinya selalu mendapatkan udara segar.Selain itu, perlu ada penyediaan ruang hijau dan ruang terbuka hijau,"saran Sudirman. (jar)
Anggota DPRD Sumut Rinawati Sianturi :
Pimpinan Dewan Suka-Suka
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PPRN Rinawati Sianturi menuding pimpinan dewan terkesan suka-suka.Hal itu ditegaskannya di saat rapat paripurna dewan yang mengumumkan nama-nama personil Fraksi PPRN DPRD Sumatera Utara yang ditempatkan di Komisi-Komisi.
Sebelumnya, pimpinan DPRD Sumatera Utara Muhammad Affan mengumumkan nama-nama anggota dewan dari Fraksi PPRN yang ditempatkan di Komisi-Komisi.
Affan menyebutkan Rinawati Sianturi ditempatkan di Komisi A, Washington Pane di Komisi B, Rooslynda Marpaung di Komisi C, Restu Kurniawan Sarumaha di Komisi D dan Rahmianna Delima Pulungan di Komisi E.
Sebelum selesai pengumuman dan sesudah pengumuman penempatan personil Fraksi PPRN di Komisi-Komisi itu. Terlebih lagi, setelah mendengar namanya ditempatkan di Komisi A, Rinawati Sianturi telah melakukan interupsi di rapat paripurna itu.
"Pimpinan jangan suka-suka menempatkan saya di Komisi A,"tegas Rinawati menginterupsi dan memprotes pengumuman Affan tadi.
Interupsi Rinawati membuat heboh rapat paripurna.Namun, Affan hanya berkomentar singkat. "itulah keputusan pimpinan,"tegasnya. Kendati demikian, Rinawati tidak menerima. "Dasar apa pimpinan menempatkan saya di Komisi A. Apa berdasarkan lobi-lobi politikkah, suka atau tidak suka, tolong tempatkan saya di Komisi C, Komisi saya yang lama. Pimpinan jangan suka-suka,"tegas Rinawati.
Interupisi Rinawati ditanggapi dingin oleh pimpinan dewan.Selanjutnya, Affan menutup sidang.Kemudian, satu per satu para anggota dewan keluar dari ruangan rapat paripurna.Rinawati pun bergegas meninggalkan ruangan rapat paripurna. Namun, tiba-tiba Rinawati terlibat pembicaraan serius dengan Rahmianna Delima Pulungan.
"Dasar apa pimpinan menempatkan saya di Komisi A. Jika demikian, saya lebih baik mengundurkan diri dari Fraksi PPRN. Biar bubar Fraksi PPRN,"ujarnya, sembari berlalu dari hadapan Rahmianna Delima Pulungan. (jar)
Bupati Madina Ikut Rally di Even North Sumatera Rally Championship 2011
Medan-okemedannews.com
Menarik juga untuk disimak even North Sumatera Rally Championship 2011 putaran ke III. Menariknya, jika dilihat dari peserta yang mengikuti rally itu, cukup banyak juga.
Even yang menarik perhatian rakyat Kota Medan, Sumatera Utara mengambil start di jalan Pulau Penang, Lapangan Merdeka dan selanjutnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho melepas para peserta rally, Jumat ( 28/10).
Dan salah satu peserta rally adalah Ahmad Taufik Harahap yang putera Walikota Medan Rahudman Harahap. Selain itu, Bupati Mandailing Natal (Madina) M Hidayat Batubara ikut menjadi peserta rally di even North Sumatera Rally Championship 2011.
"Saya menghimbau kepada peserta agar berlomba dengan semangat sportivitas. Selamat berlomba dan menjunjung tinggi prestasi,"demikian kata sambutan Rahudman, penuh transparan. (jar)
Sonny dan Oloan pindah ke Fraksi GBBR
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara Sonny Firdaus dan Oloan Simbolon pindah ke Fraksi Gerinda Bulan Bintang Reformasi (F-GBBR).
Sebelumnya, Sonny dan Oloan bergabung di Fraksi PPRN DPRD Sumatera Utara.Perpindahan kedua anggota DPRD Sumatera Utara ke Fraksi Gerindra Bulan Bintang Reformasi menjadi pembicaraan serius bagi pimpinan DPRD Sumatera Utara, di saat DPRD Sumatera Utara menggelar agenda rapat paripurna tentang pengesahan dan penetapan susunan pimpinan dan anggota Komisi serta Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara, tahun sidang ke III 2011-2012, Jumat ( 21/10).
Kepada wartawan, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Chaidir Ritonga menjelaskan di Fraksi PPRN kini ada dua kubu."Perlu ada klarifikasi.Kita pimpinan dewan terikat dengan tenggat waktu,"tegasnya.
Dijelaskan Chaidir tidak ada keinginan pimpinan dewan agar Fraksi PPRN itu bubar."Tapi kesemua itu, terpulang kepada teman-teman di Fraksi PPRN.Ini kembali kepada PP No : 16 tahun 2010.Pimpinan dewan akan memfasilitasi,"tegasnya lagi. Selanjutnya Chaidir menyatakan persoalan Fraksi PPRN harus dibahas di pimpinan dewan. (jar)
Massa Aliansi Bersama Untuk Perubahan Berunjuk Rasa
Medan-okemedannews.com
Massa Aliansi Bersama Untuk Perubahan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (20/10).Unjuk rasa di pimpin oleh Koordinator Aksi Rozi Al-Banjari, Koordinator Lapangan Burhan Sembiring (OMMBAK Sumut), Yakin Sitorus (HIMMAH KOMS se-Kota Medan), Darman Sgn (Getar), Zia Siregar (FORMapKam), Anwar Sipahutar ( Pema UMN AW), Fery Fadly (KAMPAK MP), Jailani (HMJ PAI IAIN-SU), Ardiansyah (AMI Segai) dan Razidun Sihotang (IMMUDA Sumut).
Dalam pernyataan sikapnya di DPRD Sumatera Utara, massa Aliansi Bersama Untuk Perubahan meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dicopot dari jabatannya karena tidak mampu menjalankan tugas dan menegakkan hukum dengan baik.
Selanjutnya, meminta semua pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera ditahan, melakukan peninjauan kembali semua kasus korupsi yang melibatkan beberapa Kepala Dinas yang pernah ditangguhkan oleh pejabat teras di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Kemudian, massa juga mendesak agar semua penyidik nakal yang disinayalisir main mata dengan pelaku korupsi melalui para mafia-mafia kasus yang berkeliaran bebas di Sumatera Utara di periksa. (jar)
Telkomsel Bangun Telekomunikasi Pedesaan
Medan-okemedannews.com
Telkomsel telah ditunjuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (melalui BTIP) untuk melaksanakan pembangunan dan penyediaan telekomunikasi pedesaan yang dikenal dengan program USO (universal service obligation)
Hal itu disampaikan GM Net Work Operation Regional Sumbagut PT Telkomsel Rahman Ramadya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, Kamis (13/10).
Rapat dengar pendapat di pimpin Sekretaris Komisi D, DPRD Sumatera UtaraTunggul Siagian. Rapat di hadiri anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara Ajib Shah, Yusuf Siregar, Amsal Nasutian, Analisman Z, Jamaluddin Hasibuan, Syafrida Fitrie dan Manager Corporate Communication Area Sumatera PT Telkomsel Hadi Sucipto.
Rahman menambahkan program itu membuka hampir 100 persen wilayah populasi Indonesia dari keterisolasian komunikasi.
"Telkomsel diamanahkan membangun 25 ribu Desa secara nasional. Untuk Sumatera Utara dibangun 3020 Desa,"tegas Rahman. (jar)
E-KTP di Sumut Ada di 14 Kabupaten/Kota
Medan-okemedannews.com
Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho mengatakan penerapan E-KTP di Sumatera Utara untuk tahun 2011, ada di 14 Kabupaten/Kota.
"Untuk tahun 2011, E-KTP di Sumatera Utara ada di 14 Kabupaten/Kota," tegasnya, di saat memberikan kata sambutan di rapat paripurna DPRD Sumatera Utara tentang rekomendasi Pansus DPRD Sumatera Utara terhadap LKPj Gubernur Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2010, di gedung dewan, Senin ( 3/10).
Selanjutnya Gatot menyatakan untuk tahun 2012 nanti, penerapan E-KTP dilengkapi 19 Kabupaten/Kota. (fajar)
Pemberian Insentif Guru Terlambat
Medan-okemedannews.com
Tim VI kunjungan kerja (Kunker) DPRD Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan (Dapem) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) meliputi Kabupaten Palas, Paluta, Madina, Tapanuli Selatan dan Pemko Padang Sidempuan menegaskan masih banyak proyek pemerintah Provinsi Sumatera Utara di daerah itu yang belum sesuai dan menyimpang dari pekerjaan.
Hal itu ditegaskan dan sekaligus disampaikan juru bicara Tim VI Jamaluddin Hasibuandi saat rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang mengagendakan penyampaian laporan Kunker DPRD Sumatera Utara ke daerah pemilihannya, di gedung dewan, Senin ( 26/9).
Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara itu di hadiri Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pudjo Nugroho dan pimpinan SKPD di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Selain masalah proyek, Tim VI juga menyoroti pemberian insentif bagi guru dan bantuan bea siswa."Pemberian insentif bagi guru dan bantuan bea siswa selalu terlambat dan pembayarannya pun dicicil. Ini harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara,"tegasnya.
Di hal lain, Jamaluddin menjelaskan guna mempertahankan dan menjaga swasembada beras di daerah Tabagsel, perlu ada pendataan mengenai jumlah irigasi dan bendungan di daerah itu.
"Pendataan irigasi dan bendungan hendaknya menjadi kajian dan penelitan Bappeda pemerintah Provinsi Sumatera Utara,"sarannya.
( jar)
DAS Sei Padang Perlu Ditangani Secara Komprehensif
Medan-okemedannews.com
Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) diharapkan menjadi daerah ketahanan pangan.
"Sergai diharapkan menjadi daerah ketahanan pangan. Bahkan, sejak 2007 lalu, Sergai sudah surplus beras. Sedangkan Kota Tebing Tinggi diharapkan sebagai Kota jasa dan perdagangan," tegas Ketua Tim kunjungan kerja (Kunker) DPRD Sumatera Utara ke daerah pemilihan (Dapem) - III Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi H Fadly Nurzal, SAg, di gedung dewan, Selasa ( 20/9).
Di hal lain, Fadly mengungkapkan daerah pertanian di Sergai sangat membutuhkan air dari Sei Padang. Ke depan, saran Fadly, perlu ada pusat pengendalian banjir di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di hulu Sei Padang sehingga Tebing Tinggi tidak mengalami kebanjiran.
"Anggaran dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk pengendalian banjir itu,"tandasnya. Lebih jauh dikatakannya perlu kajian strategis untuk mengatasi persoalan banjir.
"DAS Sei Padang itu perlu ditangani secara komprehensif," sarannya lagi. (jar)
Anggota DPRD Sumut Kunker ke Kantor Gubsu
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera dari daerah pemilihan (Dapem) - I Kota Medan yang tergabung di Tim - III kunjungan kerja (Kunker) DPRD Sumatera Utara yakni Nurhasanah, Rizal Sirait, Siti Aminah, Robert Nainggolan dan Washington Pane, melaksanakan Kunker ke Biro Perekonomian, Biro Organisasi, Biro Pemberdayaan Perempuan, Biro Otonomi Daerah dan Biro Pemerintahan kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jumat (16/9).
Setibanya di kantor Gubernur Sumatera Utara, rombongan Tim - III disambut Kepala Biro Organisasi Ferlin Nainggolan dan segenap pimpinan Biro-Biro tersebut yang berada di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ketua Tim - III Washington Pane menegaskan Kunker DPRD Sumatera Utara dalam rangka pengawasan terhadap realisasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran APBD Sumatera Utara di tahun anggaran 2010 yang nantinya menjadi laporan pertanggungjawaban terhadap APBD 2010.
"Hal-hal lain yang berkembang, kita sampaikan nantinya di rapat paripurna," ujar Pane. (jar)
Kunker DPRD Sumut ke Deli Serdang
Tinjau Proyek Drainase di Tanjung Morawa
Medan-okemedannews.com
Tim kunjungan kerja (Kunker) DPRD Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan (Dapem) - II Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Kunker ke daerah Kabupaten Deli Serdang.
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Tim Kunker DPRD Sumatera Utara ke Dapem - II Kabupaten Deli Serdang H Muhammad Nuh meninjau proyek drainase di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis (15/9).
Proyek yang ditinjau itu proyek dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumatera Utara yang sumber dananya dari APBD tahun anggaran 2010.
Nuh menilai proyek drainase itu bagus."Proyek drainase itu baik dan bagus," tegasnya singkat. (jar)
DPRD SumutKunker ke Kampus UMSU dan Disdik Sumut
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Tim - I kunjungan kerja (Kunker) DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (Dapem) - I Kota Medan yakni Arifin Nainggolan, M Faisal, Tagor Simangunsong, M Yusuf Siregar dan Taufik Hidayat melakukan Kunker ke kampus UMSU, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara, PDAM Tirtanadi dan Dinas Peternakan Sumatera Utara di kawasan Marelan, Rabu ( 14/9).
Di UMSU Tim - I Kunker DPRD Sumatera Utara melihat dari dekat peralatan komputer yang merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. " Komputernya masih ada dan bagus,"ujar M Faisal, anggota Tim - I Kunker DPRD Sumatera Utara.
Usai ke UMSU Tim - I Kunker DPRD Sumatera Utara melakukan Kunker ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Tim - I Kunker DPRD Sumatera Utara langsung disambut Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syaiful Syafri yang juga sebagai Koordinator SKPD di tim Kunker DPRD Sumatera Utara.
" Di Kunker DPRD Sumatera Utara dari Tim - I hingga XI, pejabat struktural Dinas Pendidikan Sumatera Utara turut mendampingi Kunker dewan.Selama Kunker, saya ikut mendampingi dewan,"ujar Syaiful.
Selanjutnya, Syaiful menjelaskan berbagai kegiatan kerja Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Usai Kunker ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Tim - I melanjutkan Kunkernya ke PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dan meninjau lokasi peternakan lembu yang bibitnya dari Dinas Peternakan Sumatera Utara di kawasan Marelan. (fajar)
Bupati Deli Serdang Sambut Kunker Tim - II DPRD Sumut
Medan-okemedannews.com.
Tim kunjungan kerja (Kunker) DPRD Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan (Dapem) - II Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Kunker ke kantor Bupati Deli Serdang, Selasa ( 13/9).
Setibanya di kantor Bupati Deli Serdang, anggota DPRD Sumatera Utara yang Kunker itu, disambut Bupati Deli Serdang H Amri Tambunan di wakili Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars, Sekda Azwar dan pimpinan SKPD Pemkab Deli Serdang.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Tim Kunker Dapem - II Deli Serdang yang Kunker ke kantor Bupati Deli Serdang yakni Zulkifli Siregar, Ali Jabbar Napitupulu, Zulkifli Husein, Syafrida Fitrie, Hasbullah Hadi, Arlene Manurung, Guntur Manurung, Tahan M Panggabean, Muhammad Nuh, Efendi Napitupulu dan lainnya. (jar)
Ustadz Muhammad Awi Cheng Ho Berkunjung ke Masjid Baitussyuro
Medan-okemedannews.com
Dalam rangka safari dakwahnya.Ustadz Muhammad Awi Cheng Ho berkunjung ke Masjid Baitussyuro, DPRD Sumatera Utara, Kamis (8/9).
Di Masjid Baitussyuro, ustadz Muhammad Awi Cheng Ho bersama jamaah Masjid Baitussyuro melaksanakan sholat Ashar.Usai sholat Ashar, ustadz Muhammad Awi Cheng Ho yang sering keliling Indonesia dalam rangka safari dakwah, menyempatkan diri untuk beramah-tamah dengan nazir Masjid Baitussyuro Asrul Sani.
"Saya ke Masjid Baitussyuro untuk silaturahmi saja,"ujar ustadz Muhammad Awi Cheng Ho kepada nazir Masjid Baitussyuro Asrul Sani.
Dalam menyambut silaturahmi itu, Asrul Sani mengharapkan kesediaan ustadz Muhammad Awi Cheng Ho /span/p /ptext-align: justify;berceramah di Masjid Baitussyuro. (jar)
H+4, Arus Mudik di Bandara Polonia Melonjak
Medan-okemedannews.com
Di Bandara Polonia. Arus mudik lebaran terlihat melonjak pada Minggu ( 4/9). Sementara itu, pada Senin ( 5/9), arus mudik lebaran mulai berangsur-angsur turun.
Di Minggu kemarin, di suasana lebaran H+4, jumlah penumpang yang berangkat via Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Polonia, yang dihimpun oleh tim Posko Kelompok Kerja Monitoring Angkutan lebaran 2011 PT (Persero) Angkasa Pura -II Bandara Polonia, mencapai 8.849 orang. Sedangkan jumlah penumpang yang datang via Terminal Kedatangan Domestik mencapai 8330 orang.
Jika di bandingkan dengan suasana lebaran pada posisi H+4 di 2010 lalu, peningkatan jumlah penumpang di posisi lebaran H+4 di 2011, sebesar 5,58 persen.(jar)
Jamaah Mafont-size: larger;/spansjid Dirgantara Buka Puasa Bersama
Medan-okemedannnews.com
Jamaah Masjid Dirgantara melaksanakan kegiatan buka bersama, Sabtu ( 28/8). Hadir di acara itu, H Donald Sidabalok, H Nasir dan H Bahar Siagian.
Di kegiatan acara buka puasa bersama itu sesama para jemaah tampak sangat akrab dan penuh semangat ke keluargaan. Kegiatan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat Maghrib, sholat Isya dan Tarawih. (jar)
Festival Bedug di Ramadhan Fair Sukses
Medan-okemedannews.com
Festival bedug untuk tingkat umum di arena Ramadhan Fair ke VIII, di taman Sri Deli, terselenggara dengan sukses, Selasa ( 23/8).
Grup Sanita Pramuka Akasah berhasil meraih juara pertama. Di susul juara kedua grup Melek dan juara ketiga grup Tamora '88'.
Dewan juri Afrion mengatakan penilaian di festival bedug itu berkaitan dengan teknik pemukulan bedug, performance, busana dan kekompakkan serta harmonisasi.
Festival bedug menjadi perhatian pengunjung Ramadhan Fair. Saat berlangsungnya festival, para pengujung tampak berduyun-duyun menonton dan mengikuti festival itu hingga akhir. (jar)
Gatot Pudjo Nugroho I'tikaf di Masjid Agung
Medan-okemedannews.com
Di malam ke 23 bulan suci Ramadhan. Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pudjo Nugroho, ST melaksanakan i'tikaf di Masjid Agung, Selasa pagi dini hari ( 23/8).
Di Masjid Agung, Gatot membaca kitab suci Al-Qur'an dan selanjutnya bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring serta ribuan umat muslim Kota Medan melaksanakan sholat malam.
Kegiatan i'tikaf dilanjutkan dengan makan sahur bersama dan sholat subuh. Kegiatan i'tikaf berjalan aman dan tertib. (jar)
Buka Puasa Bersama Mempererat Silaturahmi
Medan-okemedannews.com
Keluarga besar instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan buka puasa bersama, di Masjid At - Taubah, kantor itu, Jumat malam (19/8).
Kegiatan buka bersama di rangkaikan dengan sholat Maghrib, Isya dan Tarawih serta peringatan Nuzul Qur'an.
Dalam ceramahnya, ustadz Drs Abdul Hadi Harahap mengatakan Al-Qur'an harus benar-benar dipelajari, dibaca, dipahami, diamalkan dan dikembangkan." Bacalah Al-Qur'an dengan baik dan benar,"sarannya.
Kegiatan bernafaskan Islam itu bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, di hadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara H Darwinsyah Nasution, SH, Kabid Perdagangan Luar Negeri Sujatmiko, Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan Fitra Kurnia, Kepala Seksi Pengembangan Ekspor Luar Negeri Irsan, Kepala UPT Metrologi Pematang Siantar Tanto Kuntoyo, Humas Mulkan, Ketua Ittihadal Muballihgin Sumatera Utara Drs Ibrahaim Isa dan anggota Ahmad Muhajir dari Fokus Badan Bimbingan Rohani Islam Sumatera Utara Ali Amran Ritonga. (jar)
Massa LSM Perintis Berunjuk Rasa
Medan-okemedannews.com
Massa LSM Perintis menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa ( 16/8). Aksi unjuk rasa LSM Perintis di terima Wakil Ketua dan anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara yakni Sonny Firdaus, Rauddin Purba, Khaerul Fuad dan Nurul Azhar Lubis.
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Umum LSM Perintis Hendra Silitonga, Koordinator aksi Alpred Sinurat dan Putra Samosir menyarankan serta mendesak agar DPRD Sumatera Utara memanggil Bupati Samosir Mangindar Simbolon dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Pemanggilan tersebut bertujuan untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang diadukan masyarakat. LSM Perintis menduga kasus-kasus dugaan penyimpangan dan sarat KKN di Kabupaten Samosir semakin menggurita akibat tidak menjalankan Inpres No:5 tahun 2004. (tim)
Festival Band Religi di Ramadhan Fair ke VIII
Medan-okemedannews.com
30 band religi mengikuti festival band religi di arena Ramadhan Fair ke VIII, di taman Sri Deli.
Koordinator acara Afrion mengatakan band yang mengikuti festival band religi itu diharuskan membawakan dua lagu bernuansa Islami.
"Lirik lagunya harus bernuansa Islami," tegas Afrion, Rabu malam ( 10/8).
Dijelaskannya, peserta yang mengikuti fetival band religi rata-rata berusia remaja. Kegiatan festival di mulai pada pukul 14.00 Wib dan berakhir pada pukul 17.00 Wib.
"Selama berlangsung kegiatan festival, semangat peserta sangat tinggi. Perharinya, 10 band tampil di ajang festival," tandasnya. (si batu)
PT AP-II Medan Menyediakan Makanan Berbuka Puasa
Medan-okemedannews.com
Di bulan suci Ramadhan ini. Pengelola Bandara Polonia yakni PT (Persero) Angkasa Pura - II Medan (PT AP - II Medan) menyediakan makanan ringan bagi para penumpang yang tengah menjalankan ibadah puasa.
Demikian pantauan www.okemedannews.com, saat berada di area Terminal Keberangkatan Domestik, Selasa (9/8).
Makan ringan berupa kue plus teh manis panas dan lainnya diberikan secara gratis kepada penumpang di saat mendekati waktu berbuka puasa.
Petugas informasi PT (Persero) Angkasa - II Medan selalu memberitahukan kepada para penumpang, bila waktu buka puasa telah tiba.
Dan, selanjutnya para penumpang pun berbuka puasa di area Terminal Keberangkatan Domestik. (jar)
DPRD Sumut Menggelar Acara Buka Puasa Bersama
Medan-okemedannews.com
DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar acara buka puasa bersama. Kegiatan bernafaskan Islam itu, di pusatkan di rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Utara H Saleh Bangun, di jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Medan Johor, Sabtu malam ( 6/8).
Dalam kata sambutannya, H Saleh Bangun mengimbau agar di bulan suci Ramadhan kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya kita menjadi hamba Allah yang bertaqwa.
Buka puasa yang kita laksanakan, ujar Saleh, suatu upaya untuk mempererat hubungan persaudaraan. "Terima kasih kepada seluruh tamu dan undangan yang datang dalam menyambung tali silaturahmi," ujar Saleh.
Acara buka puasa bersama di hadiri anggota DPRD Sumatera Utara yakni Pasiruddin Daulay, M Nasir, Zulkarnain, Muhammad Nuh, Meilizar Latief, Tiaisah Ritonga, Mustofawiyah, Jamaluddin Hasibuan, Hamamisul Bahsan, Yan Syahrin, Bustami HS, Ida Budiningsih, John Hugo Silalahi, Rinawati Sianturi, Parluhutan Siregar, Ali Jabbar Napitupulu dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Sigit Paramono Asri, SE dan lain-lain.
Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho, juga hadir di acara itu. Pimpinan SKPD Pemprovsu, yakni Kadispenda Sumatera Utara Sjafaruddin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprovsu Djaili Azwar dan Aspem Pemprovsu Hasiolan Silaen serta Inspektur Inspektorat Wilayah Pemprovsu Nurdin Lubis, Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan serta unsur Muspida Sumatera Utara.
Kegiatan buka puasa bersama, dirangkaikan dengan kegiatan ceramah, sholat Maghrib, sholat Isya dan Tarawih berjamaah. (fajar)
Pasar Murah Pemko Medan di 134 Titik
Medan-okemedannews.
Selama bulan suci Ramadhan ini. Pemko Medan menggelar pasar murah di setiap Kecamatan. Walikota Medan Drs Rahudman Harahap, MM mengatakan pasar murah di gelar di 134 titik di 21 Kecamatan.
"Di pasar murah itu, Pemko Medan memberikan subsidi terhadap kebutuhan pokok masyarakat,"tegas Rahudman, di saat memberikan kata sambutan di even Ramadhan Fair ke VIII, di taman Sri Deli, Rabu (3/8).
Dijelaskannya, pasar murah itu direncanakan berakhir pada 29 Agustus 2011 atau menjelang lebaran. (jar)
KNPI Sumut Tidak Lagi Menerima Dana dari APBD
Medan-okemedannews.com
Ketua KNPI Sumatera Utara Ahmad Yasir Ridho Loebis mengatakan KNPI Sumatera Utara (Sumut) tidak lagi menerima dana dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"KNPI tidak lagi menerima dana APBD. KNPI harus bermoral. Oleh karena itu, saya sudah memutuskan untuk tidak menerima dana dari APBD,"tegas Ahmad Yasir Ridho, di saat resepsi HUT KNPI Sumateara Utara ke 38, di Balai Rasa Sayang, Hotel Polonia, Sabtu ( 30/7).
HUT KNPI Sumatera Utara ke 38 di hadiri Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho, Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara Anuar Shah, Ketua GM FKPPI Sumatera Utara Nazaruddin Sihombing, Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Tanjung Balai Rolel Harahap, Ketua KNPI Kota Medan Zulhan Effendi Siregar, Ketua GP Ansor Sumatera Utara Fadli Yasir, Ketua PPP Sumatera Utara Fadly Nurzal, aktivis pemuda dan unsur Muspida Sumatera Utara.
Lebih lanjut Ahmad Yasir menyatakan tujuan KNPI Sumatera Utara tidak menerima APBD, supaya KNPI mandiri dan harus menjadi teladan di organisasi kepemudaan.
"KNPI Sumatera Utara sudah berusia 38 tahun. KNPI Sumatera Utara sudah sangat dewasa. KNPI harus menjadi teladan dan perekat di semua organsisasi kepemudaan," tandasnya.
Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho menjelaskan di tahun 2011, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan bantuan hibah kepada KNPI Sumatera Utara.
"Ini karena permintaan KNPI Sumatera Utara. Ini sebuah karya yang perlu dicatat di dalam tinta emas,"ujar Gatot.
Di hal lain, Gatot menyarankan agar KNPI Sumatera Utara kreatif dan inovatif. "KNPI harus kreatif dan inovatif. KNPI Sumatera Utara harus punya ciri khas. KNPI Sumatera Utara harus tetap satu dengan demikian KNPI Sumatera Utara punya power untuk membangun Sumatera Utara,"sarannya lagi. (jar)
Cuaca Buruk dan Demi Keselamatan Penerbangan, Garuda Divert ke KLIA
Medan-okemedannews.com
Demi keselamatan penerbangan. Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 196, dari Jakarta menuju Medan, terpaksa mengalihkan pendaratannya (divert) ke KLIA, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu ( 27/7).
Seyogyanya, GA 196 diperkirakan landing di Bandara Polonia pada pukul 22.10 Wib. Namun karena cuaca buruk, hujan deras disertai petir. Demi keselamatan penerbangan, akhirnya GA 196 terpaksa landing ke KLIA, Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai alternatif airport.
Tepat pukul 01.15 Wib, Kamis (28/7), pagi dini hari, akhirnya GA 196, mendarat mulus di Bandara Polonia Medan. (jar)
Dahlan Hasan, Ingin Tuntaskan Persoalan Lahan
Medan-okemedannews.com
Persoalan lahan seluas yang diperkirakan seluas 600 Ha antara PTPN 4 dengan PT Palmaris Raya, di Batahan, kini menjadi perhatian Pemkab Mandailing Natal (Madina).
Di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi A, DPRD Sumatera Utara, BPN, PTPN 4 dan tanpa di hadiri utusan PT Palmaris Raya., di gedung dewam, Kamis (14/7). Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution menyarankan agar BPN Sumatera Utara, BPN Madina, Polda Sumut, Polres Madina, PTPN 4 dan PT Palmaris serta DPRD Sumatera Utara harus turun ke lapangan.
"Kita harus turun ke lapangan ke lapangan. Saya ingin tahu, siapa pemainnya dan siapa yang dimainkan.Saya tidak mau Polisi disalahkan terus terkait persoalan lahan antara PTPN 4 dengan PT Palmaris Raya. DPRD Sumatera Utara harus membantu rakyat Sumatera Utara,"tegas Dahlan Hasan.
Saya, jelas Wakil Bupati Madina itu, ingin menuntaskan persoalan lahan antara PTPN 4 dengan PT Palmaris Raya. "Jika PT Palmaris Raya, perusahaan Ali Baba, ngapain diurusi,"kritik Dahlan.
Hal senada juga dikemukakan Sekretaris Komisi A, DPRD Sumatera Utara Isma Padly Ardya Pulungan. " DPRD Sumatera dan BPN bakal turun ke lapangan untuk melihat dari dekat lahan yang dipermasalahkan itu. DPRD Sumatera Utara ingin melihat secara utuh persoalan itu,"tandas Isma. (jar)
Rombongan Kader PPP Padati Bandara Polonia
Medan-okemedannews.com
Muktamar PPP di Bandung, Jawa Barat ternyata mendapat perhatian dari para kadernya. Usai mengikuti muktamar, kader PPP yang pulang dari Bandung, tampak memadati ruangan Terminal Kedatangan Domestik Bandara Polonia, Kamis malam (7/6).
Kader PPP yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara itu tiba di Bandara Polonia Medan secara rombongan dan tampak kompak antara satu dengan lainnya.
Hal itu terlihat, saat rombongan kader PPP yang berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) tiba di Bandara Polonia dan saat berada di dalam ruangan Terminal Kedatangan Domestik, tampak kompak.
Santer terdengar kabar, para kader PPP yang berjumlah lebih kurang 80 orang itu, tiba di Bandara Polonia dengan Lion Air, sekira pukul 23.35 Wib.
Usai mengemasi bagasinya, selanjutnya kader PPP yang berasal dari Sergai itu bergegas meninggalkan Terminal Keberangkatan Domestik dengan menaiki Bus guna menuju ke Sergai.
Sebelumnya, masih di hari itu juga, rombongan kader PPP yang berasal dari Kabupaten Simalungun juga tiba di Bandara Polonia, sekira pukul 20.30 Wib. Usai mengemasi bagasinya, selanjutnya meninggalkan Bandara Polonia dengan Bus menuju Simalungun. (fajaruddin)
Rapat Dengar Pendapat dengan PT Agincourt Di Skors
Medan-okemedannews.com
Rapat dengar pendapat Komisi B, DPRD Sumatera Utara dengan PT Agincourt Resources di skors, Selasa (5/7).
Wakil Ketua Komisi B, DPRD Sumatera Utara Guntur Manurung menegaskan DPRD Sumatera Utara akan menjadwalkan kembali rapat dengar pendapat dengan PT Agincourt Resources dengan informasi yang terinci.
"Kami ingin melihat secara nyata kegiatan perusahaan,"tegas Guntur. Dijelaskan Guntur, anggota Komisi B, DPRD Sumatera Utara ingin meninjau lokasi penambangan emas PT Agincourt Resources di Batangtoru, Tapanuli Selatan.
Anggota Komisi B, DPRD Sumatera Utara T Dirkhansyah Subhan Ali menyarankan agar PT Agincourt Resources harus transparan dengan masyarakat.
"Informasi mengenai kegiatan perusahaan harus diberikan ke masyarakat,"sarannya lagi. (fajaruddin)
Jaka dan Dara 2011, Duta Wisata Kota Medan
Medan-okemedannews.com
Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin mengatakan Jaka dan Dara Kota Medan 2011 harus berperan secara aktif di dalam menyambut Visit Medan Years 2012 mendatang.
"Peran Jaka dan Dara Kota Medan 2011 sangat penting untuk menyambut Visit Medan Years 2012. Ke depan, Jaka dan Dara harus berperan secara aktif untuk menciptakan kegiatan gemar pariwisata di setiap Kecamatan di Kota Medan," tegas Dzulmi, di saat memberikan kata sambutan di malam grand final Jaka dan Dara Kota Medan 2011, di Convention Hall Hotel Tiara Medan, Rabu malam (22/6).
Dijelaskannya, Kota Medan terus mengalami perkembangan. Kota Medan, bukan saja sebagai kota perdagangan dan kota pendidikan. Saat ini, kota Medan sudah menjadi kota jasa dan kota industri.
"Kehadiran Jaka dan Dara Kota Medan 2011 harus dapat memberikan dampak yang positif untuk mempromosikan kota Medan sebagai kota pariwisata,"saran Eldin.
Keinginan Pemko Medan, saran Eldin lagi, Jaka dan Dara Kota Medan 2011 sebagai duta wisata untuk mempromosikan seluruh pariwisata dan kebudayaan kota Medan.
(fajaruddin)
TPF DPRD Sumatera Utara Bukan Mencari - Cari Kesalahan
Medan-okemedannews.com
Eddi Rangkuti yang kini sebagai Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Sumatera Utara, terkait persoalan konflik masyarakat Desa Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal dengan PT Sorik Mas Minning menegaskan TPF bekerja tidak mencari - cari kesalahan.
"Yang penting TPF bekerja, tidak mencari - cari kesalahan dan bukan mengungkit - ngungkit kesalahan. TPF berusaha keras untuk mencari bukti - bukti terkait persoalan PT Sorik Mas Minning dengan masyarakat Desa Huta Godang Muda," tegas Eddi, di gedung dewan, Senin ( 20/6).
Dijelaskannya, TPF pelan - pelan terus menelusuri persoalan konflik PT Sorik Mas Minning dengan masyarakat Desa Huta Godang Muda.
"TPF nantinya mengumpulkan bukti - bukti dan data - data mengenai persoalan PT Sorik Mas Minning dengan masyarakat. Data - data, informasi dan bukti - bukti kita kumpulkan dari semua pihak yang terkait dengan kasus PT Sorik Mas Minning," tandas Eddi.
Tapi, yang terpenting dari kerja TPF, kata Eddi, penuh transparan, bukan mencari kesalahan. "Namun, Jika nanti, TPF menemukan bukti - bukti ada pihak - pihak yang bersalah kita nyatakan bersalah," ujarnya. (fajaruddin)
Suryadharma Ali Masih yang Terbaik
Medan-okemedannews.com
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar menegaskan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali masih yang terbaik.
" Suryadharma Ali, lima tahun memimpin Departemen Koperasi, sekian tahun memimpin Komisi V DPR-RI, tidak pernah terkait masalah hukum. Suryadharma Ali masih yang terbaik,"tegas Hasrul, yang kini menjabat Ketua Fraksi PPP DPR-RI, dalam ceramah politiknya di hadapan ratusan kader PPP se-Sumatera Utara, di acara Mukerwil - I PPP Sumatera Utara, di Asrama Haji, Jumat ( 17/6).
Dijelaskan Hasrul, Suryadharma Ali tidak pernah kasar dan selalu lembut.
"Ke depan, persaingan politik ideologis dan politik transaksional. Kita berharap gunakan hati nurani,"saran Hasrul.
(fajaruddin/adam)
Di Gebyar SMK Sumut 2011
Sepeda Teknologi Mesin, Gokart dan Mesin Peracik Ubi Dipamerkan
Medan-okemedannews.com
Pengunjung Gebyar SMK Sumut 2011 di lapangan Benteng Medan dapat menyaksikan secara langsung kreativitasi dan inovasi karya terbaik siswa SMK.Seperti hasil karya pelajar SMK Sri Langkat, Tanjung Pura yang memaerkan sepeda bermesin dan kendaraan gokart yang menggunakan mesin sepedamotor, setiur mobil bekas serta chasis.
“Sepeda bermesin yang kita pamerkan merupakan hasil rakitan dan inovasi teknologi siswa SMK Sri Langkat Tanjung Pura. Mesin dari sepeda itu, mesin pompa air,”tegas Nurmansyah, pelajar kelas II, SMK Sri Langkat, penuh transparan, Jumat (10/6).
Sepeda berteknologi mesin itu yang dimodifikasi itu mempunyai tiga roda, stang asli sepeda biasa dan memiliki pedal yang sedikit unik. Pedal gasnya mirip seperti pedal mobil, begitu juga dengan rem.
Selain sepeda bermesin, SMK Sri Langkat Tanjung Pura juga memaerkan Gokart yang di modifikasi dengan menggunakan mesin sepeda motor yang terkesan sangat unik dan antik. Pasalnya, gokart modifikasi itu relatif panjang dan chasisnya terbuat dari besi. Ban gokart dari ban bekas kereta, setiur mobil bekas.
Uniknya lagi, tempat duduk gokart berasal dari kursi bekas yang rusak, begitu juga dengan rem dan pedal gas.
“Gokart dengan mesin sepedamotor merupakan hasil rakitan siswa SMK Sri Langkat Tanjung Pura. Gokart itu dirakit dan dikerjakan langsung oleh siswa . Guru kami mengarahkan dan membimbingnya. Gokart yang kita rakit, semua bahannya dari barang bekas yang pernah dipakai, ”ujar Nurmansyah lagi.
Di stan SMK Sri Langkat, juga dipamerkan mesin penggiling tepung, mesin peracik ubi dan pisang serta alat peras kelapa manual. “Mesin penggiling tepung, mesin peracik ubi kayu dan pisang serta alat peras kelapa, hasil rakitan dan karya siswa SMK Sri Langkat,”ujar Sugandi, guru otomotif SMK Sri Langkat, Tanjung Pura.
Kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanjung Pura, sambung Sugandi, banyak memproduksi dodol, keripik ubi dan pisang. “Kelompok UMKM Tanjung Pura memanfaatkan mesin penggiling tepung, mesin meracik ubi dan pisang serta alat peras kelapa manual untuk meningkatkan produksinya,”ujarnya lagi.
Sugandi mengatakan sejak tahun 2005 lalu hingga sekarang ini SMK Sri Langkat Tanjung Pura terus membuat mesin tersebut. Bahkan kelompok UMKM di Tanjung Pura acapkali memesan mesin produksi pelajar
Semenetara itu di stan Pendidikan Kabupaten Asahan menampilkan aneka rakitan dan inovasi teknologi proyektor, jaringan internet, LAN dan WAN, iP Phone serta laptop dari siswa SMK Negeri - 2 Kisaran, dipamerkan .
”Rakitan dan inovasi teknologi proyektor dan laptop baru dua tahun ini dikembangkan di SMK -2 Kisaran,”ujar M Alhaq Sinaga, alumni SMK -2 Kisaran. Alhaq menjelaskan rakitan dan inovasi teknologi dari iP Phone, jaringan internet, LAN dan WAN sudah lima tahun lalu dikerjakan para siswa SMK -2 Kisaran.
SMK -2 Kisaran juga menampilkan berbagai produk bubut permesinan yang merupakan hasil kreasi para siswa.
Produk bubut permesinan yang ditampilkan berupa arbor frais, two lip cutter, center putar mes bubut, baut dan mur (ulir segi 4), baut dan mur (ulir segi 3), batang ulir dan roda gigi serta lainnya. (fajaruddin)
SMKN 2 Berastagi Tampilkan Kerajinan Batik Corak Karo
Medan-okemedannews.com
Stan SMK Negeri 2 Berastagi, menampilkan sesuatu produk siswa SMK yang berbeda diantara stan-stan lain diGebyar SMK Sumut 2011 di Lapangan Benteng Medan . Para pelajar SMK Negeri 2 Berastagi memamerkan kerajinan batik corak Karo, yang hasil kreativitas yang dibuat pelajar.
Hal ini diungkapkan oleh Elita Ngadi S.Pd didampingi oleh Nurasiah S.Pd selaku guru SMKN 2 Berastagi kepada wartawan kemarin.
Elita mengatakan bahwa kerajinan batik ini dirancang dan dibuat para siswa. Sedangkan untuk motifnya, sambung Elita batik yang dipamerkan menampilkan ciri khas corak Tanah Karo. “Biasanya batik itu orang kenalnya dari pulau Jawa, namun kali ini kita menampilkan bahwa batik juga ada di pulau Sumatera, khususnya Sumut,” terangnya.
Ditambahkbrnbsp;an Elita, hasil kerajinan batik ini juga telah dipamerkan kepada aparat pemerintahan Kab. Tanah Karo. “Pemerintah setempat sudah tahu, dan mereka sangat mendukung sekali terobosan baru yang dilakukan oleh sekolah kami,” ujarnya.
Sementara itu Nurasiah menjelaskan, pihak sekolah telah menjalin kerjasama dengan para pengusaha batik. “Sekolah telah melakukan kerja sama dengan pengusaha batik. Jadi, ketika siswa kita lulus dari SMK, mudah-mudahan para pengusaha batik ini, akan memberikan peluang kerja kepada lulusan SMKN 2 Berastagi,” tutur Nurasiah.
Buat anda para pengunjung Gebyar SMK, maupun masyarakat luas yang penasaran dengan batik khas Karo, silakan datang langsung ke Lapangan Benteng Medan pada acara Gebyar SMK. Batik khas Karo ada di stan SMKN 2 Berastagi. (fajaruddin/adam)
Latihan PGD Bandara Polonia Bagus
Medan-okemedannews.com
Administrator Bandara Polonia Razali Abu Bakar menilai latihan penanggulangan gawat darurat (PGD) yang di gelar PT (Persero) Angkasa Pura - II Bandara Polonia Medan sangat bagus.
"Latihan PGD bagus, lebih bagus dari lain-lain. Latihan PGD komplit karena ada skenario terorisnya. Latihan PGD full skill,"tegas Razali, usai acara latihan PGD, di apron Delta Bandara Polonia, Kamis ( 9/6).
Selanjutnya Razali menilai limit response time bagus dan peralatan kebakarannya bagus. " Rescue dan lainnya berkoordinasi dengan baik,"tegasnya singkat.
Dirut PT (Persero) Angkasa Pura - II Tri S Sunoko mengatakan latihan PGD di Bandara Polonia lancar dan tidak ada kendala. "Latihan PGD sangat baik,"ujarnya.
( fajaruddin)
Karantina Lindungi Kelestarian Sumber Hayati Hewani dan Nabati
Medan-okemedannews.com
Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan drh Arief Setyawan menegaskan karantina pertanian mempunyai misi untuk melindungi kelestarian sumber hayati hewani dan nabati di Provinsi Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh masuknya dan tersebarnya HPHK dan OPTK.
"Karantina pertanian juga melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dari bahaya yang ditimbulkan oleh masuknya pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan," tegas Arief, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, Selasa (7/6).
Rapat dengar pendapat di pimpin oleh Sekretaris Komisi B, DPRD Sumatera Utara Syahrial Harahap dan dihadiri jajaran Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Disperindag Sumatera Utara M Idris Nasution, SE.
Lebih lanjut dikatakan Arief, pihak karantina juga melakukan sertifikasi komoditi ekspor, mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati serta melaksanakan ketentuan peraturan perundangan di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati secara konsekuen, jujur dan transparan.
( fajaruddin)
Bandara Kuala Namo Selesai, Pariwisata Sumut Meningkat
Medan-okemedannews.com
Tingkat pertumbuhan hotel di Medan, Sumatera Utara (Sumut) semakin tinggi. Pertumbuhan hotel itu bertujuan untuk mengantisipasi tingkat pertumbuhan pariwisata yang setiap tahunnya terus meningkat.
Hal itu ditegaskan praktisi pariwisata dan pengamat investasi Sumatera Utara Raya Timbul Manurung, di sela-sela acara Sumatera International Travel Fair 2011, Convention Hall, Hotel Tiara, Sabtu ( 4/6).
Dijelaskan Raya Timbul, dalam tiga tahun terakhir ini di Medan, Sumatera Utara sudah tujuh hotel berbintang bertambah. Hotel itu meliputi, hotel JW Marriott, Madani, Grand Antares, Arya Duta, Hermes Palace, Swiss Bell dan Aston.
Berikutnya, kata Timbul, enam hotel lagi bakal bertambah dan saat ini dalam proses pembangunan. Hotel itu meliputi hotel Santika, di jalan Darussalam akan dibangun dua hotel lagi, kemudian di jalan Mongonsidi dan jalan Wajir.
"Selesai pembangunan Bandara Kuala Namo maka tingkat pertumbuhan pariwisata di Sumatera Utara bakal meningkat terus," tandasnya.
Timbul meyakini hotel di Sumatera Utara sudah siap menampung para turis domestik maupun turis mancanegara.
"Hotel-hotel di Sumatera Utara sudah siap menampung turis. Namun, Bandara Kuala Namo belum siap juga. Jika Bandara Kuala Namo selesai di bangun di tahun 2012 atau 2013, maka arus pariwisata yang datang ke Sumatera Utara meningkat hingga mencapai seratus persen. Atau peningkatan arus pariwsata naik dua kali lipat,"ujarnya.
Jangan Orang-Orang Bermasalah Jadi Kepala Daerah
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Syamsul Hilal menegaskan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang di pimpin oleh Inspekturnya Nurdin Lubis harus mampu menciptakan pemerintah yang bersih di Sumatera Utara.
"Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara punya peran strategis. Oleh karena itu, Inspektorat harus di pimpin oleh manusia-manusia yang bersih dan punya komitmen yang benar," tegas Syamsul, di saat rapat dengar pendapat dengan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di gedung dewan, Selasa (31/1).
Rapat di pimpin Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara Hasbullah Hadi. Hadir di saat rapat dengar pendapat itu, Wakil Ketua Komisi A Sonny Firdaus, Sekretaris Komisi A Isma Padli Ardya Pulungan dan Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis beserta staf. Anggota Komisi A yang hadir Hj Ida Budiningsih, Pasiruddin Daulay, Nurul Azhar, Taufik Hidayat, Raudin Purba, Marasal Hutasoit dan Alamsyah Hamdani Harahap.
Dijelaskan Syamsul, Inspektorat kunci untuk menciptakan pemerintah yang bersih. "Ke depan Sumatera Utara, butuh figur-figur yang membawa perubahan yang mendasar untuk menciptakan kehidupan yang adil. Inspektorat kunci untuk menciptakan pemerintah yang bersih,"tandasnya.
Syamsul mengingatkan, jangan orang-orang yang bermasalah menjadi calon Kepala Daerah dan anggota parlemen. "Kita harus mengetahui, jangan lagi kita di pimpin oleh Kepala Daerah yang bermasalah. Untuk hal itu, merupakan peran strategis Inspektorat guna menciptakan pemerintahan yang bersih," sarannya.
Selanjutnya Syamsul menyarankan agar Inspektorat benar-benar menjalankan tugasnya."Tugas Inspektorat, tugas maha suci," tandasnya lagi.
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Marasal Hutasoit menyarankan agar Inspektorat ProvinsiSumatera Utara harus memiliki nyali.
"Inspektorat harus punya nyali.Terutama dalam memeriksa dana APBD di setiap SKPD," saran Marasal. Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis mengatakan pihaknya tetap berupaya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan - penyimpangan.
( fajaruddin)
Jalan Medan-Belawan Perlu Dilebarkan
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara Muhammad Nasir menyarankan supaya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional - Medan memperhatikan kondisi jalan Medan - Belawan, di kawasan Medan Utara.
" Jalan Medan-Belawan menuju kawasan Medan Utara sangat curam dan membahayakan. Jalan Medan-Belawan, mulai dari Km 6 sampai ke Belawan perlu di lebarkan," tegas Nasir, di saat Komisi D, DPRD Sumatera Utara mengggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-Medan Wijaya Seta, di gedung dewan, Senin ( 30/5).
Rapat di pimpin oleh Ketua Komisi D, DPRD Sumatera Utara H Maratua Siregar dan Sekretaris Tunggul Siagian. Hadir saat itu, anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara Analisman Zalukhu, Ajib Shah, Marah Halim Harahap, Jamaluddin Hasibuan, Restu Kurniawan, Biller Pasaribu, Parluhutan Siregar, Kepala Bidang Perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-Medan Timbul, perwakilan PTAdhi Karya, PT Waskita, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (Persero).
Nasir mengharapkan agar pelebaran jalan Medan-Belawan menjadi prioritas.
"Di APBN-P, itu perlu diperhatikan," tandas Nasir lagi.
Menanggapi hal itu, Wijaya Seta menyatakan jalan Medan-Belawan nantinya ditangani dengan multi years.
"Multi years sudah terprogram. Ini harus ada persetujuan dari Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan," ujar Wijaya. (fajaruddin)
Revisi Tata Ruang Wilayah Sumut
Medan-okemedannews.com
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ir H Chaidir Ritonga, MM mengatakan rencana umum tata ruang wilayah perlu ditetapkan supaya kita jangan diatur pihak asing.
"Saat ini ada upaya kita untuk merivisi rencana umum tata ruang wilayah Sumatera Utara. Itu tentunya berkaitan dengan hutan yang merupakan salah satu bagian dari rencana umum tata ruang wilayah. Register itu warisan Belanda yang perlu direvisi. Rencana umum tataruang wilayah Sumatera Utara perlu ditetapkan supaya kita jangan diatur asing, "tegas Chaidir Ritonga, saat menjadi pembicara di acara talk show, di arena Pekan Raya Lingkungan Hidup 2011 dan CSR Expo Sumatera Utara, di lapangan Benteng, Rabu (25/5).
Di acara talk show itu, pakar agrobisnis Sumatera Utara Prof SB Simanjuntak bertindak sebagai moderator. Pembicara lainnya, yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Hj Wan Hidayati, Sekretaris GAPKI Sumatera Utara Timbas Prasat Ginting dan Wakil Pimpinan BNI 46 Wilayah Medan Arif Surarso.
Ditegaskan Chaidir revisi rencana umum tata ruang wilayah Sumatera Utara bertujuan untuk mengetahui secara jelas zona hutan lindung, zona hutan konservasi dan zona utilisi.
(fajaruddin)
Hj Wan Hidayati 'Puji' Pemko Sibolga
Medan-okemedannews.com
Usai membuka secara resmi Pekan Raya Lingkungan Hidup 2011dan CSR Expo Sumatera Utara, di lapangan Benteng, Selasa (24/5).
Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di wakili staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Yanuardi Risudin meninjau berbagai stan yag ada.
Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup terkesan sekali dengan keranjang sampah yang diperuntukkan bagi sampah kering dan basah, yang di pamerkan di stan Pemko Sibolga. Uniknya, tempat sampah itu terkesan antik dan mirip seperti gentong.
Saat itu, Walikota Sibolga HM Syarfi Hutauruk menjelaskan tempat sampah itu terbuat dari ban bekas.
"Di Sibolga, tempat sampah, rata-rata kita buat dari ban bekas. Di Sibolga, saya juga telah membuat stiker yang bertuliskan sungai dan laut bukan tempat sampah. Stiker itu ditempelkan di rumah-rumah penduduk,"ujar Syarfi menjelaskan secara singkat.
Kebijakan Walikota Sibolga itu ternyata mendapat pujian dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu Hj Wan Hidayati.
"Ide Pak Walikota Sibolga itu sangat bagus,"puji Hidayati.
(fajaruddin)
Objek Wisata Bahari 'Siba Island'
Medan-okemedannews.com
Objek wisata Bahari 'Siba Island' kini terus-menerus menjadi perhatian masyarakat. Objek wisata itu berlokasi di Kecamatan Hamparan Perak dan sangat terkenal dengan akan wisata lautnya.
Owner Siba Island Syarifuddin Siba mengatakan Siba Island objek wisata bahari berwawasan lingkungan. Selanjutnya Syarifuddin menyatakan Siba Island memiliki lahan seluas 14 Ha dan dilengkapi berbagai fasilitas.(fajaruddin)
Pembangunan Rel KA
Medan-okemedannews.com
Kepala Urusan Humas PTPN-3 H Irawadi Lubis, SH mengatakan pembangunan rel Kerata Api (KA) dari kawasan Industri PTPN-3, Sei Mangke, Simalungun menuju Perlanakan dan terus ke Kuala Tanjung Asahan belum terealisasi.
"Rencana pembangunan rel KA itu belum terealisasi tapi terus dikoordinasikan dengan instansi terkait,"tegas Irawadi, Sabtu (21/5),
Dijelaskannya, terealisasinya pembangunan rel KA itu nantinya tergantung kepada pemerintah. ( fajaruddin)
Di Sumut, 2938 Desa Tetingga
Medan-okemedannews.com
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemmas dan Pemdes) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Drs H Rusli Abdullah mengatakan jumlah Desa tertinggal di Sumatera Utara mencapai 2938 Desa.
" Jumlah Desa di Sumatera Utara mencapai 5054 Desa. Dari jumlah itu, 2116 Desa berstatus maju sedangkan Desa berstatus tertinggal mencapai 2938 Desa," tegas Rusli Abdullah, di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi E, DPRD Sumatera Utara, di gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (19/5).
Rapat dengar pendapat di pimpin Wakil Ketua Komisi E Hj Rahmianna Delima Pulungan. Anggota Komisi E, yang hadir Nurhasanah, M Faisal, Richard Eddy M LIngga, Enda Mora Lubis, Arlene Br Manurung dan Zulkifli Husein.
Ditegaskan Rusli, visi dan misi Bapemmas dan Pemdes Pemrovsu terhadap Desa tertinggal itu, berupaya untuk mewujudkan otonomi Desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif dengan membuat program pemantapan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurajan.
"Selanjutnya mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) serta memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat," tandas Rusli.
Kemudian, tandas Rusli Lagi, mengembangkan usaha ekonomi rakyat dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam serta pendayagunaan teknologi tepat guna.
(fajaruddin)
Hindari Banjir, Warga Tuntungan Bagun Parit Beton
Pancur Batu- okemedannews.com
Kepala Desa Tuntungan I Hari Amanu Minggu (15/5) pagi, memimpin gotong royong masyarakatnya, untuk membangun parit beton yang merupakan tapal batas dengan Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang.
Hari Amanu yang berhasil ditemui sejumlah wartawan, saat melakukan aksi gotong royong mengatakan, kegiatan ini adalah perwujudan aspirasi masyarakat sendiri yang selama ini memperhatikan kondisi lingkungan. “Jika turun hujan parit induk yang bervolume kurang memadai, dan sering menimbulkan genangan air ke pemukiman warga. Sehingga gotong royong ini sangat bermanfaat sekali,” terangnya.
Ditambahkannya, Parit beton yang dibangun itu sekitar panjang 50 meter dari jalan umum Tuntungan-Kutalimbaru berukuran atas satu meter, lebar dasar 65 centimeter kedalaman 80 centimeter, dan dana pembangunan dari swadaya masyarakat sendiri. “Dengan adanya pembangunan parit beton itu, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi genangan ke pemukiman warga jika curah hujan tinggi,” harap Amanu yang lahir di Seragen Jawa Timur.
Menurut Hari Amanu, dirinya masih yakin sikap warganya terhadap gotong royong selalu solid, tertutama dalam masalah kebersihan lingkungan, ketertiban, dan kerukunan. “Kami sangat membutuhkan perhatian pengusaha, agar dapat berpartisipasi menutupi badan jalan yang rusak, tertutama pada tikungan jalan menjelang lapangan Golf dari arah Kutalimbaru, yang sering menelan korban jiwa akibat kecelakaan lalulintas,” pungkasnya. (Aulia)
PTPN- 4, 'Egois'
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara dari tim reses, daerah pemilihan (Dapem) - II Sumatera Utara, untuk Kabupaten Deli Serdang H Muhammad Nuh, MSP menilai PTPN-4 yang memiliki kawasan perkebunan di Dusun III, Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, 'egois'.
" Rumpu-rumput di sekitar kebun PTPN-4 di racun, agar tidak bisa dimakan hewan ternak. Itu egois namanya," tegas Nuh, di hadapan warga Dusun III, Desa Bandar Kuala, saat melakukaan agenda reses, Rabu malam ( 11/5).
Nuh mengingatkan PTPN-4 agar jangan egois. "Untuk apa rumput itu diracun. Lebih baik rumput itu diberikan kepada hewan ternak.
"Terkait persoalan rumput yang diracun itu. Kita 'warning PTPN-4 agar selalu bersinergis dengan warga yang tinggal disekitarnya dan saling bantu membantu," sarannya.
Kepala Desa Bandar Kuala Sumarno menjelaskan warga Dusun III, Desa Bandar Kuala mengeluhkan persoalan rumput yang di racun PTPN-4 itu.
"Akibat rumput yang berada di sekitar perkebunan PTPN-4 di racun. Rumput sebagai makanan hewan ternak sulit di dapat,' tandasnya.
Sumarno menyesalkan tindakan PTPN-4 itu. "Merumput di areal kperkebunan, itu hak PTPN-4. Tapi maunya, janganlah rumput itu diracun," sarannya.
Nuh berharap agar PTPN-4 jangan mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan.Apalagi masyarakat itu lebih dahulu tinggal dan menetap di daerah perkebunan, sebelum perkebunan itu ada.
"PTPN-4 harus memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat Desa Bandar Kuala," ujar Nuh, sembari mengingatkan PTPN-4.
(fajaruddin)
DPRD Merespon Aspirasi Masyarakat
Medan-okemedannews.com
DPRD Sumatera Utara memberikan rekomendasi pembentukan calon Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng), calon Provinsi Kepulauan Riau dan calon Provinsi Tapanuli.
Rekomendasi ketiga calon Provinsi baru itu dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD Sumatera Utara, Senin ( 9/5), di gedung dewan.
Ketua DPRD Sumatera Utara H Saleh Bangun mengatakan DPRD selalu merespon aspirasi masyarakat.
Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pudjo Nugroho, ST menyatakan pembentukan calon Provinsi baru merupakan suatu komitmen dalam pelayanan publik, mewujudkan kemandirian dan mempercepat aklerasi.
"Ini bagian aspirasi politik. Maka dengan berat hati sambil menangis saya teruskan ke pemerintah pusat," tandas Gatot.
( fajaruddin)
Lomba Kepramukaan Bagian Pendidikan Karakter
Medan-okemedannews.com
Pendidikan karakter itu tidak hanya di lingkungan sekolah tapi luar lingkungan sekolah pun dapat dilakukan.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Drs Syaiful Syafri, MM, usai acara penutupan Pameran Pendidikan dan Ajang Kreativitas Siswa Sumatera Utara 2011, di Atrium Plaza Medan Fair, Minggu ( 8/5).
Syaiful menyatakan kegiatan lomba aktivitas baris-berbaris dan lomba Kepramukaan merupakan bagian dari pendidikan karakter.
( fajar)
AMI Pamerkan Alat Navigasi Manual
Medan-okemedannews.com
Di arena pameran pendidikan dan kreativitas siswa 2011 Sumatera Utara, di Atrium Plaza Medan Fair. Stan Akademi Maritim Indonesia (AMI) Medan memperkenalkan dan memamerkan alat-alat navigasi manual dari kapal laut. Alat-alat itu terdiri dari sextan, barograph, kompas magnet standar (cair) dan baring Thomson.
Heri, penjaga stan AMI Medan mengatakan sextan berguna untuk mengukur sudut pandang kapal dengan kapal yang lainnya. Barograph berguna untuk mengukur gelombang laut. Tujuannya, apakah gelombang laut itu dapat dilalui kapal laut atau tidak bisa sama sekali.
Baring Thomson berguna untuk menentukan arah angin saat kapal berlayar. Kompas magnet standar (cair) untuk mengukur arah kapal," tegasnya.
Heri menjelaskan di dalam dunia pelayaran alat bantu navigasi sextan, baring Thomson dan kompas magnet standar (cair) di gunakan sejak tahun 1930.
"Sekarang ini alat-lat navigasi kapal sudah modern. Terkomputerasi dan online. Jadi alat-alat navigasi manual itu kini berfungsi dan berperan sebagai stand by sistem jika sistem komputerisasi kapal tidak berfungsi secara maksimal," tandas Heri yang juga dosen di AMI Medan.
(fajaruddin)
Pameran Pendidikan Mendapat Perhatian Masyarakat
Medan-okemedannews.com
Hari kedua pelaksanaan Pameran Pendidikan dan Ajang Kreativitas Siswa 2011, Rabu (4/5) semakin mendapat perhatian dari masyarakat luas. Para siswa-siswi dan masyarakat luas memadati lokasi pameran untuk mencari informasi seputar perkembangan dan kualitas dunia pendidikan di berbagai sekolah.
Selain menyaksikan pameran, pengunjung juga menyaksikan secara langsung kemampuan para siswa yang mengikuti perlombaan pidato bahasa inggris. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, Drs Syaiful Safri MM tampak hadir dan diabadikan bersama dengan siswa-siswi dari rombangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lokasi pameran.
‘’Pameran ini sangat baik dalam rangka untuk memberitahukan kepada masyarakat luas terkait berbagai keunggulan dari sekolah dan juga sektor pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan lainnya. Selain itu juga sebagai ajang untuk menambah pengalaman bagi siswa mengikuti serangkaian perlombaan,’’ujar Syaiffullah, mahasisa Universitas Medan Area yang menyaksikan pameran tersebut kepada wartawan, Rabu (4/5).
Lebih lanjut warga kawasan Jalan Jamin Ginting Medan itu mengatakan apa yang disampaikan dalam pameran ini benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelajar. Terlebih lagi dengan berbagai ajang perlombaan yang diselenggarakan selama even berlangsung.
‘’Kreativitas pelajar semakin terpacu untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi tidak salah lagi apa yang sudah dicanangkan pemerintah dapat diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Sumut dalam rangka memulai gerakan pendidikan karakter untuk mencerdaskan pelajar yang berilmu dan berakhlak mulia,’’katanya.
Pantauan wartawan di lokasi pameran, sebanyak 72 stan peserta pameran tetap antusias untuk melayani pengunjung untuk mengetahui apa-apa saja yangfont-size: larger;p style= meraka tampilkan. Bahkan pengunjung dapat menyaksikan langsung berbagai ‘demo’ pertunjukan dari stan yang menampilkan berbagai peralatan teknologi dan kerajinan tangan.
Seperti stan Dinas Pendidikan Kota Binjai yang menampilkan kerajinan tangan dari siswa SMP yang berada di Kota Binjai. Selain itu kerajinan tangan yang dibuat cukup unik, dan ramah lingkungan.
Hal ini dikatakan oleh M. Hafiz AR, selaku penjaga stan Dinas Pendidikan Kota Binjai. Hafiz mengatakan, seluruh kerajinan tangan yang ada stan ini adalah hasil kerajinan tangan siswa SMP yang bersekolah di Binjai. “Pihak Disdik Kota Binjai, ingin memamerkan beragam kerajinan tangan dari siswa SMP, dan saya rasa ini lain dari pada yang lain,” terangnya.
Menurut Hafiz, kerajinan tangan yang dibuat oleh siswa SMP ini bahan-bahannya cukup ramah lingkungan. “Seperti buah durian, bahannya dari batok, dan duri-durinya dari kertas karton, selain itu ada juga kerajinan tangan yang terbuat dari kulit buah semangka, kertas koran, bamboo, dan juga kertas pembungkus permen,” ujar Hafiz.
(man/jar/adam)
Rapat dengar pendapat Komisi A, DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan Serikat Kaum Tani Tanah Enam Ratus (Sekata) Helvetia Medan dan PTPN2, berlangsung tanpa kehadiran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Rabu (4/5).
Ketidakhadiran BPN Sumatera Utara, lagi-lagi membuat kecewa Komisi A, DPRD Sumatera Utara.
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Ida Budiningsih menjelaskan rapat dengar pendapat sementara ditunda dan belum ada kesimpulan."BPN Sumatera Utara tidak hadir. Jadi, rapat sementara ditunda,"tegas Ida.
Selanjutnya Ida mengatakan BPN Sumatera Utara mengecewakan DPRD Sumatera Utara.
"BPN Sumatera Utara tidak hadir di rapat dengar pendapat.BPN Sumatera Utara telah mengecewakan Komisi A, DPRD Sumatera Utara, "tegas Ida lagi. ( fajaruddin)
Kantor Media Medan Dijaga Polisi
Medan-okemedannews.com
Pasca penyerangan kantor Harian Orbit, Selasa (3/5), polisi mulai bersiaga di beberapa kantor media cetak. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian serupa yang menimpa kantor redaksi Harian Orbit.
Pantauan wartawan, sejumlah kantor media yang ada di Medan, dikawal oleh pihak kepolisian. Kantor Harian Sumut Pos, Harian Andalas, Harian Jurnal Medan, Harian Waspada dan Waspada Online, dijaga ketat oleh pihak kepolisian.
Salah satu personil kepolisian yang berjaga di salah satu kantor media di Medan, mengatakan, penjagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di kantor redaksi Harian Orbit. “Kami tak mau lagi kecolongan atas penyerangan kantor media yang ada di Medan. Oleh sebab itu kita melakukan penjagaan,” terangnya.
Seperti yang diketahui bersama, kantor redaksi harian Orbit diserang oleh OTK. Saat ini kondisi kantor Harian Orbit dalam kondisi porak poranda. Penyerangan kantor harian Orbit saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. (Aulia)
Enam Rumah Di Sugau Terbakar
PancurBatu-okemedannews.com
Enam unit rumah di Dusun IV, Desa Sugau Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, kemarin, sekitar pukul 05.00 Wib dilalap si jago merah.
Kebakaran tersebut diduga dipicu korsleting arus pendek listrik yang mengakibatkan kerugian warga ratusan juta rupiah.
Data yang berhasil dihimpun dari lokasi kejadian menyebutkan peristiwa kebakaran berawal dari rumah milik korban Marlan Sembiring (40). Di saat subuh, Marlan seperti biasanya sudah berangkat ke pajak untuk memasarkan hasil pertaniannya dengan meninggalkan dua orang anaknya yakni Ema dan Bima yang masih kecil di rumah.
Namun saat itu kedua anak Marlan yang juga sudah terbangun dari tidurnya, dikarenakan sang ayah Marlan yang akan pergi ke pajak kembali lagi ke rumahnya.
Di saat itu, bibi Ema Boru Tarigan datang ke rumah Marlan untuk mengambil sumbu kompor.
Boru Tarigan sempat mencium bau hangus yang diduga bau hangus kabel dari dalam rumah Marlan. Dan saat itu juga, sempat memberitahukan ke ke menakannya Ema dan Bima, untuk mencari tahu dari mana asal bau itu.
Karena tak diketahui dari mana asal bau hangus tersebut, akhirnya Boru Tarigan pun kembali kerumahnya dengan meninggalkan kedua kemenakannya tadi.
Ema dan Bima kembali masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar keduanya asyik bermain game yang ada di HP miliknya. Namun sedang asyik bermain game, Ema dan Bima pun dikejutkan dengan jatuhnya sejumlah serbuk sisa dari api yang melalap kayu atas rumah Marlan ke lantai kamar.
Ema dan Bima yang melihat kejadian tersebut pun lansgung ketakutan dan langsung berlari ke rumah bibinya Boru Tarigan yang tak jauh dari rumah Marlan.
Boru Tarigan yang mendapat laporan dari kedua kemenakannya langsung melakukan pengecekan atas laporan.
Tak berselang lama, tiba-tiba api sudah berkobar melalap atap rumah warga. Dalam setengah jam, api langsung melalap enam unit rumah yang tak berjauhan. Lima di antaranya semi permanen dan satu unit permanen.
Dari peristiwa kebakaran itu, seisi rumah warga yang menjadi sasaran api tak satu pun dapat diselamatkan, termasuk satu unit Honda Karisma milik Marlan, uang kontan puluhan juta rupiah serta sejumlah perhisan emas milik para korban. Saat ini kondisi kelima rumah tersebut rata dengan tanah.
Namun warga menyayangkan, setelah peristiwa kebakaran itu, warga telah berkali-kali menghubungi pihak PLN, namun tak kunjung datang. Setelah api dapat dipadamkan dengan meminta bantuan truk tangki air yang melintas sebanyak delapan tangki air, untuk memadamkan api. Akhirnya pihak PLN pun baru tiba untuk memutuskan arus listrik.
”Sudah api padam baru datang PLN, kami sempat tersengat arus listrik, saat memadamkan api. Pemadam kebakaran tak ada juga yang datang. Jadi kalau begitu kondisinya, sudah saatnya mobil pemadam kebakaran perlu ditempatkan di PancurBatu,” ujar warga.
Kepala Desa Sugau Dahlan Purba yang berhasil ditemui di TKP menyebutkan bahwa ke enam rumah warga yang terbakar itu masing-masing milik Neken Ginting (65), Hendri Ginting (55), Marlan Sembiring (40), Palem Tarigan (70), Pilem Ketaren (65) dan rumah milik Santa Bukit (30).
”Saat ini para korban kita amankan ke jambur Desa. Kita sudah laporkan peristiwa kebakaran itu ke Kecamatan dan pihak Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudah pihak Pemerintah dapat segera memberikan bantuan, guna meringankan beban warga ,”ucap Dahlan.
Di lokasi kebakaran tersebut warga korban terlihat masih mencari sisa-sisa barang harta benda mereka yang masih dapat digunakan atau diselamatkan.Warga juga mendirikan dapur umum dan meminta batuan kepada pengguna jalan Jamin Ginting secara sosial.
Camat Pancurbatu Drs Suryadi Aritonang, Sos.MSi yang didampingi Ka Tarantib W KaroKaro, SE yang berhasil ditemui di lokasi membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Dan hal itu sudah dilaporkan ke Kabupaten Deli Serdang
Kapolsek Pancurbatu AKP M Budi Hendrawan, Sik melalui Waka Polsek AKP S Siagian yang didampingi Kanit Sabhara AKP P Ketaren di TKP membenarkan kejadian kebakaran itu.
”Kita sudah mengamankan sejumlah barang bukti, namun motif terjadinya kebakaran masih dalam penyidikan,”ujar Siagian sembari menjelaskan di peristiwa kebakaran itu tidak ada menelan korban jiwa. (Aulia)
Polresta Medan Selalu Siap Berantas Judi
Medan-okemedannews.com
Kanit VC/Judi Sila Polresta Medan AKP Hartono, SH mengatakan segenap jajarannya selalu siap memberantas judi di Kota Medan.
"Sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Amat Sastro, jajaran Polresta Medan tetap berusaha keras memberantas judi di Kota Medan. Judi togel Medan, togel Hongkong, togel Singapura, judi bola dan judi online yang berbentuk bonus uang yang kini menjadi penyakit masyarakat harus kita berantas,"tegas Hartono, di gedung DPRD Sumatera Utara, Senin ( 2/5).
Dijelaskan Hartono, judi online yang berbentuk game online berbau uang kini bercokol hampir di 21 Kecamatan di Kota Medan. Prakteknya pun terang-terangan. Judi game online ini mirip sekali dengan judi bola ketangkasan.
"Segala bentuk judi dan asusila itu sudah membuat resah masyarakat. Jajaran Polresta Medan, siap turun kelapangan untuk memberantas segala bentuk perjudian tadi," tegasnya lagi.
Hartono juga menjelaskan lagi selama dua bulan menjabat sebagai Kanit VC/Judi Sila pihaknya sudah menangani 40 kasus judi dan asusila.
"Kita targetkan setiap hari harus ada penangkapan judi,"tandasnya lagi.
(fajaruddin)
Di Sumut, 100 Ribu Guru Belum S1
Medan-okemedannews.com
Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (DPP-SU) Drs Mahdi Ibrahim, MM mengatakan berdasarkan NIK jumlah guru di Sumatera Utara mencapai 186.663 orang.
"Dari jumlah itu, sebanyak 43,3 persen S1 sedangkan yang belum S1 mencapai 56,7 persen. S1 variabel mutlak untuk sertifikasi guru dan sertifikasi guru selesai di 2015,"tegas Mahdi, di saat rapat dengar pendapat denga Komisi E, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, Selasa ( 26/4).
Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara Aduhot Simamora dan Wakil Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara Rahmianna Delima Pulungan. Hadir di rapat itu, Ketua DPP-SU Ir OK Nazaruddin Hisyam, MS, Wakil Sekretaris Lindawati, anggota Komisi A, DPP-SU Prof Efendi Napitupulu dan Sri Rahayu (pengelola PAUD), Ketua Komisi B, DPP-SU Prof Haidar Putra Daulay, sekretaris Komisi E, DPP-SU Ronald Naibaho, staf ahli dari Komisi E, DPP-SU Hanafi, anggota Komisi E, DPRD Sumatera Utara Arlene Manurung dan praktisi pendidikan Sofyan Raz.
Mahdi menyarankan agar Pemkab/Pemko di Sumatera Utara perlu memperhatikan guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.Ketua DPP-SU Ir OK Nazaruddin Hisyam, MS memperkirakan jumlah guru yang belum S1 di Sumatera Utara ( Sumut) mencapai 100 ribu orang.
"Jika 100 ribu guru belum S1. Dana yang dibutuhkan untuk membantu guru menempuh pendidkan S1 diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Pemkab/Pemko dan Pemprovsu perlu sharing dana guna membantu para guru yang belum melanjutkan pendidikan ke S1," saran Nazaruddin.
(fajaruddin)
Tantangan PKS Adalah Ideologi Global
Medan-okemedanews.com
Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Ridho mengungkapkan tantangan ke depan PKS adalah ideologi global.
"Tantangan PKS ke depan adalah ideologi global. Ideologi global sangat dasyat dan sangat gencar dibawa orang-orang luar,"tandas Abu Ridho, di saat memberikan kata sambutan di Milad ke 13 PKS di lapangan Banteng, Minggu (24/4).
Menyikapi ideologi global itu, Abu berharap agar PKS tetap konsisten dengan pendidikan. "Kita harus tetap konsisten dengan pendidikan kita," tegasnya lagi.
( fajaruddiin batubara)
Jadikan Kota Medan Kota Festival
Medan-okemedannews.com
Pemko Medan menggelar worskshop penyusunanan rencana dan strategi promosi, soft launching logo, branding, tag line pariwisata Kota Medan Dalam Rangka Visit Medan Year 2012. Workshop berlangsung di Balai Tiara Convention Center Medan, Selasa (19/4).
Workshop itu juga menghadirkan pembicara dari pakar pemasaran Kafi Kurnia dan Dirut Bank Sumut Gus Irawan serta moderartor Direktur BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Sumut Arthur Mangatur Batubara.
Kafi Kurnia mengatakan pariwasata di Kota Medan tidak akan survive jika hanya menjual bangunan tua dan kuliner saja. "Jika di Medan ada berbagai festival, ini menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Indahnya festival bila dikelola dengan baik menghasilkan uang yang banyak.Di antara festival perlu ada convention," tegas Kafi. Dijelaskannya, Kota Medan mirip dengan Denpasar. Sekarang tinggal kita yang mengemasnya.
"Visit Medan Year 2012, perlu menjadikan Kota Medan sebagai kota festival.Dengan cara itu, membuat motivasi agar orang berkunjung ke Medan. Festival perlu dibuat sebulan sekali sehingga orang berkunjung ke Medan," sarannya.
Saya, ujar Dirut Bank Sumut Gus Irawan, menaruh harapan terhadap Visit Medan Year 2012. "Saya apresiasi program Pemko Medan. Ini sudah membuat koporasi. Ke depan perlu pelayanan terbaik,"ujar Gus. Selanjutnya Gus mengingatkan agar perlu membangun services culture. Budaya pelayanan,bagaimana menjadi raja pelayanan," sarannya.
( fajaruddin batubara)
PRSU Harus Pro Aktif
Medan-okemedannews.com
Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pudjo Nugroho, ST diwakili Asisten II Ekonomi dan Pembangunan pemerintah Provinsi Sumatera Utara H Djaili Azwar menutup secara resmi kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 40, di open stage, Minggu malam ( 17/4).
Kegiatan di wanai dengan berbagai atraksi budaya dan kesenian Nias.Tarian Nias moyo pun ditampilkan guna memeriahkan acara penutupan itu. Saat itu, Pemkab Nias bertindak sebagai tuan rumah di acara penutupan.
Hadir di acara penutupan itu, deputi Konjen Amerika Mr Antoni, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Sumatera Utara, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, pimpinan SKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, unsur Muspida, pimpinan BUMN dan BUMD serta Ketua PRSU Panusunan Pasaribu.
"PRSU ke 40 berlangsung selama 31 hari. Banyak hal yang kita raih. Penyampaian potensi daerah meningkat. Ke depan harus komunikatif dan informatif,"demikian kata sambutan Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pudjo Nugroho, ST yang dibacakan Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Djaili Azwar.
Gatot berpesan penyajian data dan informasi di PRSU harus lengkap. "Penjaga stan paviliun harus trampil. PRSU harus pro aktif agar sesuai dengan tuntutan masyarakat,"sarannya.
( fajaruddin batubara)
Sibolga Terapkan KTP Elektronik
Medan-okemedannews.com
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Sibolga Drs Ahmad Sulhan, MAP mengatakan penerapan KTP elektronik (e-KTP) sebagai tempat perekaman data kependudukan (TPDK) ditargetkan selesai di 2012 nanti.
"Untuk kawasan Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas nanti kita launching.Sedangan untuk Sibolga Utara dan Sibolga Kota sudah terlebih dahulu kita launching.Kegiatan itu tentunya berkaitan dengan e-KTP sebagai tempat perekaman data kependudukan," tegas Ahmad Sulhan, di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 40, Sabtu malam ( 16/4).
Ditegaskan Ahmad, penduduk Sibolga berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 96.224 jiwa."KTP elektronik atau e-KTP diterbitkan berdasarkan NIK dan NIK itu melekat ke penduduk," tandasnya.
( fajaruddin batubara)
Pemkab Nisel Gratiskan Uang Sekolah dan Kuliah
Medan-okemedannews.com
Pemkab Nias Selatan ( Nisel) mengratiskan uang sekolah, kuliah dan pelayanan dasar kesehatan bagi warga Nisel.
"Pemkab Nisel siap mengratiskan uang sekolah, mengratiskan uang kuliah dan mengratiskan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat Nisel," tegas Bupati Nisel Idealisman Dachi, saat memberikan kata sambutan di acara malam pesona budaya dan kesenian Nisel, di hadapan ribuan warga Nisel, di open stage, arena Pekan Raya Sumatera Utara ( PRSU) ke 40, Kamis malam ( 14/4).
Dijelaskan Idealisman, upaya itu dilakukan Pemkab Nisel untuk mensejahterakan masyarakat Nisel."Pemkab Nisel tetap berupaya dan harus melakukan lompatan tinggi dan lompatan yang lebih tinggi lagi untuk mensejahterakan masyarakat Nisel," tandasnya. Anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan ( Dapem) Nias Restu Kurniawan Sarumaha menyambut baik progarm Bupati Nisel.
"Saya mendukung itu karena itu sebuah kebaikan. Itu misi suci dan misi agung dari Bupati Nisel.Semua pihak harus mendukung upaya dari Bupati Nisel itu,"ujar Restu. Selanjutnya Restu menyarankan agar apa yang dilakukan Bupati Nisel menjadi contoh bagi Kabupaten lainnya yang ada di Nias. Ketua DPRD Nisel Effendi menyambut baik kebijakan Bupati Nisel itu."Program mengratiskan uang sekolah, kuliah dan mengratiskan pelayanan dasar kesehatan adalah demi untuk masyarakat Nisel.DPRD Nisel mendukung program Bupati Nisel yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak di Nisel," tegasnya.
Saat berada di paviliun Pemkab Nisel, di arena PRSU kepada wartawan, Idealisman menjelaskan sumber dana untuk program menggratiskan uang sekolah, menggratiskan uang kuliah dan menggratiskan pelayanan dasar kesehatan dari APBD Nisel.
"APBD Nisel sebesar Rp 500 miliar. Untuk tahap awal, dari APBD itu kita alokasikan sebesar lima persen untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Artinya sebesar Rp 25 miliar dana APBD Nisel dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
( fajaruddin BB)
Warga Tebing Tinggi Harus Jalin Kekompakan
Medan-okemedannews.com
Pj Walikota Tebing Tinggi Drs H Eddy Syofian, MAP mengatakan yang menetapkan jadwal Pilkada ulang Walikota Tebing Tinggi dan Wakil Walikota Tebing Tinggi adalah KPU.
"Itu yang menetapkannya KPU, bukan Walikota yang menetapkan jadwal itu. Pemko Tebing Tinggi hanya menyiapkan dana Pilkada," tegas Eddy, di paviliun Pemko Tebing Tinggi di arena Pekan Raya Sumatera Utara ( PRSU) ke 40, Rabu malam ( 13/4).
Terkait Pilkada ulang Kota Tebing Tinggi, Eddy lagi-lagi menjelaskan yang mengawasi jalannya Pilkada nantinya Panwaslu."Penyampaian visi dan misi nantinya di DPRD," tegasnya lagi.
Sebelumnya, saat memberikan kata sambutan di acara malam kesenian Kota Tebing Tinggi, di arena PRSU, Pj Walikota Tebing Tinggi juga menghimbau agar masyarakat selalu kompak.
"Kebersamaan dan kekompakan merupakan modal utama untuk membangun Kota Tebing Tinggi yang lebih maju lagi. Pimpinan SKPD Pemko Tebing Tinggi, warga Kota Tebing Tinggi harus menjalin kekompakkan dan kebersamaan demi membangun Kota Tebing Tinggi," himbau Eddy lagi. ( fajaruddin BB)
Goa Panjang Objek Wisata di Paluta
Medan-okemedannews.com
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara ( Paluta) Muda Sutan Harahap mengatakan objek wisata goa panjang yang berlokasi di Kecamatan Batang Onang masih asri dan alami.
"Ke depan, objek wisata goa panjang perlu dikembangkan. Infrastruktur menuju oebjek wisata goa panjang itu perlu diperbaiki,"tegas Muda Sutan, di arena PRSU ke 40, Selasa malam ( 12/4).
Dijelaskannya, di dalam gua itu ada sungai dan airnya mengalir. Goa itu bahkan bisa tembus hingga Sibuhuan. ( fajaruddin bb)
Tapal Batas Labusel Harus Jelas
Medan-okemedannews.com
Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan ( Labusel) Fery Andika Dalimunthe, S.Kom mengatakan tapal batas wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Labuhan Batu Induk, Padang Lawas Utara dan Rokan Hilir belum selesai.
"Tapal batas wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan belum selesai.Sampai saat ini kita terus mengkomunikasikan persoalan tapal batas wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan pimpinan Kepala Daerah Labuhan Batu Induk, Padang Lawas Utara dan Rokan Hilir.Mudah-mudahan dengan komunikasi itu, semua persoalan tapal batas wilayah dapat di selesaikan," tegas Fery, di arena Pekan Raya Sumatera Utara ( PRSU) ke 40, usai acara pesona kreasi budaya, semalam di Labuhan Batu Selatan, Senin ( 11/4).
Ditegaskan Fery, tapal batas wilayah Labuhan Batu Selatan harus jelas sehingga nantinya tidak menjadi persoalan masyarakat.
( fajaruddin batubara)
Tapal Batas Asahan
Medan-okemedannews.com
Persoalan tapal batas wilayah pemerintah Kabupaten Asahan dengan pemerintah Kota Tanjung Balai dan pemerintah Kabupaten Batubara sudah selesai.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Asahan H Surya, di arena Pekan Raya Sumatera Utara ( PRSU) ke 40, Minggu ( 10/4).
Ditegaskan Surya, tapal batas pemerintah Kabuapten Asahan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai tinggal sedikit lagi yang perlu diselesaikan.
"Sedangkan tapal batas pemerintah Kabupaten Asahan dengan pemerintah Kabupaten Batubara tidak ada masalah dan sudah selesai," tegasnya lagi.
(fajaruddin batubara)
Di PRSU, Museum Pamerkan Wadah Antikdan Kuno
Medan-okemedannews.com
Di stan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 40. Stan Museum Sumatera Utara menampilkan, memamerkan wadah antik dan kuno peninggalan dari suku-suku di Sumatera Utara. Wadah itu diperkirakan berusia ratusan tahun dan menjadi koleksi Museum Sumatera Utara
Wadah antik dan kuno itu, seperti ceret tempat air minum milik suku Simalungun, terbuat dari perunggu. Selain itu, ada tempat lilin yang terbuat dari tembaga dan tempat tembakau terbuat dari kuningan milik suku Melayu.
Dan uniknya, di stan Museum Sumatera Utara itu juga memamerkan wadah-wadah tradisional antik yang terbuat dari tanduk kerbau. Wadah itu di sebut dengan sahan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan obat bagi suku Toba.
Sahan itu terbuat dari tanduk kerbau. Ada lagi Buli- Buli yang terbuat dari porselin dan bagian atasnya terbuat dari kayu. Buli-Buli berfungsi sebagai tempat menyimpat obat dan milik suku Phak-Phak.
"Wadah tradional itu berusia ratusan tahun. Wadah itu menggambarkan aktivitas nenek moyang kita di kehidupannya sehari-hari," ujar Martina, penjaga stan Museum Sumatera Utara, Sabtu ( 9/4).
Martina menjelaskan ceret antik dan kuno peninggalan suku suku Simalungun berusia lebih seratus tahun dan bermotif naga.
( fajaruddin batubara)
UPTD Samsat Kisaran Terbaik di Indonesia
Medan-okemedannews.com
UPTD Samsat Kisaran perlu dijadikan pilot project sebagai Samsat terbaik di Indonesia. Hal itu ditegaskan anggota Komisi C, DPRD Sumatera Utara Muslim Simbolon, di gedung dewan, Jumat ( 8/4).
Muslim menilai fasilitas kantor UPTD Samsat Kisaran sangat baik. Kita harapkan UPTD Samsat Kisaran menjadi pilot project dbrp style=/pan contoh terbaik Samsat di Indonesia.
Dijelaskan Muslim, antrian di kantor UPTD Samsat Kisaran sangat baik. Di kantor itu, saat menunggu antrian disediakan khusus ruangan tunggu yang ada hiburan karouke dan di hallnya ada keyboard yang sound dan layar TV-nya sangat bagus. "Dalam segala urusan, orang tidak pakai calo di kantor Samsat Kisaran itu,"tegasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan untuk penagihan, UPTD Samsat Kisaran bekerjasama dengan PT Pos, Bank Sumut dan Jasa Raharja.
"Komisi C, DPRD Sumatera Utara mendorong bagaimana menjadikan UPTD Samsat Kisaran menjadi Samsat terbaik di Indonesia. Itu semua, tidak terlepas dari pembinaan dari Kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara Sjafaruddin," ujar Muslim. ( fajaruddin batubara)
Di PRSU Potensi Batubara Dipromosikan
Medan-okemedannews.com
Di Pekan Raya Sumatera Utara ( PRSU) ke 40 Kabupaten Batubara berupaya keras untuk menampilkan berbagai potensi di daerahnya.
" Di PRSU, potensi yang ada di Kabupaten Batubara perlu dipromosikan," tegas Bupati Kabupaten Batubara H OK Arya Zulkarnain, SH, MM, di arena PRSU, Rabu ( 6/4).
OK Arya mengatakan paviliun Kabupaten Batubara yang terbuat dari kayu dan bercirikan istana Lima Laras merupakan salah satu bentuk promosi.
"Orang Batubara yang ada di Medan perlu singgah ke paviliun Kabupaten Batubara. Paviliun yang terbuat dari kayu itu kebanggan kita, Kabupaten Batubara,"jelas OK Arya. ( fajaruddin batubara)
LSM Perintis Tanam Pohon
Medan-okemedannews.com
LSM Perintis berencana menanam pohon penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Ketua LSM Perintis Hendra Silitonga mengatakan penanaman pohon penghijauan itu direncanakan di sepanjang DAS Sei Babura dan Sei Deli.
"Penanaman pohon penghijauan itu berkaitan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April dan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada 5 Juli mendatang," tegas Hendra, di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (5/4). Dijelaskan Hendra pohon penghijauan yang ditanam diperkirakan mencapai 50 ribu batang.(fajaruddin batubara)
Evaluasi Kinerja SKPD
Medan-okemedannews.com
Wakil Ketua Komisi B, DPRD Sumatera Utara Guntur Manurung mengatakan Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho perlu mengevaluasi kinerja SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
" Kalau memang SKPD itu tidak mendukung kinerja Plt Gubernur Sumatera Utara, itu perlu dievaluasi. Kami memberikan apresiasi dan mendukung Plt Gubernur Sumatera Utara,"tandas Guntur, di saat acara silaturahmi pimpinan DPRD Sumatera Utara dengan Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho, di gedung dewan, Jumat ( 1/4).
Ditegaskan Guntur lagi, pimpinan di setiap SKPD harus komit terhadap proram kerja Plt Gubernur Sumatera Utara. "Kami berharap Plt Gubernur Sumatera Utara menjalankan tugasnya dengan baik,"saran Manurung. ( fajaruddin batubara)
Prabowo ke Medan
Medan-okemedannews.com
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bertolak dari Medan menuju Jakarta dengan menaiki pesawat jet khusus, via Bandara Polonia, Kamis sore ( 31/3). Sebelum bertolak ke Jakarta, Prabowo beserta segenap kader Partai Gerindra Sumatera Utara berada di VIP Room Bandara Polonia.
Tepat pukul 18.00 Wib, Prabowo bergerak meninggalkan VIP Room guna menuju tangga pesawat. Selanjutnya, tepat pukul 18.15 Wib, pesawat jet khusus take off dari Bandara Polonia menuju Jakarta.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Yantoni Purba mengatakan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ke Medan dalam rangka mengukuhkan pengurus DPD Partai Gerindra Kabupaten/Kota. ( fajaruddin)
Danau Toba Terindah
Medan-okemedannews.com
Ketua Umum KONI Sumatera Utara Gus Irawan, SE menghimbau agar Xpedition Trail Maniak Indonesia (Xtrim) mempromosikan keindahan danau Toba.
"Tolong Xtrim mempromosikan danau Toba. Danau Toba tidak ada yang mengimbanginya di dunia. Danau Toba terindah di dunia,"tegas Gus, saat memberikan kata sambutan di even Xtrim Sumatera Utara eXpedition 2011.
Even yang sangat sukses itu diikuti 371 penggemar sepeda motor trail. Di mulai dari Samosir, Sibolangit, Namorambe dan finis di Istana Maimun Medan, Minggu ( 20/3).
Dijelaskan Gus, keindahan danau Toba sangat sungguh luar biasa dan perlu dipromosikan terus. ( fajaruddin batubara)
BPAD Pamerkan Buku Murah
Medan-okemedannews.com
Di arena Pekan Raya Sumatera Utara ke -40. Stan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumatera Utara menggelar dan sekaligus menawarkan buku murah kepada para pengunjung.
" Buku yang dijual harganya bervariasi. Di mulai dari harga Rp 5000, Rp 10 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu,"ujar penjaga stan BPAD Sumatera Utara Dorkas dan Hosti Manalu, kemarin
Buku yang dijual pun berbagai macam. "Ada buku ensiklopedia, bisnis,komputer, buku motivasi, agama, komputer dan manajemen,"tegas Dorkas lagi. ( fajaruddin)
Globe Pintar Di PRSU
Medan-okemedannews.com
Di Pekan Raya Sumatera Utara ke 40. Stan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumatera Utara memamerkan globe pintar.
"Globe pintar itu mampu mengetahui informai penting dari berbagai negara. Misalnya, lagu kebangsaan suatu negara, jumlah wilayah, jumlah penduduk dan ibukota negara,"tegas penjaga stan BPAD Sumatera Utara Dorkas dan Hosti Manalu, kemarin
Jika ingin mengetahi informasi tentang suatu negara, jelas Dorkas, cukup menunjuk nama negara itu di globe pintar. Dengan alat pengeras suara, globe itu nantinya menerangkan tentang negara tersebut. Globe pintar itu berdiameter 32 Cm dan menggunakan baterai AAA dan dilengkapi speaker. ( fajaruddin)
p style=
/spanspan style=
Hot News
Evaluasi PT PLS
Medan-okemedannews.com
DPRD Provinsi Sumatera Utara, heboh. Menyusul ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Kelestarian Hutan se-Tabagsel menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rabu ( 16/5).
Dalam aksinya, massa memprotes pembangunan jalan tanpa izin dari areal kerja PT Panei Lika Sejahtera (PT PLS) di Dusun Simaronop Desa Pardomuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) sepanjang 35 Km yang melewati kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan lindung register 32 Siundop Utara.
Massa menilai, PT Panei Lika Sejahtera melakukan ilegal logging di kawasan hutan lindung diduga bukan saja untuk pemanfaatan kayu karena penggunaan jalan tersebut tetapi mereka secara nyata juga mengambil kayu dengan jalan syarat. Massa pengunjuk rasa juga mengatakan, akibat pembangunan jalan tersebut telah memberi peluang munculnya perambahan hutan baru sepanjang jalan.
Setelah berorasi dengan penuh semangat tinggi. Akhirnya, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara H Hamamisul Bahsan dan Abu Bokar Tamba menemui para pengunjuk rasa.Aksi massa mulai tenang menyusul kedua wakil rakyat itu menemui para demonstran.Di hadapan H Hamamisul Bahsan dan Abu Bokar Tamba, dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Bersama Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Kelestarian Hutan se-Tabagsel yang terdiri dari berbagai elemen yakni Presiden UNIVA Asrul Hasibuan, BARRED Marhan Ali Rambe, FORMAT Pebriano Dasopang, Mahasiswa Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (MMPH) Ridwan Akbar, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (GEMMA Nusantara) M Syukur Nasution dan Generasi Muda Peduli Kota Padang Sidimpuan (GEMA PEKOPA) Ammar Ghazali Lubis, mendesak Polda Provinsi Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Panei Lika Sejahtera terkait laporan dugaan ilegal logging yang dilayangkan Ongku P Hasibuan pada 10 Juni 200, No.522/4013/2009 yang ditujukan ke Menteri Kehutanan RI dan Kepolisian RI.
Meminta Kapolda Provinsi Sumatera Utara agar pro aktif mengawasi oknum-oknum perambah hutan lindung di wilayah Provinsi Sumatera Utara khusunya ativitas PT Panei Lika Sejahtera.Meminta Kabid Propam Mabes Polri memantau proses tindak lanjut dalam konteks kasus PT Panei Lika Sejahtera yang telah dilaporkan.
Kepada Plt Gubernur Provinsi Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho dan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar membuat surat rekomendasi terhadap Bupati Tapsel agar mengevaluasi LUPHHK PT Panei Lika Sejahtera yang sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan No.SK.197/Menhut-11/2006, yang dianggap tidak dipatuhi, kaji ulang izin PT Panei Lika Sejahtera dan bila perlu cabut izin PT Panei Lika Sejahtera.
Plt Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar segera menurunkan tim untuk meninjau langsung kelapangaan terkait adanya dugaan perambahan hutan lindung di kordinat 990 11 05,8 BT dan 010 12 29,4 LU, serta pembukaan jalan di areal hutan lindung sepanjang 35 Km register 32 Sioundup Utara.
Menangapi pernyataan sikap itu, anggota DPRD Provinsi Sumaatera Utara H Hamamisul Bahsan mengatakan aspirasi Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Kelestarian Hutan se-Tabagsel segera disampaikan ke pimpinan DPRD.
”Aspirasi Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Kelestarian Hutan se-Tabagsel segera ditindaklanjuti. DPRD Provinsi Sumatera Utara nantinya memanggil Bupati Tapael,” tegas Hamamisul. (jar)
DPRD Sumut Mengkritik Kecilnya Anggaran Dinas Kominfo Sumut
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tohonan Silalahi mengkritik anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara.
"Anggaran Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara sangat kecil. Akibat dana yang sangat kecil itu, Dinas Kominfo tidak mampu menyahuti perkembangan informasi dan teknologi."kritik Tohonan Silalahi, di saat Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, di gedung dewan, Selasa ( 8/5).
Rapat kerja di pimpin Ketua Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara H Isma Padli Ardya Pulungan dan Sekretaris Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul. Hadir di rapat kerja itu, anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Tohonan Silalahi,Tunggul Siagian, H Raudin Purba, Syahrial Harahap dan Alamsyah Hamdani Harahap. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Dr H Asren Nasution, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Ayub, Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Gelora Putra Sinulingga dan segenap staf serta jajajaran Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara.
Dikatakan Tohonan, program Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara harus teknis dan spektakuler. "Ke depannya, dana di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara harus ratusan miliar bukan puluhan miliar,"tegasnya lagi. Selanjutnya Tohonan menyatakan angggran Dinas Kominfo harus seratus miliar."Di P-APBD, anggaran untuk Dinas Kominfo perlu dinaikkan agar Dinas Kominfo bisa akses,"saran Silalahi.
Komentar senada juga dikemukakan Ketua komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara H Isma Padli Ardya Pulungan."Itu tugas kita,"tegas Isma. Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara Dr H Asren Nasution menyatakan Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Kominfo ada benang merahnya dan sejiwa."Tanpa dukungan Komisi A, kami tidak ada apa-apanya,"ujar Asren. (faj)
SP3SB Minta Agar Menhut, Dirjen PHKA Dicopot dari Jabatannya
Medan-okemedannews.com
Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, heboh. Menyusul massa dari Solidaritas Pembela Petani pengungsi Sei lepan dan Besitang (SP3SB), Korban Salah Urus Kehutanan dan GMNI Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di jalan Imam Bonjol, persisnya di depan pintu masuk gedung DPRD Provinsi Sumatera, Senin ( 7/5).
Aksi unjuk rasa, aman dan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian.Meski, akhirnya pintu masuk gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara diblokir dengan pagar kawat dan barisan Polwan disiapkan untuk memblokade massa. Namun massa tetap menggelar orasi.
Dalam orasinya, SP3SB menuntut agar rekan mereka yakni Suyatno dibebaskan. Selanjutnya, SP3SB mendesak dan sekaligus meminta agar Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung leuser (BBTNGL) Andi Basrul, dicopot dari jabatannya.
Kemudian SP3SB mengharapkan agar tapal batas TNGL diselesaikan, hentikan politik adu domba antar masyarakat oleh BBTNGL dan jangan seret TNI/Polri ke dalam kepentingan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H Chaidir Ritonga, Ketua Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara John Hugo Silalahi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yakni H Syamsul Hilal, Richard Eddy M Lingga dan Alamsyah Hamdani Harahap, menemui masaa pengunjuk rasa. Aspirasi SP3SB, diterima para wakil rakyat.
"Aspirasi SP3SB menjadi catatan kami.Aspirasi ini kami bawa secara khusus dan kami menyahuti aspirasi SP3SB dan siap mengawalnya,"ujar H Chaidir Ritonga, di hadapan massa pengunjuk rasa. Tentang Suyatno, ujar Chaidir, sudah sepatutnya dibebaskan. Kendati demikian, massa pengunjuk rasa mendesak agar DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan rekomendasi guna penangguhan penahanan rekan mereka Suyatno. Wakil Ketua H Chaidir Ritonga menyahuti aspirasi massa."Saya akan teken surat rekomendasi itu,"tegas Chaidir.(jar)
Peringatan May Day
Buruh Berunjuk Rasa di Jalan Imam Bonjol
Medan-okemedannews.com
Massa buruh dari Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) dan gabungan dari berbagai elemen organisasi buruh, tani, mahasiswa dan LSM, menggelar aksi unjuk rasa di jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia, Selasa siang (1/5).
Aksi itu terkait dengan peringatan hari buruh internasional yang jatuh pada 1 Mei atau May Day. Aksi buruh itu membuat badan jalan Imam Bonjol untuk sementara waktu ditutup dan di blokir dengan pagar kawat. Sementara itu, pihak Kepolisian dan aparat TNI terus berjaga-jaga di seputaran jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia.
Saat itu, mobil penghalau massa yakni water canon tampak parkir di badan jalan Imam Bonjol. Selain itu, mobil Barracuda dari Kepolisian juga terlihat parkir di sisi pintu masuk utama Bandara Polonia.Situasi saat itu aman dan terkendali.
Di peringatan May Day, pimpinan aksi dari Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) Bambang Hermanto menyampaikan berbagai tuntutan. Antara lain, jadikan 1 Mei menjadi hari libur nasional. Hapus sistem buruh kontrak dan outsourching, hapus upah minimum, tuntut upah layak bagi buruh dan keluarganya. Tolak kenaikan BBM dan tarif dasar listrik."Hentikan perampasan tanah rakyat dan kembalikan tanah Arih Ersada Aron Bolon. Hentikan krisis gas di Sumatera Utara yang berakibat buruh terancam PHK karena perusahaan tutup.Tangkap dan adili koruptor. Tolak RUU Pendidikan. Usut, ungkap dan penyelesaian pelanggaran HAM," demikian pernyataan sikap dan tuntutan buruh yang di sampaikan Bambang.
Selain itu, beberapa tuntutan lain yakni buruh agar diberikan kebebasan berserikat dan hentikan pemberangusan serikat, berikan perlindungan serta hentikan kekerasan dan kriminalisasi pada jurnaslis, hentikan kriminalisasi terhadap pengungsi eks Aceh di Langkat dan petani di Sumatera Utara. Berikan hak tanah Sari Rejo atau putusan MA No.299 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 dan tuntaskan kasus tanah Durin masyarakat Tunggal.
Saat buruh berunjuk rasa, Kapolda Provinsi Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro berada di tengah-tengah aksi."Saya siap mengamankan buruh berulang tahun.Buruh berulang tahun tugas saya mengamankannya,"ujar Wisjnu Amat Sastro.
Wisjnu menjelaskan hak masyarakat berunjuk rasa. "Silahkan berunjuk rasa. Yang penting tertib. Kota Medan kota kita. Kampung kita. Mari sama-sama kita jaga,"tegasnya. Setelah berorasi. Akhirnya massa buruh membubarkan diri, menyusul hujan lebat yang terjadi di kisaran pukul 13.34 Wib hingga pukul 14.20 Wib.(jar)
Tolak RUU Perguruan Tinggi
Medan-okemedannews.com
Massa dari Komite Pimpinan Cabang Serikat Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kamis ( 19/4).
"Tolak rancangan undang-undang Perguruan Tinggi (RUU PT).Cabut UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Thun 2003.Tolak liberalisasi, privatisasi dan komersilisasi pendidkan.Realisasikan anggaran subsidi pendidikan dua puluh persen,"demikian beberapa butir pernyataan sikap dari Serikat Mahasiswa Indonesia, saat berunjuk rasa.
Selain itu, Serikat Mahasiswa Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi guru dan dosen, hentikan refresifitas dan tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan, libatkan mahasiswa dalam mengambil kebijakan kampus dan hapus NKK/BKK. Serikat Mahasiswa Indonesia juga menyarankan kepada pemerintah agar nasionalisasi aset vital, bangun industri nasional kerakyatan, reforma agraria dan berikan pendidikan gratis dari TK hingga ke Perguruan Tinggi.
Karena tidak ada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang hadir di tengah-tengah massa Serikat Mahasiswa Indonesia. Akhirnya, aksi massa dan aspirasi Serikat Mahasiswa Indonesia diterima langsung oleh Kasubbag Aspirasi Rospita Pandiangan yang di dampingi staf Asrl Sani.
Di hadapan masaa, Rospita mengatakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara saat ini berangkat ke luar kota dalam rangka agenda kerja lintas Komisi."Aspirasi dari Serikat Mahasiswa Indonesia kami terima dan nantinya disampaikan ke Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menangani bidangnya,"tegas Rospita. Kendati demikian, massa mendesak agar pernyataan sikap dari Serikat Mahasiswa Indonesia disampaikan ke DPR-RI, Istana Presiden dan Mendiknas RI melalui faximile. (faj)
Usut Tuntas Anggaran 2010 dan 2011 di Dinkes Sumut
Medan-okemedannews.com
Meski anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tengah melakukan kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah sehingga gedung dewan kelihatan sunyi. Massa dari Forum Mahasiswa Berantas Korupsi (ForMaBeK) tetap menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kamis ( 19/4).
Dalam pernyataan sikapnya, massa ForMaBeK mengharapkan agar Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara (Kejatisu) segera mengusut tuntas penggunaan anggaran tahun 2010 dan 2011 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) yang diduga terindikasi korupsi dan menyimpang dalam penggunaan anggaran.
Aksi unjuk rasa mahasiswa hanya diterima oleh Kasubbag Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Rospita Pandiangan dan staf Asrul Sani.Sebab para anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sedang berada di luar daerah berkaitan agenda lintas Komisi."Kendati demikian, kami dari pihak Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan aspirasi ForMaBeK disampaikan ke Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menangani bidangnya,"tegas Rospita, di hadapan massa mahasiswa.(jar)
Massa FKMPP Berunjuk Rasa di DPRD Sumut
Medan-okemedannews.com
Massa dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/4).
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua FKMPP Provinsi Sumatera Utara Bachtiar dan Koordinator Aksi Saut Pardomuan Purba, SE menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara segera mengaudit pekerjaan proyek-proyek di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemko Medan dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemko Medan.
"Walikota Medan agar membatalkan proses tender di Dinas Perkim Pemko Medan di tahun 2012. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara agar segera mengusut tender di Dinas Perkim,"tegas Bachtiar dan Saut Pardomuan Purba, SE. FKMPP juga menyarankan agar Walikota Medan dan DPRD Provinsi Sumatera Utara mendesak instansi hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi. (jar)
Usulan Dana Pilkada Gubsu 2013, Perlu Dikritisi
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Tunggul Siagian menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara mencoba melakukan penghematan terhadap anggaran dana Pilkada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di 2013.
"Mohon mencoba melakukan penghematan. Jika masih ada peralatan di Pilkada yang lalu, mohon digunakan. Selanjutnya, item-item anggaran harus menjadi kajian dan mengacu pada peraturan-peraturan. Konsekuensi biaya Pilkada Gubsu 2013, mohon kajian dan audit yang benar," saran Tunggul Siagian, di saat komisi A, DPRD Provisni Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran KPUD Provinsi Sumatera Utara, di gedung dewan, Rabu (11/4).
Rapat dipimpin Ketua Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara H Isma Padli Ardya Pulungan dan Sekretaris Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul, SE. Anggota Komisi A,DPRD Provinsi Sumatera Utara yang hadir, Hj Syafrida Fitrie, Abu Bokar Tamba, Hasbullah Hadi dan Raudin Purba. Sementara itu Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara Irham Buana Nasution di dampingi anggota KPUD Provinsi Sumatera Utara Surya Perdana S, staf KPUD Provinsi Sumatera Utara Nurlela, Vita Lestari dan lainnya.
Terkait persoalan dana Pilkada Gubsu 2013, Tunggul juga mengingatkan dan menyarankan kepada jajaran KPUD Provinsi Sumatera Utara agar jangan ada persoalan konsekuensi hukumnya di belakang hari. Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara Irham Buana Nasution mengatakan pada prinsipnya azas Pilkada Gubsu 2013, efisein, efektif dan tepat waktu.
"Besaran anggaran Pilkada Gubsu yang diusulkan KPUD ke DPRD Provinsi Sumatera Utara perlu dikritisi dan dikoreksi sehingga kita tahu berapa besaran anggaran yang menjadi kebutuhan riil di Pilkada gubsu 2013,"tandasnya.
Irham menjelaskan total besaran dana untuk biaya Pilkada Gubsu 2013 berkisar Rp 496 miliar . "Dana sebesar Rp 496 miliar itu, belum termasuk untuk biaya keamanan dan pengamanan dan pengawasan di Pilkada Gubsu 2013," tegas Irham, penuh transparan. (jar)
APEKSI Terus Berjuang Untuk Aspirasi Daerah
Medan-okemedannews.com
Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) H Eddy Santana Putra mengatakan APEKSI secara nasional terus berjuang untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi daearah.
"APEKSI harus dikelola secara profesional. APEKSI secara nasional terus berjuang untuk menyampaikan aspirasi daerah. Walikota dan stafnya, harus bekerja dengan baik agar lebih cepat mensejahterakan rakyat,"demikian kata Eddy Santana di acara penutupan Musyawarah Komisariat Wilayah ( Muskomwil) - I APEKSI ke V, di City Hall Grand Aston, Selasa ( 10/40).
Eddy menjelaskan semua Kota itu selalu menjadi tumpuan dan harapan warga. "Warga Kota ingin hidup aman, nyaman dan damai serta meningkat ekonominya.Itulah tugas kita,"paparnya. Selanjutnya Eddy menyarankan agar Walikota melayani rakyatnya dengan baik. (jar)
Anggota DPRD Sumut H Syamsul Hilal :
Dana Pilkada Gubsu yang Diusulkan KPUD Harus 'Gol'
Medan-okemedannews.com
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumtera Utara Irham Buana Nasution menegaskan di Pilkada Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Gubsu), besaran dana yang dibutuhkan mencapai Rp 496 miliar.
"Dana yang dibutuhakn di Pilkada Gubsu di 2013 sebesar Rp 496 miliar. Dari jumlah dana itu, berkisar lima puluh persen hingga enam puluh persen digunakan untuk biaya penyelenggara Pilkada. Selebihnya untuk biaya logistik dan sosialisiasi Pilkada.Besaran biaya itu harus disesuaikan dengan tingkat inflasi "tandas Irham Buana, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi A, DPRD Provinsi Sumut, di gedung dewan, Senin (2/4).
Rapat dengar pendapat di hadiri, Ketua Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Isma Padli Ardya Pulungan, Wakil Ketua Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Taufik Hidayat dan Sekretaris Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul.
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara yang hadir yakni Tohonan Silalahi, Abu Bokar Tamba, Raudin Purba, Syahrial Harahap, H Syamsul Hilal, Rinawati Sianturi dan Bustami HS.
Dijelaskan Irham, KPUD Provisni Sumatera Utara sejak 2011, sudah menyampaikan besaran anggaran biaya itu supaya dimasukkan ke APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di tiga tahun anggaran.
"Kami usulkan agar anggaran Pilkada Gubsu di 2013, ditampung di APBD 2011, 2012 dan 2013. Namun hal itu tidak tercapai. Dari usulan dana Rp 121 miliar di R-APBD 2012, setalah kami teliti dan dilihat di dokumen anggaran hanya ditampung sebesar Rp 60 miliar. Di April 2012 ini, kami usulkan lagi agar dana Pilkada Gubsu 2013, ditampung di P-APBD 2012,"papar Irham, sembari menambahkan untuk kegiatan tahapan Pilkada Gubsu di 2012 mencapai tujuh puluh persen.
Anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Bustami HS menyatakan dana Pilkada Gubsu di 2013 perlu dimatangkan."Agenda Pilkada Gubsu 2013, agenda yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sumatera Utara butuh alih kepemimpinan,"tegasnya.
Selanjutnya Bustami menjelaskan KPUD Provisni Sumatera Utara butuh dana Rp 496 miliar di Pilkada Gubsu 2013. Dari usulan dana Rp 121 miliar di R-APBD 2012, hanya ditampung Rp 60 miliar. Kekurangannya, sekitar Rp 375 miliar lagi, kita ingin dana itu segera ditampung di APBD Pemprovsu,"saran Bustami.
Anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara H Syamsul Hilal mengatakan terkait dana Pilkada Gubsu di 2013, pembahasan P-APBD 2012 perlu dipercepat. Jangan menunggu lagi di bulan Juni 2012.
"Pembahsan P-APBD 2012, perlu dipercepat, khususnya untuk menampung dana-dana KPUD Provinsi Sumatera Utara di Pilkada Gubsu."tegasnya. Kemudian Syamsul menyarankan agar dana Pilkada Gubsu 2013 perlu dinaikkan lagi oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara."Perlu dinaikkan lagi dana Pilkada Gubsu 2013 itu. Pokoknya, dana Pilkada yang diusulkan KPUD Provnisi Sumatera Utara harus gol. Soal berlebih, tidak ada putaran kedua, itu soal lain. Jika berlebih dana Pilkada itu dipulangkan," saran Syamsul lagi.
Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Sopar Siburian."Pilkada Gubsu itu agenda utama di Sumatera Utara.Seharusnya, setengah dari dana Pilkada Gubsu 2013 ditampung di APBD murni 2012. Pembahasan P-APBD 2012, perlu dipercepat agar jadwal KPUD Provinsi Sumatera Utara tidak terhalang akibat anggaran,"ujar Sopar. (jar)
Mengantisipasi Massa Pengunjuk Rasa
Jalan Imam Bonjol Menuju Bandara 'Buka Tutup'
Medan-okemedannews.com
Belakangan ini, jalan Imam Bonjol menuju bundaran Bandara Polonia, menarik juga untuk diamati. Terlebih lagi, di saat maraknya para pengunuk rasa yang menolak rencana kenaikan harga BBM.
Badan jalan Imam Bonjol menuju bundaran Bandara Polonia, terkesan ditutup dan dibuka. Seperti, Jumat (30/3), jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia kembali ditutup. Bahkan di tengah badan jalan, lagi-lagi di hempang dengan pagar kawat.
Saat itu, arus kenderaan terlihat sunyi. Hanya petugas Polisi dan TNI terus stand by guna mengamati dan mengantisipasi arus demontrasi yang masuk.
Kebetulan, sekira pukul 15.40 Wib, massa pengunjuk rasa yang menolak rencana kenaikan harga BBM, berusaha masuk ke jalan Imam Bonjol menuju bundaran Bandara Polonia. Massa akhirnya membubarkan diri menyusul hujan deras yang terjadi di sore itu. Kendati demikian, petugas Polisi dan TNI tetap berada di lokasi. Sementara itu, petugas TNI-AU Lanud Medan tetap bertahan di Bandara Polonia hangga pukul 23.50 Wib.
Sebelumnya, Kamis (29/3), jalan Imam Bonjol menuju bundaran Bandara Polonia kembali dibuka. Kendati demikian, Polisi dan TNI tetap berjaga-jaga di kawasan jalan itu. Arus kenderaan di dua arah tampak normal. Kenderaan roda dua maupun roda empat tampak mengitari bundaran itu.
Jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia, sempat ditutup, pada Selasa (27/3) hingga Rabu (28/3). Saat itu, di badan jalan, arus kenderaan tidak ada yang terlihat.
Di tengah badan jalan, diberi kawat untuk mencegah arus demontrasi yang masuk.Jalan Imam Bonjol hanya dibuka dikisaran pukul 17.30 Wib hingga malam hari.
Saat itu, di sisi kiri dan kanan badan jalan hanya petugas TNI dan Polisi yang terlihat.Di bundaran Bandara Polonia, petugas TNI terlihat stand by. Arus kenderaan yang masuk ke Bandara Polonia terkesan terlebih dahulu melintas dari jalan Mogonsidi kemudian masuk ke arah jalan Mustang. Atau sebaliknya, dari jalan Adi Sucipto menuju pintu masuk Bandara Polonia. Situasi di Bandara Polonia kini terkesan tampak normal. Petugas TNI dan Polisi tampak disiagakan di sana.
Bandara Polonia sempat heboh, Senin (26/3). Menyusul aksi unjuk rasa dari massa Kongres rakyat Sumatera Utara (KRSU), yang menolak rencana kenaikan harga BBM di depan bundaran Bandara Polonia. Saat itu, massa pengunjuk rasa ingin menerobos Terminal Keberangkatan Internasional. Namun, mampu dicegah blokade Polisi yang berdiri di depan pagar Terminal Keberangkatan Internasional. (tim)
KRSU Berunjuk Rasa di Bundaran Bandara Polonia
Medan-okemedannews.com
Ribuan massa Kongres Rakyat Sumatera Utara (KRSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan bundaran Bandara Polonia atau persisnya di depan pagar Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Polonia, Senin ( 26/3).
Massa sejak pukul 14.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib berduyun-duyun datang ke lokasi demo, guna menolak rencana kenaikan harga BBM.Sehingga menyebabkan kawasan jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia, sepi dari kenderaan roda empat dan roda dua. Hanya truk dan mobil serta sepedamotor pengunjuk rasa saja yang terlihat di jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia.
Massa mengepung pintu keluar Bandara Polonia. Sehingga situasi Bandara terkesan lumpuh untuk sementara waktu. Kapolda Sumatera Utara Wisjnu Amat Sastro menyempatkan diri datang ke lokasi demo dan berdialog dengan mahasiswa.
Namun massa terus berorasi secara bergantian guna menolak rencana kenaikan BBM. Ironisnya, massa semakin berutal dan berusaha menerobos Bandara Polonia dan merobohkan pagar Terminal Keberangakatan Internasional. Aksi massa dicegah oleh aparat Polisi yang saat itu berjaga-jaga di depan pagar.
Massa semakin berutal dan terus-menerus melempari petugas Polisi dengan batu di Terminal Keberangkatan Internasional. Untuk mengendalikan massa. Dua unit mobil Polisi yakni water canon dikerahkan dan menuju lokasi demo. Water canon yang disiapkan bergerak keluar dari pintu masuk utama Bandara Polonia menuju bundaran tempat para aksi massa berkumpul. Semprotan air diarahkan ke pengunjuk rasa dan massa pengunjuk rasa mundur menuju SPBU Petronas dan berorasi di belakang taman bundaran Bandara Polonia.
Meski mundur, massa terus melempari petugas dengan batu. Situasi kembali tenang ketika koordinator aksi melalui pengeras suara berusaha keras menenangkan massa.Dua mobil water canon di siagakan di bundaran. Sementara itu aparat Kepoliasian dan TNI berjaga-jaga di sisi bundaran Bandaran Polonia, guna mengantisipasi massa agar jangan masuk ke Terminal Keberangkatan Internasional.
Petugas Polisi, Lanud Medan dan Paskhas TNI-AU, berjaga-jaga di teras terminal Keberangkatan Internasional dan pintu masuk Terminal. Situasi tenang, namun pimpinan aksi tetap mendesak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro untuk menghadirkan Plt Gubernur Sumataera Utara H Gatot Pudjo Nugroho dan Pangdam I/BB di tengah-tengah arena unjuk rasa. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro tampaknya serius menyahuti aspirasi pengunjuk rasa. Selang beberapa menit kemudian, Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho datang menemui massa pengunjuk rasa.
KRSU pun menyampaikan berbagai aspirasinya ke Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pudjo Nugroho. Usai menyampaikan pernyataan sikap dan aspirasinya, sekira pukul 16.40 Wib, massa KRSU bergerak serentak membubarkan diri. Tepat pukul 17.00 Wib, jalan Imam Bonjol sepi dari pengunjuk rasa. Situasi Terminal Bandara Polonia berangsur-angur normal kembali.
Ironisnya, di sepanjang badan jalan Terminal Keberangkatan Internasional, batu-batu berserakan. Kendati demikian, para petugas Polisi, TNI AD, TNI AU, Paskhas, tetap berada di Terminal Keberangkatan Internaional, hingga pukul 20.00 Wib. Memasuki pukul 20.30 Wib, aparat keamanan, baik Polisi dan TNI, dengan truk pengangkut meninggalkan Bandara Polonia. Dua mobil water canon masih stand by di arena parkir atas Bandara Polonia. (tim)
Guna Menolak Rencana Kenaikan Harga BBM
Gelombang Aksi Unjuk Rasa Berdatangan ke Gedung DPRD Sumut
Medan-okemedannews.com
Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa kota Medan, guna menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus berdatang ke gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut). Seperti, massa mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan HMI, terus melakukan unjuk rasa di jalan Imam Bonjol, persisnya lagi-lagi di depan pintu masuk ke gedung DPRD Sumut, Kamis sore (22/3).
Massa GMNI dan HMI itu, berorasi di jalan Imam Bonjol dan terlibat saling dorong dengan para Polisi yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang DPRD Sumut. Massa mahasiswa selanjutnya membakar ban dan terus berorasi.
"Tolak kenaikan BBM yang hanya menambah kesengsaraan rakyat.Nasionalisasi perusahaan asing yang menguasai hajat hidup orang banyak.Tolak liberalisasi ekonomi yang membuat rakyat semakin miskin.Ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat dan hapus sistem kerja out sourching.Libatkan rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintah, "demikian berbagai pernyataan sikap GMNI sejajaran Kota Medan, saat berorasi.
Sementara itu, massa HMI dalam pernyataan sikapnya terus menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL).Kemudian menyarankan agar nasionalisasi aset-aset asing untuk kesejahteraan rakyat. Mendesak pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, objektif serta bervisi kerakyatan.Selanjutnya menyarankan agar tanah rakyat yang dirampas segera dikembalikan.
Aksi unjuk rasa mahasiswa menjadi perhatian anggota DPRD Sumut Drs H Raudin Purba dan Brilian Moktar.Raudin dan Brilian mendatangi para pengunjuk rasa dan selanjutnya mendengar berbagai pernyataan sikap GMNI dan HMI. Massa mahasiswa terus bergantian berorasi di hadapan anggota DPRD Sumut, guna menolak rencana kenaikan harga BBM. (jar/dam)
Tolak Kenaikan Harga BBM dan Harga Kebutuhan Pokok
Medan-okemedannews.com
Ratusan massa mahasiswa dari Front Mahasiswa Sumatera Utara (FROM-SU) menggelar aksi unjuk rasa di jalan Imam Bonjol, persisnya di depan pintu masuk gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (21/3).
FROM-SU menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam pernyataan sikapnya, FROM-SU menegaskan efek kenaikan harga BBM dan TDL secara domino mendorong kenaikan harga pangan, biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya pendidikan, biaya perumahan dan konsumsi sektor publik.
"Tolak rencana kenaikan harga BBM dan TDL.Tolak kenaikan harga kebutuhan pokok.Berikan upah layak nasional,"demikian butir-butir pernyataan sikap FROM-SU. Aksi unjuk rasa FROM-SU diterima Wakil Ketua DPRD sumatera Utara Sigit Paramono Asri dan anggota DPRD Sumatera Utara Brilian Moktar. Selanjutnya, pernyataan sikap FROM-SU diikrim ke DPR-RI, Mabes Polri dan Istana Presiden. (faj)
Marasal Hutasoit :
Ganti Komisaris Utama Bank Sumut Djaili Azwar
Medan-okemedannews.com
Komisaris Utama PT Bank Sumut Djaili Azwar tidak hadir, saat Komisi C, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia dan PT Bank Sumut di gedung dewan, Selasa ( 20/3).
Ketidakhadiran, Djaili Azwar akhirnya menuai kritik."Komisi C, DPRD Sumatera Utara sangat kecewa atas ketidak hadiran Komisaris Utama Bank Sumut Djaili Azwar. Kehadiran Djaili Azwar, sangat ditunggu masyarakat luas, guna menjawab berbagai isu terkait pengisian Direktur Kepatuhan dan penggantian Komisaris Independen,"tegas Ketua Komisi C, DPRD Sumatera Utara Marasal Hutasoit.
Marasal menyarankan agar Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengganti Komisaris Utama PT Bank Sumut Djaili Azwar. "Komisi C, DPRD Sumatera Utara ingin jawaban dari segi yuridis, aturan mana yang dilanggar Komisaris Independen PT Bank Sumut sehingga diganti ditengah jalan. Alasan Komisaris Utama Bank Sumut itu sumir dan Djaili Azwar, patut harus diganti. Djaili Azwar, tidak cocok dan tidak bijak,"tegasnya lagi.
Dijelaskan Marasal, dari sisi UU No : 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik, Djaili Azwar harus diganti atau memilih satu. Yakni menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Komisiaris PT Bank Sumut.
"Itu sesuai pasal 17, UU No: 25 tahun 2009. Djaili Azwar bisa diganti. Djaili Azwar tidak bisa rangkap jabatan,"paparnya.
Di hal lain, Marasal menyarankan agar penggunaan CSR PT Bank Sumut ditelusuri Bank Indonesia."Ada yang perlu ditelusuri Bank Indonesia, yakni seperti penggunaan CSR PT Bank Sumut,"sarannya. (jar)
HMI Tolak Kenaikan Harga BBM
Medan-okemedannews.com
Massa HMI Cabang Medan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara, guna menolak kenaikan harga BBM, Senin ( 19/3).
"HMI Cabang Medan dengan tegas menolak keinaikan harga BBM,"demikian statement massa HMI. Selanjutnya, HMI Cabang Medan menyarankan agar nasionalisasi perusahaan pengolahan minyak di Indonesia.Kawal ketat pengelolaan minyak di Indonesia dan monitoring penyuplaian BBM ke seluruh wilayah Indonesia.
Aksi unjuk rasa massa HMI Cabang Medan di terima anggota DPRD Sumatera Utara T Dirkhansyah Subhan Ali, Brilian Moktar, Irwansyah Damanik dan M Nasir. (jar)
KAMMI Tolak Kenaikan BBM
Medan-okemedannews.com
Massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Medan menggelar aksi demo di Gedung DPRD Sumut, Rabu (14/3).
KAMMI menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam pernyatan sikapnya, Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI Medan, Riko Putra menyarankan agar ditegakkan sistem perminyakan yang berdaulat, bebas dari cengkeraman kapitalis.
"KAMMI menolak secara tegas rencana pemerintah menaikkan harga BBM karena menaikkan harga BBM mempersulit kehidupan rakyat dan tunduk kepada negara kapitalis,"tegas Riko.
Aksi demo mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRD Sumut H Muhammad Afan, Ketua Komisi E DPRD Sumut Jhon Hugo Silalahi, Sekretaris Komisi C Effendi Napitupulu dan Anggota Komisi E DPRD Sumut Hamamisul Bahsan. (jar)
Ukur Seluruh Areal Perkebunan PTPN-2
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Drs H Raudin Purba menyarankan agar seluruh areal lahan perkebunan PTPN-2 diukur.
"Seluruh areal lahan perkebunan PTPN-2 perlu diukur.Tujuannya agar ada kejelasan luas areal perkebunan PTPN-2 itu dan tidak ada pihak yang dirugikan," tegas Raudin dalam pers relisnya, baru-baru ini.
Dikatakannya, kejelasan luas areal perkebunan PTPN-2 itu berkaitan dengan PBB yang wajib dibayar."Kalau PBBnya lebih kecil dari luas areal perkebunan yang dikuasai sama artinya merugikan negara," tandasnya.
Raudin menjelaskan berdasarkan SK.Ka.BPN No:42/HGU/BPN/2002 tanggal 29-11-2002, SK.Ka.BPN No:43/HGU/BPN/2002 tanggal 29-11-2002, SK.Ka BPN No:44/HGU/BPN/2002 tanggal 29-11-2002 dan SK.Ka.BPN No:10/HGU/BPN/2004 tanggal 6-2-2004, terdapat 50 lokasi perkebunan yang dikuasai PTPN-2.Dari 50 lokasi perkebunan itu sudah terekam 57.259,38 Ha.Sementara yang diperpanjang seluas 51.386,32 Ha dan yang tidak diperpanjang 5873,06 Ha. Saat ini yang menjadi pertanyaan, berapa sesungguhnya luas areal PTPN-2, semenjak PTPN-2 merger dengan PTP IX,"ungkap Raudin.
Kemudian Raudin menyatakan dari 50 lokasi perkebunan itu, yang tertera pada peta identifikasi. "Saya tidak melihat adanya perkebunan Kuala Sawit 12 afdeling, Batang Serangan 6 afdeling, Air Tenang 5 afdeling, Sawit Seberang 12 afdeling, Sawit Hulu 13 afdeling, Tanjung Beringin 3 afdeling, Bekiun 3 afdeling, Bahorok 3 afdeling,Padang Bralrang 3 afdeling dan Marike 3 afdeling. Jika setiap afdeling masing-masing 300 Ha dikalikan 62 afdeling maka lahan itu mencapai 19.100 Ha. Hitungan itu di Kabupaten Langkat belum lagi yang ada di Kota Binjai, Deli Serdang dan lain-lain.Oleh karena itu saya meminta agar seluruh areal yang dikuasai PTPN-2 diukur semuanya agar jelas dan tidak ada yang dirugikan,"paparnya. Di hal lain, Raudin menyarankan lagi agar tanah yang dirampas dari masyarakat, wajib dikembalikan kepada masyarakat atau keluarganya.Kalau memang punya PTPN-2, belum mempunyai HGU agar diperpanjang.
"Semua masyarakat tidak akan keberatan kalau areal lahan perkebunan PTPN-2 luas. Tapi jangan luas areal perkebunan itu dikarenakan merampas tanah masyarakat. Masyarakat sudah sabar menunggu keadilan.Tolong dengar aspirasi masyarakat yang saya wakili.Kita cinta kedamaian dan rindu kasih sayang. Jangan ada penjajahan di dalam kemerdekaan," himbaunya. (jar)
Kembalikan Nama Kepemilikan Betor Plat Kuning Atas Nama Pemilik
Medan-okemedannews.com
Komunitas Becak Bermotor (Betor) Sumatera Utara (Sumut) kembali lagi mendatangi gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa ( 6/3).
"Kembalikan nama kepemilikan Betor plat kuning atas nama pemilik si pembeli betor pada STNK dan BPKB.Komunitas Betor Sumut tidak akan membayar pajak kenderaan bermotor sepanjang nama kepemilikan pada STNK dan BPKB bukan atas nama kami si pembeli Betor.Komunitas Betor tidak akan melakukan pengujian berkala Betor karena bertentangan dengan KEPMENHUB KM 35.tahun 2003 tentang penyelenggara angkutan orang di jalan dengan kenderaan umum dan juga bertentangan dengan PP No.44 tahun 1993 tentang kenderaan dan pengemudi.Jangan tangkap kami bila komunitas Betor Sumut tidak membayar pajak kenderaan bermotor.Komunitas Betor Sumut adalah komunitas yang taat pajak.Jangan jadikan kami sapi perahan,"demikian penyataan sikap Komunitas Betor Sumut yang dipimpin Boasa Simanjutak dan rekannya Murnianto, Suyanto Pohan, Rudi, Elvy Syahrin, Azwan, Edison, Indra S, Juman, Supiono, Afris SB, Abdul Wahab, Taviv Siswanto, Sukirman S, Lukman H Rangkuti, Agus Efendi, M Idris Napitupulu, Jamardi, Syafriwal, Agus Diansyah dan Syafrudin.
Dalan pernyataan sikapnya itu, Komunitas Betor Sumut menyatakan siap keluar dari Yayasan, Koperasi dan Badan Usaha manapun. (faj)
5 Maret, DPRD Sumut Memilih Calon KPID Sumut
Medan-okemedannews.com
DPRD Sumatera Utara menjadwalkan kembali penetapan calon Komisoner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) pada 5 Maret 2012.
"Di 5 Maret itu, 17 anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara memilih calon anggota KPID Sumut. Siapa namanya yang paling banyak dipilih, itulah yang menjadi urutan pertama,"papar Sekretaris Komisi A, DPRD Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul, saat jumpa pers dengan wartawan, di gedung dewan, Senin ( 27/2).
Hadir di saat itu, Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara Isma Padli Ardya Pulungan dan Wakil Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara Taufik Hidayat. Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara yang hadir yakni Ahmad Ikhyar Hasibuan, Tohonan silalahi, Hasbullah Hadi, Hj Syafrida Fitrie, Abu Bokar Tamba, Raudin Purba dan Bustami HS.
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Tohonan Silalahi mengatakan di 5 Maret nanti, masing-masing anggota dewan memilih dan tidak bisa diintervensi.
Sementara itu, anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Bustami HS menyatakan penetapan Komisioner KPID Sumatera Utara di DPRD Sumatera Utara, itu sudah urusan politis dan bukan urusan teknis.
"Masuk ke DPRD Sumatera Utara, itu urusan politis. Tidak ada parameter nilai.Tidak ada skor nilai seperti yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) KPID Sumut,"tegasnya.
Selanjutnya Bustami menjelaskan 17 anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara memilih tujuh orang dari 21 calon Komisioner KPID Sumut." Di 5 Maret nanti, kami memilih tujuh orang. Layak atau tidak layak, itu politis,"tegas Bustami lagi. (jar)
DPRD Sumut :
Usut Tuntas Keterlibatan Wadir Narkoba Poldasu
Medan-okemedannews.com
Sebagaimana telah diberitakan berbagai media soal dicopotnya Wakil Direktur (Wadir) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Poldasu), AKBP Apriyanto Basuki Rahmat oleh Kapoldasu, Irjen Wisjnu Amat Sastro dari jabatannya karena dugaan keterlibatan dalam masalah narkoba di tempat hiburan malam D Core Paramount, Jalan Merak Jingga Medan, Sumatera Utara, mengundang tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk DPRD Sumut.
Drs H Raudin Purba, anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) memberikan penilaian positif atas tindakan yang dilakukan Kapoldasu terhadap perwira menengah (Pamen) di Poldasu itu. Anggota dewan dari Fraksi PKS itu sangat mendukung sikap Kapoldasu yang cepat tanggap dan bertindak terhadap anggotanya.
"Saya salut dan juga mendukung atas sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Kapoldasu, Irjen Wisjnu Amat Sastro dalam kasus ini," sebut Raudin dalam pesan singkatnya kepada Pers, Kamis (23/2).
Ia merasa prihatin dan berduka dengan adanya perilaku oknum Pamen Poldasu yang terlibat dalam masalah narkoba. Selain itu, Raudin juga meminta agar kasus ini diusut tuntas sehingga peran dan keterlibatan AKBP Apriyanto dapat terungkap dengan jelas bagi masyarakat.
"Saya sangat menyesalkan terjadinya hal ini yang membuat citra kepolisian jadi menurun. Sama seperti citra kami di DPRD Sumut. Dan untuk itu saya mohon kepada Kapoldasu untuk dapat melakukan tes urine secara berkala dan kontinyu terhadap semua personil di Polda Sumut terutama di Unit Narkoba agar hal ini tidak terulang," katanya.
Hal senada juga disampaikan H Syamsul Hilal yang dihubungi lewat telepon seluler (ponsel)-nya. Politisi senior PDI Perjuangan itu menyatakan salut dan sangat apresiated terhadap Kapoldasu. "Bravo untuk Kapoldasu," ucap Syamsul dari ponselnya.
Syamsul juga mengingatkan agar Kapoldasu, Irjen Wisjnu Amat Sastro tidak hanya berhenti sampai di tindakan pencopotan terhadap Pamen Polda Sumut itu.
"Harus ada tindak lanjut proses hukum terhadap oknum Wadir Narkoba Polda Sumut itu. Jadi, tidak hanya pencopotan saja. Sehingga duduk persoalan menjadi jelas, sejauh mana keterlibatan dia dalam kasus itu," tegas Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu.
Selain itu, imbuh Syamsul, perlu juga ditelusuri jaringan-jaringan oknum Pamen Polda Sumut itu, apakah ada indikasi masuk ke jaringan narkoba. Hal itu menurutnya perlu dan harus diusut dan diungkap tuntas oleh Kapoldasu.
"Selama ini masyarakat menilai bahwa maraknya peredaran narkoba tidak terlepas dari adanya keterlibatan oknum-oknum kepolisian. Dengan adanya kasus ini, tudingan masyarakat tersebut menjadi berdasar dan terbukti. Ini yang harus dituntaskan oleh Kapoldasu sebagai pucuk pimpinan kepolisian di Sumatera Utara," harap Syamsul.
Sebagaimana diberitakan, Wadir Narkoba Poldasu, AKBP Apriyanto Basuki Rahmat dicopot dari jabatannya terkait adanya pengakuan dari waitress tempat hiburan malam D Core Paramount yang terletak di Jalan Merak Jingga Medan, Ade Hendrawan, yang tertangkap saat terjadi razia Tim Polda Sumut di tempat tersebut, Sabtu (11/2) lalu.
Dalam pemeriksaan, Ade Hendrawan mengaku bahwa malam kejadian itu ada memberikan satu papan (12 butir) "obat" Happy Five kepada AKBP Apriyanto. Menurutnya, pil itu berasal dari owner (pemilik-red) D Core, Jonson Jingga, yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada AKBP Apriyanto.
Ade juga menyebut bahwa AKBP Apriyanto malam itu datang bersama kekasihnya, Sri Agustina, dan meminta Ade untuk mengambil satu papan "obat" Happy Five dari pemilik D Core Paramount.
Atas kejadian itu, Poldasu telah menahan Ade Hendrawan, Jonson Jingga, serta Sri Agustina. (jar/man/rel sam)
Anggota DPRD Sumut Drs H Raudin Purba:
Jangan Ada Gesekan Terhadap Masalah Tanah di Langkat
Stabat-okemedannews.com
Konflik tanah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) antara masyarakat dengan pihak PTPN 2 hingga saat ini terkesan belum menemukan titik terang penyelesaiannya.
Bahkan ada HGU-nya yang sudah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa ada keterbukaan terhadap masyarakat.Selain itu, ada juga HGU yang dialih operasionalkan dalam bentuk KSU (kerjasama usaha). Tidak adanya transparansi PTPN 2 itu dituding sebagai tindakan pembodohan terhadap publik.
Pernyataan itu diungkapkan masyarakat petani yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumut saat pertemuan reses anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut XI meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat Drs H Raudin Purba, di tanah lapang Dusun Bamban, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Selasa (7/2) lalu.
Pertemuan reses itu dihadiri Ketua FRB Sumut Alimuddin, Camat Kecamatan Batang Serangan Syaiful, SSos, Danramil, Kapolsek, dan Kepala Desa Karya Jadi Jumirin, perangkat pemerintah setempat lainnya serta sekira 300-an masyarakat petani.
Drs H Raudin Purba pada pertemuan itu mengingatkan masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok tani yang ada di Kecamatan Batang Serangan untuk tidak bertindak anarkis dalam memperjuangkan haknya.
"Jangan ada gesekan apapun terhadap masalah tanah di Langkat sebelum ada keputusan Gubernur Sumatera Utara terkait penyelesaian masalah tanah di Sumut. Saya mohon agar masyarakat dapat menahan diri dan bersabar menunggu keluarnya keputusan gubernur tersebut," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Camat Kecamatan Batang Serangan Syaiful mengatakan bahwa pemerintah akan tetap berupaya untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut. "Kami sebagai pemerintah kecamatan bersikap netral dan tidak berpihak terhadap perkebunan. Ini saya sampaikan agar masyarakat dapat memahami posisi pemerintah, khususnya yang ada di Kecamatan Batang Serangan, dalam menyikapi persoalan ini,"tegasnya.
Mantan murid Raudin itu juga meminta kepada warganya agar dapat mengikuti saran dan pandangan yang disampaikan oleh Raudin. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolsek Batang Serangan, Danramil, serta Kepala Desa Karya Jadi, Jumirin yang didampingi beberapa Kepala Dusun yang ada di desa itu.
Ketua FRB Sumut Drs. Alimuddin, mengatakan kalau hingga saat ini ada 250 kelompok tani (KT) se - Sumut yang telah bergabung di FRB. Alimuddin menyebutkan bahwa FRB pada tanggal 28 Februari 2012 nanti akan buat acara Hari Besar Tritura Sumatera Utara.
"Kegiatan itu adalah bagian dari sosialisasi perjuangan masyarakat tani yang ada di Sumatera Utara. Tanah rakyat yang dirampas oleh pihak PTPN2 harus dikembalikan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada rakyat. Jangan ada lagi rakyat miskin yang tidak punya tanah di Indonesia sesuai amanat UUD 1945 pasal 33," tegas Alimuddin yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat itu.
Sengketa tanah itu bermula dari tahun 1976 dimana saat itu masyarakat mengerjakan lahan seluas 616 Ha dari 1200 Ha Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang dimiliki oleh Korem Langkat. Karena HPH Korem pada tahun 1975 telah habis dan ditinggalkan begitu saja, maka masyarakat pun mengelola lahan yang terbengkalai itu dengan menanami tanaman rambung di lokasi itu.
Hal itu dituturkan oleh Sumaji, Koordinator Lapangan KT Kebun Air Tenang dan diamini oleh Syahrian Daulay, Ketua KT Kebun Air Tenang. Setelah masyarakat membuka lahan yang telah jadi hutan ilalang itu, baru kemudian PTPN2 yang ketika itu masih jadi PNP IX mengklaim lahan itu dan menjadikannya areal afdeling IV.
"Padahal, Dandim yang saat itu dijabat Kolonel Mulyono bilang agar lahan dan tanaman rambung milik masyarakat jangan diganggu," tutur Sumaji. Ia juga menyebutkan bahwa KT yang berjumlah 184 KK itu pernah bentrok sampai terjadi pembakaran pada tahun 1987 dengan pihak kebun dalam mempertahankan lahan tersebut.
Lokasi sengketa yang berjarak sekira 30 km dari tempat pertemuan, ditempuh selama 40 menit perjalanan lewat jalan tanah berbatuan serta melalui jembatan gantung yang sudah tua dan dalam kondisi rusak parah.
Untuk menuju ke lahan tersebut, rombongan melewati areal kebun tanaman sawit milik PTPN 4 yang sedang direplanting. Setiba di lokasi, rombongan melihat pihak PTPN 2 sedang membangun jalan dengan menggunakan buldozer dan track loader di areal lahan sengketa.
KT menyebutkan kalau luas lahan keseluruhan saat ini yang dijadikan proyek oleh PTPN 2 di lokasi itu seluas 4116 Ha dimana yang akan dikerjasamakan dengan "preman" seluas 3500 Ha.
"Tahun 2002 proyek ini mulai dikerjakan PTPN2 bekerjasama dengan orang-orang yang tidak diketahui masyarakat. Mungkin mereka itu preman," tukas Sumaji saat meninjau lokasi sengketa bersama Rauddin dan rombongan sekira 50 orang.
Sumaji meminta agar Rauddin dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. "Sudah lama kami bersabar Pak. Tolonglah bantu kami untuk dapat menyelesaikan masalah kami ini secepatnya. Kami siap apapun yang Bapak sarankan sama kami," harap Syahrian Daulay bersama Sumaji dan masyarakat yang ikut meninjau lokasi sengketa.
Menanggapi permintaan masyarakat petani itu, Rauddin berjanji untuk membantu dengan sungguh - sungguh. "Rakyat yang berjuang membela dan mempertahankan haknya, wajib untuk dibela dan dibantu oleh siapapun sepanjang hal yang diperjuangkan itu adalah haknya dan ada landasan hak yang jelas. Bila memang rakyat benar dan punya landasan hukum yang jelas, kami akan membantu dan memperjuangkannya hingga tuntas," ujar anggota dewan yang duduk di Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan itu.
Raudin juga berharap agar masyarakat tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang dapat membuat benturan di lapangan.
"Hindarilah benturan ataupun bentrokan sebisa mungkin dengan pihak kebun. Jangan mau diadu domba dan dipecah - belah. Masyarakat harus tetap solid dan kompak dalam memperjuangkan haknya sebab itulah kekuatan rakyat yang sesungguhnya harus dimiliki rakyat," pungkasnya. (rel sam/jar/man)
Kisah Asmara Oknum Anggota DPRD Sumut Terungkap?
Medan-okemedannews.com
Kisah dugaan asmara oknum anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapem) Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, berinitial Mgl dengan salah seorang fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut, bernitial Brk Has, terungkap.
Menyusul istri Brk Has, berintial CDS melaporkan kasus dugaan perselingkuhan itu ke Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, Jum'at (17/2).
CDS datang ke DPRD Sumatera Utara didampingi ibunya, bertujuan meminta keadilan khususnya terkait sanksi kode etik yang semestinya diberikan kepada oknum anggota DPRD Sumatera Utara berinitial Mgl itu.
"Saya sudah cukup diam dan perselingkuhan ini berlangsung dari Bulan Maret 2011. Tapi pengakuan suami saya, mereka baru menjalin hubungan sejak April 2011. Saya tidak mempermasalahkan percintaan mereka, tapi harus diselesaikan dulu satu per satu. Kami kemari, meminta agar ada sanksi kode etik yang diberikan kepada Mgl," ungkap CDS kepada pers di Gedung DPRD Sumut.
Ditambahkan CDS, dirinya pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan, sekira Bulan Juli 2011. Setelah sidang tiga kali, gugatan tersebut dicabut dikarenakan dirinya mulai hamil.
"Sudah tiga kali sidang, tapi dicabut karena saya hamil. Tidak boleh bercerai, kalau sedang hamil," imbuh istri Brk Has itu.
CDS mengatakan bahwa niatnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ia harus rela menunda masa opname di rumah sakit, karena sudah memasuki masa melahirkan.
"Ini sudah bulannya. Harusnya saya sudah opname, tapi karena saya ingin menyelesaikan masalah ini makanya saya kemari. Jadi saya minta tunda sama dokternya satu minggu ini," urainya sambil sesekali menyeka air matanya, seraya menambahkan harusnya sebagai anggota dewan itu mesti bisa menjaga sikap dan prilakunya. "Harus memiliki moralitas yang baik," tegasnya.
Menangapi pengaduan isteri Brk Has itu, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun menyarankan agar persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik.
Mengenai sanksi, Saleh Bangun mengutarakan, dirinya tidak berkompeten dalam hal itu. Karena kewenangan itu, ada di pengurus DPD Partai Demokrat Sumut.Secara kode etik, nantinya akan diserahkan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut.
"Kalau bisa selesaikan secara baik-baik. Untuk sanksi bukan wewenang saya. Saya di Pembina partai. Nanti ada prosesnya sendiri baik di DPD maupun di BKD,"ujar Saleh. (rel/tim)
P2TL Jangan Asalan dan Tidak Tertib
Medan-okemedannews.com
Komisi D, DPRD Sumatera Utara mendukung sepenuhnya program kegiatan penertiban pemakaian tenaga Listrik (P2TL) dari PLN.
"Kami mendukung P2TL.Tapi P2TL jangan asal-asalan, jangan tidak tertib dan jangan ada benturan di lapangan,"tegas anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara H Ajib Shah, di saat rapat dengar pendapat dengan PT PLN (Persero), di gedung dewan, Kamis ( 16/2).
Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi D, DPRD Sumatera Utara Yan Syahrin. Rapat di hadiri anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara Yusuf Siregar, Janter Sirait, Analisman Zalukhu,Restu Kurniawan Sarumaha, MarahHalim Harahap,Guntur Manurung, Jamaluddin Hasibuan, Zulkarnain, Tahan Manahan Panggabean, Parluhutan Siregar dan Amsal Nasution.
Rapat itu juga di hadiri, Direktur Kontruksi PT PLN (Persero) Nasri Sebayang, Direktur Operasi PT PLN (Persero) Heri jaya Pahlawan dan GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Krisna Simba Putra dan segenap jajaran.
Terkait kegiatan P2TL, Ajib mengingatkan jangan kesalahan oknum PLN jadi beban masyarakat.
Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara Restu Kurniawan Sarumaha. "Persoalan P2TL seharusnya PLN menyalahkan dirinya sebelum menyalahkan masyarakat. Mengutak-ngatik arus listik, tidak ada kemampuan masyarakat. Siapa sebenarnya yang mampu mengutak-ngatik listrik itu,"tegasnya.
Selanjutnya, Restu Kurniawan menghimbau agar program P2TL dari PLN perlu segera sosialisasikan ke segenap pelanggan."Kami mendukung program P2TL PLN.Tapi dengan cara-cara yang betul,"tandasnya.
Restu menegaskan untuk mencari pelanggaran P2TL tidak perlu mencari sampai ke dusun-dusun."Jangan rakyat kecil yang kena P2TL. Yang besar-besar perlu ditertibkan dengan P2TL. Kemudian, jangan mengejar target di P2TL apabila ada premi-premi. Itu menambah gebrakan petugas. Kita bisa menindak orang tapi kita tidak bisa menindak diri sendiri,"kritik Restu.
Sementara itu, anggota Komisi D, DPRD Sumatera Utara Yusuf Siregar menegaskan secara pribadi dirinya setuju dengan P2TL PLN.
"Secara pribadi saya setuju dengan P2TL. Kita salut dengan P2TL. PLN berani. Tujuannya untuk mengurangi kerugian negara. Namun cara P2TL itu, tidak sesuai. Jangan langsung diputus. Meteran listrik di Medan, sudah tua.Tidak diputus pun putus sendiri itu,"ujar Yusuf.
Selanjutnya Yusuf menyarankan agar PLN melibatkan tenaga ahli meterologi di dalam melaksanakan kegiatan P2TL.
Kepala Divisi Distribusi Direktorat Indonesia Barat kantor PLN Pusat Karol Sampe Payung menjelaskan di kegiatan P2TL pihaknya bekerja berdasarkan data-data. "Lalu kami melaksanakan pemeriksaan,"ujar Karol.
GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Krisna Simba Putra menyatakan kegiatan P2TL nantinya bekerjasama dengan Polda. "Tim P2TL kita tambah menjadi 20 tim. Tim di dampingi petugas Polisi dari Polda. Petugas P2TL nantinya ada yang wanita,"papar Krisna.
Maret 2012, papar Ksrisna lagi, P2TL di sosialisasikan ke stakeholder."Ke depan kita harapkan tidak ada lagi pelanggaran arus listrik,"ujarnya singkat. (jar)
Alih Fungsi Hutan MangroveJadi Kebun Sawit Terjadi di Langkat
Medan-okemedannews.com
Selama kurun waktu kurun waktu tujuh tahun belakangan ini, alih fungsi kawasan hutan mangrove menjadi perkebunan sawit semakin marak terjadi di daerah pesisir Kabupaten Langkat.
Akibatnya, sumber penghidupan para nelayan tradisionil yang tinggal di daerah pesisir itu menjadi terancam. Udang dan kepiting serta beberapa jenis ikan yang selama ini dapat dengan mudah mereka tangkap di kawasan hutan mangrove menjadi hilang.
Menurut para nelayan itu, alih fungsi lahan tersebut telah membuat penghasilan mereka semakin berkurang. Sementara biaya hidup yang harus mereka tanggung setiap harinya cenderung meningkat sesuai dengan terjadinya kenaikan harga sembako di daerah itu.
Hal itu terungkap pada pertemuan yang disertai dengan peninjauan ke lapangan bersama masyarakat dalam kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapem) Sumut IX meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Drs H Raudin Purba di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjungpura, Langkat, Sumatera Utara, Selasa (7/2).
Dalam pertemuan yang dihadiri unsur muspika plus itu, Khairul, salah seorang warga di desa itu mengaku kalau hasil tangkapan ikan mereka rendah sejak ditimbun dan dibentenginya kawasan hutan mangrove yang ada di desa tersebut dan dirubah menjadi areal lahan perkebunan sawit.
"Sudah enam tahun hutan bakau itu dirubah jadi kebun sawit. Dulu Pak Kades meminta kami bergotong royong membersihkan areal ini dengan janji akan diusahai bersama. Memang kami waktu itu ada diberi uang rokok oleh Pak Kades. Tapi, kira-kira enam bulan kemudian, kami dilarang masuk lokasi ini. Pak Kades bilang, tanah ini sudah dibeli sama Abi, warga Binjai, seluas 1000 hektar dan Alexander seluas 1000 hektar, juga warga Binjai," jelas Khairul.
Selain itu, ia juga mengeluhkan kondisi jalan desa dan jembatan yang rusak parah dan tak pernah diperbaiki oleh pemerintah setempat. Ia menyebut bila pasang atau banjir, warga tidak dapat menggunakan jalan desa. "Biasanya kami naik boat kalau pasang karena jalan terendam air. Lagi pula, kalau naik boat lebih cepat," katanya.
Janji Beri Kerja
Atan, orang yang dituakan oleh warga di desa Tapak Kuda menyinggung soal janji kerja kepada masyarakat desa yang hingga kini belum dipenuhi oleh pengusaha kebun sawit tersebut. "Hingga sekarang, Abi atau si Alexander, pengusaha kebun sawit itu, belum pernah ada dipekerjakan masyarakat desa ini di kebunnya itu. Padahal, dulu awalnya dia berjanji akan mempekerjakan masyarakat disini. Dulu janji kalau masyarakat disini nanti akan dijadikan sekuriti, Tapi janji tersebut tidak pernah dipenuhinya," keluh Atan.
Menurut Atan, desa berpenduduk 500 KK itu penghasilannya menurun tajam sejak hutan mangrove di desa itu dirubah menjadi kebun sawit. "Lokasi kebun sawit itu awalnya adalah hutan bakau Pak. Enam tahun yang lalu hutan itu dibabat dan ditimbun serta dibuat bentengnya. Sejak jadi kebun sawit, hasil tangkapan kami menurun tajam. Untuk mendapatkan Rp 20 hingga Rp 30 ribu saja sangat sulit kami peroleh sekarang ini," katanya.
Masyarakat, sebut Atan, sangat mengharapkan DPRD Sumut dapat membantu menyelesaikan soal alih fungsi hutan mangrove dengan memperhatikan kondisi masyarakat di Desa Tapak Kuda maupun desa - desa yang ada di sekitarnya.
Zulhamisa, seorang ibu warga Desa Tapak Kuda mengaku sejak dirubahnya hutan mangrove yang ada di sekitar desa tersebut jadi kebun sawit, ketinggian air pasang semakin naik. " Kalau dulu, tinggi air pasang di tempat kami hanya sekitar 10 hingga 20 centimeter. Sekarang, lebih dari sedengkul," ucap Zulhamisa.
Senada, Zulfendi menyebut bila pasang, alat transportasi yang digunakan warga hanya perahu. "Kami menggunakan perahu bila pasang. Kalau dulu, perahu tidak bisa melintasi rumah. Kalau sekarang, karena pasangnya sudah tinggi, sudah biasa perahu lewat di depan rumah," imbuhnya.
Camat Tidak Mau Buat Surat
Dalam pertemuan itu juga terkuak kalau hingga sekarang, tanah masyarakat di Desa Tapak Kuda maupun Desa Bunbun serta Desa Pematang Cengal, tidak mempunyai surat.
Pasalnya menurut warga, Camat Kecamatan Tanjungpura tidak mau menerbitkan surat tanah tanpa alasan yang jelas.
Pernyataan itu dilontarkan Israk, salah satu warga dari Desa Bunbun, Tanjungpura pada pertemuan tersebut.
"Saya tidak tahu kenapa Camat kami tidak mau menerbitkan surat tanah di Desa Bunbun maupun Desa Tapak Kuda. Atau mungkin juga hal yang sama dialami oleh warga dari desa-desa lain di Tanjungpura ini. Kami sudah berulangkali menanyakannya kepada Pak Camat, tapi belum ada jawaban yang jelas hingga sekarang. Mohon agar kami bisa dibantu Pak dewan," harap Israk.
Menanggapi keluhan dan permintaan masyarakat di Desa Tapak Kuda, Desa Bunbun, Desa Pematang Cengal, serta desa lainnya itu, Raudin mengingatkan agar setiap ada pelanggaran yang terjadi, sebaiknya dibawa ke ranah hukum.
"Termasuk soal alih fungsi hutan mangrove jadi perkebunan sawit, bila ada indikasi pelanggaran hukumnya, harus dibawa ke hadapan hukum. Semua pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak tegas sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku," tegas ayah dari dua putri itu. Raudin menengarai kalau penderitaan rakyat tersebut diakibatkan oleh adanya "perselingkuhan" antara pengusaha dengan pejabat terkait.
Politisi PKS itu menyarankan agar perusahaan maupun pengusaha yang berinvestasi di Tapak Kuda, memperhatikan dengan serius keluhan masyarakat. Baginya, kalau ada perhatian dari pengusaha, jalan-jalan desa yang rusak dapat diperbaiki dengan dana CSR (coorporate social responsibility) dari perusahaan itu. (rel sam/jar/man)
Parkir Khusus di Bandara Polonia Rp 20 Ribu
Medan-okemedannews.com
Parkir khusus atau parkir VIP bagi kenderaan roda empat di Bandara Polonia telah diberlakukan, Sabtu ( 11/2). Tak tanggung-tanggung, tarif parkir khusus bagi kenderaan roda empat yang ingin parkir di areal VIP itu mencapai Rp 20 ribu per kenderaan.
Areal sebagai tempat parkir khusus berada di lapisan ketiga dari badan jalan di depan Terminal Kedatangan Internasional maupun Terminal Kedatangan Domestik atau di samping Terminal Kedatangan Domestik.
Sementara itu, areal yang berada di depan parkir kenderaan roda dua di jadikan sebagai tempat parkir umum yang tarifnya mencapai Rp 3000 per kenderaan roda empat.
Dan yang menarik untuk disimak dari parkir khusus itu. Awalnya setiap kenderaan roda empat yang masuk ke Bandara Polonia dikenakan tarif Rp 3000.Uniknya, jika kenderaan roda empat itu ingin memanfaatkan parkir khusus dikenakan lagi biaya sebesar Rp 20 ribu.
Tak pelak lagi, total uang yang dikeluarkan para pengemudi kenderaan roda empat yang ingin parkir di areal parkir khusus sebesar Rp 23 ribu.
Selesaikan Persoalan BetorSampai Tuntas
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi C, DPRD Sumatera Utara Muslim Simbolon menegaskan persoalan becak bermotor (betor) tidak sederhana.
"Persoalan betor, harus kita selesaikan sampai tuntas,"tegas Muslim, saat Komisi C, DPRD Sumatera Utara menerima delegasi aksi unjuk rasa para pemilik dan pengemudi Betor, di gedung dewan, Senin ( 30/1).
Delegasi terdiri Ketua Umum DPW Komunitas Betor Sumut (KBS) Boasa Simanjuntak dan Sekum BKS Douglas Sipahutar, anggota Syahrul, Iwan, Agus Dian dan Abdul Wahab, di sambut baik oleh Ketua Komisi C, DPRD Sumatera Utara Marasal Hutasoit dan segenap anggota Komisi C, DPRD Sumatera Utara.
Ditambahkan Muslim, Betor syarat masalah."Seharusnya, jika kredit Betor itu sudah lunas, maka STNK, BPKB Betor itu, atas nama pemilik, bukan atas nama Yayasan dan Badan Usaha.Persoalan itu harus segera dituntaskan,'tegasnya lagi.
Di pertemuan itu, guna menuntaskan persoalan Betor, Muslim menyarankan agar Komisi C, DPRD Sumatera Utara segera memanggil setiap Badan Usaha yang mengelola Betor, Dirlantas Polda Sumut, Dishub Medan dan UPT Dispenda.
Kepada delegasi Betor, Marasal berjanji akan menggelar pertemuan dengan instansi terkait dengan KBS, pada 2 Februari 2012 mendatang. (jar)
Hasil Ujian Kompetensi Calon Anggota KPID Sumut
Hanya Tiga Peserta Dapat Nilai Delapan Puluh
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Ahmad Ikhyar Hasibuan menegaskan nilai ujian tertulis para peserta calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di bawah lima puluh persen.
"Nilai ujian dari hasil tes tertulis dan tes psikotes para calon dibawah lima puluh persen. Sedangkan nilai tes untuk wawancara di atas lima puluh persen. Saya menilai kinerja Pansel positif. Saya apresiasikan kinerja Pansel,"ujar Ahmad Ikhyar, di saat Komisi A, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di gedung dewan, Jumat (27/1).
Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Sopar Siburian."Pansel sudah bekerja dengan baik. Dua pertiga pekerjaan Komisi A, DPRD Sumatera Utara sudah dikerjakan Pansel.Terima kasih kepada Pansel,"ujar Sopar. Tesnya, papar anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Tohonan Silalahi, luar biasa untuk para peserta."Pekerjaan Pansel sudah profesional dan baik,"ujar Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Isma Padli Ardya Pulungan.
Anggota Pansel Calon Anggota Komisioner KPID Provinsi Sumatera Utara Prof Syukur Kholil menegaskan dari total hasil ujian tertulis, psikotes dan wawancara hanya tiga orang peserta yang mendapat nilai delapan puluh. Sebanyak lima puluh persen peserta ujian, nilainya di bawah lima puluh.
"Ranking satu hingga lima belas dari calon anggota KPID Sumatera Utara, nilainya objektif atas kemampuan calon itu sendiri,"tandas Syukur.
Sementara itu, Sekretaris Pansel Calon Anggota Komisioner KPID Provinsi Sumatera Utara Jaramen Purba menyatakan pada awalnya para peserta ujian yang mengambil formulir sebanyak tujuh puluh orang. Kemudian yang mendaftar sebanyak empat puluh satu orang. "Dari hasil seleksi adminstrasi, yang lulus hanya tiga puluh tujuh orang. Dari hasil ujian kompetensi yang meliputi tes tertulis, psikotes dan wawancara yang diikuti tiga puluh tujuh peserta ujian, yang lulus hanya lima belas orang,"tandasnya.
Selanjutnya, Jaramen mengatakan calon anggota KPID Provinsi Sumatera Utara juga diikuti enam calon incumbent.
"Calon incumbent, ada dasar hukumnya.Yaitu peraturan KPI No. 02 tahun 2011 dan peraturan KPI No.1 tahun 2009. Enam orang calon incumbent anggota KPID Provinsi Sumatera Utara, telah lulus ujian seleksi adminstrasi. Jadi dua puluh satu peserta calon anggota KPID Provinsi Sumatera Utara, perlu mengikuti fit and proper test yang nantinya dilaksanakan oleh Komisi A, DPRD Sumatera Utara,"papar Jaramen. (faj)
Pertahankan RS Tembakau Deli PTPN-2
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi E, DPRD Sumatera Utara Rahmianna Delima Pulungan menyarankan agar rumah sakit (RS) Tembakau Deli PTPN - 2 dipertahankan.
"RS Tembakau Deli PTPN 2 perlu dipertahankan dan ditingkatkan pelayanannya secara profesional,"tegas Rahmianna, di saat rapat dengar pendapat PTPN-2, Disnaker Sumut, karyawan RS Tembakau Deli PTPN-2 dan instansi terkait lainnya, di gedung dewan, Rabu (25/1).
Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara John Hugo Silalahi dan Sekretaris Komisi E, Arlene Manurung. Anggota Komisi E yang hadir di rapat itu, Nurhasanah, Evi Diana, Megalia, Richard Eddy M Lingga dan Andi Arba serta Direktur SDM dan Umum PTPN-2 Tamba Karo Karo..
Komisi E, DPRD Sumatera Utara, tegas Rahmianna lagi, mendukung RS Tembakau Deli PTPN-2, ditingkatkan statusnya menjadi anak perusahaan PTPN-2."RS Tembakau Deli PTPN-2, sudah menjadi kawasan cagar budaya. Jangan dialih fungsikan,"sarannya. Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara John Hugo Silalahi.
"RS Tembakau Deli PTPN-2 jangan dijual.Tolong RS Tembakau Deli PTPN2 dipertahankan," himbau John.
Menanggapi hal itu, Direktur SDM dan Umum PTPN-2 Tamba Karo Karo menyatakan RS Tembakau Deli PTPN-2, tidak dijual."Tidak ada.Tidak ada untuk dijual,"tegas Tamba. (jar)
RUPS-LB Bank Sumut Setujui Pemberhentian Komisiaris Independen
Medan-okemedannews.com
Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Bank Sumut di kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu ( 25/1), berjalan dengan khidmat. Para pemegang saham yang hadir terdiri Walikota dan Bupati.
Di antara Walikota dan Bupati yang hadir, tampak terlihat Walikota Tebing Tinggi H Umar Junaidi Hasibuan, Bupati Serdang Bedagai T Erry Nuradi, Bupati Tapteng R Habonaran Situmeang dan Bupati Madina Hidayat Batubara. Dirut Bank Sumut Gus Irawan beserja jajaran Direksi, juga terlihat hadir di salah satu ruangan di dekat ruangan rapat.
Usai RUPS-LB dan selaku pemegang saham pengendali, Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menegaskan kesimpulan RUPS-LB menyetujui pemberhentian Komisaris independen Bank Sumut.
Di hal lain, Gatot meyakini dalam waktu dekat ini, dua nama diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Kepatuhan ke Bank Indonesia, setelah ada verifikasi dari Bank Indonesia. Namun, Gatot enggan menyebutkan dua nama yang diusulkan menjadi Direktur Kepatuhan Bank Sumut.
Malah, Gatot sedikit menjelaskan fit and proper test calon Direktur Kepatuhan nantinya dilaksanakan oleh Bank Indonesia. (faj)
RUPS Bank Sumut Harus Berjalan dengan Baik
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi C, DPRD Sumatera Utara Muhammad Nasir menyarankan agar rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Sumut berjalan dengan baik dan jangan ada intervensi.
"RUPS Bank Sumut harus berjalan dengan baik. Jangan ada kepentingan-kepentingan politik. Di dalam RUPS, jangan ada intervensi,"saran Nasir, di saat rapat dengar pendapat dengan Dirut Bank Sumut Gus Irawan, di gedung dewan, Selasa ( 24/1).
Diitegaskan Nasir, RUPS Bank Sumut harus berjalan dengan cara yang benar. (jar)
Prinsip Transparansi Biro Umum Harus Jelas
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi C, DPRD Sumatera Utara Muslim Simbolon menegaskan Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang sekarang ini di pimpin oleh Hj Nurlela ada semangat baru.
"Ada semangat baru pada Biro Umum Setda Provsu dibandingkan priode yang lalu. Ke depan, apa yang dilakukan Kepala Biro Setda Provsu Hj Nurlela harus terukur. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabillitas harus jelas. Jangan ada yang kita lihat hal-hal yang tidak pas,"harap Muslim, saat rapat dengar pendapat Komisi C, DPRD Sumatera Utara dengan Kepala Biro Umum Setda Provsu Hj Nurlela, di gedung dewan, Selasa ( 24/1).
Komisi C, DPRD Sumatera Utara berharap, saran Muslim, jangan ada overlapping kebijakan antara Biro Umum dengan Biro Kapwat."Biro umum harus bekerja dengan tupoksinya,"sarannya lagi. (jar)
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Medan menjalin kesepakatan kerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan Kota Medan.Naskah kesepakatan kerjasama itu langsung ditandatangani Ketua HKTI Kota Medan Abdullah Sony Batubara dengan Dirut PD Rumah Potong Hewan Kota Medan Putrama Alkhairi, di Pusdiklat Cadika, Medan Johor, Senin (14/5).
Turut menyaksikan kesepakatan itu, Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM, Sekjen DPN HKTI Pusat Dr Ir Benny Pasaribu, MEc dan pimpinan SKPD Pemko Medan yang hadir saat itu. Saat jumpa pers dengan wartawan, Ketua HKTI Kota Medan Abdullah Sony Batubara mengatakan PD Rumah Potong Hewan Kota Medan meminta HKTI untuk menjalankan pasar hewan.
"Ke depan, kita berupaya untuk mengembangkan dan menjalankan pasar-pasar hewan di Kota Medan. Apalagi PD Rumah Potong Hewan punya kandang yang besar untuk program penggemukan sapi,"tegas Sony Batubara.(fajar)
Dari Segi Modernnya, Bandara Kuala Namo Nomor Satu Di Indonesia
Medan-okemedannews.com
Pimpro sektor private Bandara Kuala Namo Joko Waskito mengatakan pembangunan Bandara Kuala Namo sudah mencapai delapan puluh dua persen."Diperkirakan pembangunan Bandara Kuala Namo tinggal sedikit lagi,"tegas Joko, di Bandara Polonia, Jumat (11/5).
Ditegaskan Joko, Bandara Kuala Namo terbesar nomor dua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. "Tapi kalau dilihat segi modernnya, Bandara Kuala Namo nomor satu di Indonesia,"tandasnya.
Joko mengungkapkan dana pembangunan Bandara Kuala Namo mencapai Rp 5 triliun."Dana pembangunan airside mencapai Rp 3 triliun sedangkan landside mencapai Rp 2 triliun,"tegasnya lagi. Joko menginformasikan uji coba Bandara Kuala Namo direncanakan pada Januari 2013. (jar)
Dinas Kominfo Perlu Membuat Televisi Lokal Sumut
Medan-okemedannews.com
Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyarankan agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara inovatif.
"Dinas Kominfo harus inovatif. Branch mark Provinsi Sumatera Utara perlu dibuat.Semua ibukota Provinsi punya televisi lokal.Dinas Kominfo perlu melahirkan televisi lokal Provinsi Sumatera Utara,"saran Sekretaris Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul, di saat Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara,di gedung dewan, Selasa ( 8/5).
Rapat kerja di pimpin Ketua Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara H Isma Padli Ardya Pulungan dan Sekretaris Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul. Hadir di rapat kerja itu, anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara Tohonan Silalahi,Tunggul Siagian, H Raudin Purba, Syahrial Harahap dan Alamsyah Hamdani Harahap. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Dr H Asren Nasution, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Ayub, Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Gelora Putra Sinulingga dan segenap staf serta jajajaran Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara.
Mustofawiyah mengingatkan Dinas Kominfo, agar melakukan kesepakatan kerjasama atau MoU dengan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yakni PT Sarana dan Prasarana untuk melahirkan televisi lokal di Provinsi Sumatera Utara."Kita mendukung Dinas Kominfo untuk membuat televisi lokal,"tegas Mustofawiyah lagi.(faj)
Anggota DPRD Sumut H Syamsul Hilal : Yang Punya Republik Ini Rakyat, Jangan Rakyat Diteror
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) H Syamsul Hilal mengatakan DPRD Provinsi Sumatera Utara tetap komitmen membantu dan meneruskan aspirasi rakyat.
"Komitmen kami, tetap membantu dan meneruskan aspirasi rakyat. Bebaskan Suyatno,"tegas H Syamsul Hilal, di hadapan massa Solidaritas Pembela Petani Pengungsi Sei Lepan dan Besitang (SP3SB), Korban Salah Urus Kehutanan dan GMNI Kota Medan, saat menggelar aksi unjuk rasa di jalan Imam Bonjol, persisnya di depan pintu masuk gedung DPRD Provinsi Sumatera, Senin ( 7/5).
Dalam pernyataan sikap SP3SB, dijelaskan bahwa Suyatno, seorang Kepala Keluarga dari 1500-an keluarga petani/pengungsi Aceh (konflik Aceh) yang mendiami lahan di bahagian dari Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, telah mengalami ketidakadilan.Suyatno yang sekedar mencoba mempertahankan hak hakikinya yang paling mendasar sebagi manusia :"Hak Untuk Hidup", saat ini di'bui'kan dan menjalani proses peradilan akibat tindakan semena-mena Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Lesuser (BBTNGL). Kamis, 5 April, tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa surat penagkapan.Suyatno diculik ditengah jalan oleh oknum-oknum Kepolisian Kehutanan.
Tindakan penculikan yang kemudian dimanipulasi pihak Kehutanan sebagai penangkapan ini terjadi terkait dengan sengketa areal pertanian petani/pengungsi dengan BBTNGL.Sementara sebenarnya sesuai dengan kesepakatan rapat pada tanggal 10 januari 2012 antar warga petani, BBTNGL, TNI dan Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara di ruang sidang Komisi A, DPRD Provinsi Sumatera Utara, salah butir kesepakatannya adalah tidak boleh ada tindakan apapun terhadap warga petani di Sei Lepan dan Besitang yang lahannya diklaim oleh BBTNGL karena masalah tersebut masih dalam proses penyelesaian oleh pihak Menteri Kehutanan dan BPN Pusat.
BBTNGL yang mengkalim bahwa tanah yang didduki pengungsi berada di dalam TNGL sama sekali belum pernah menyediakan data konkrit dan tata batas yang jelas. Tim rekontruksi tata batas tak juga dibentuk oleh Kementerian Kehutanan.Bukannya menurunkan tim untuk rekontruksi tata batas, yang dilakukan Kementerian Kehutanan selama ini justru menggusur areal pertanian warga dan melakukan penculikan terhadap warga yakni Suyanto.
"Kami harap rakyat jangan diteror.Yang punya republik ini rakyat. Jangan rakyat diteror lagi,"tegas Syamsul. Selanjutnya Syamsul menjelaskan DPRD Provinsi Sumatera Utara nantinya berkoordinasi dengan pihak Kehutanan, Kepolisian, agar Suyanto segera dibebaskan. (jar)
Penumpang Naik Truk Polisi ke Bandara Polonia
Medan-okemedannews.com
Massa buruh dari Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) dan gabungan dari berbagai elemen organisasi buruh, tani, mahasiswa dan LSM, menggelar aksi unjuk rasa di jalan Imam Bonjol menuju Bandara Polonia, Selasa siang (1/5).
Tampaknya tak membuat para penumpang pesawat udara terhalang menuju Bandara Polonia. Meski badan jalan Imam Bonjol di tutup sementara waktu.
Para penumpang pesawat udara yang ingin ke Bandara Polonia, terus saja melintas sembari berjalan kaki di badan jalan Imam Bonjol. Selanjutnya, para penumpang tampak senang. Sebab mobil truk Polisi di siagakan untuk mengangkut penumpang menuju Bandara Polonia.
Bahkan, petugas Polisi selalu melayani dan membantu penumpang untuk di antar ke tempat. Begitu juga sebaliknya, penumpang yang ingin meninggalkan Bandara Polonia. Truk Polisi di siagakan untuk mengantarkan penumpang keluar dari Bandara Polonia.(jar)
Pelantikan Pengurus HKTI Medan
Medan-okemedannews.com
Jadwal pelantikan Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Medan, priode 2012-2017, direncanakan pada Mei 2012. Ketua Umum HKTI Kota Medan H A Sony Batubara mengatakan kegiatan pelantikan direncanakan pada 2 Mei 2012, bertempat di lapangan Cadika Pramuka, Medan Johor.
"Seyogyanya pelantikan direncanakan pada pada 26 April 2012, namun karena ada sesuatu hal jadwal pelantikan ditunda. Rencananya, pelantikan pengurus HKTI Medan dilaksanakan pada 2 Mei 2012 nanti,"ujar Sony, saat dihubungi via telepon selularnya, Rabu ( 25/4). (faj)
Seleksi Magang ke Jepang Sangat ketat
Medan-okemedannews.com
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Botb Sihombing mengatakan seleksi magang ke Jepang itu sangat ketat.
"Para peserta yang ikut seleksi magang ke Jepang banyak yang gugur di seleksi kesehatan. Seperti matanya kurang bagus dan begitu juga paru-parunya. Jika masalah ilmu, dapat digali. Jika masalah kesehatan, itu fatal,"tegas Botb, di JW Sky Lounge, Bandara Polonia, Rabu (25/4).
Di hal lain, Bobt menjelaskan pengiriman tenaga kerja magang itu tergantung Jepang."Harus ada job order dari jepang.Kita hanya siapkan peserta magangnya saja,"tegas Botb.(jar)
Leo Nababan tidak Setuju Diadakan Konvensi
Medan-okemedannews.com
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Leo Nababan mengatakan dirinya tidak setuju diadakan konvensi Partai Golkar terkait Pilpres 2014 mendatang.
"Konvensi Partai Golkar, saya tidak setuju. Dua kali konvensi. Dua kali kalah. Masak kita belajar dari yang kalah,"tegas Leo, di Bandara Polonia, sesaat sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis (19/4).
Selanjutnya, Leo menilai di konvensi, yang memilih itu-itu saja. "Yakni DPD tingkat II dan DPD tingkat I,"tegasnya.
Kemudian Leo menjelaskan Partai Golkar akan menggelar survei. "Terkait survei itu, nantinya dibicarakan dalam Rapimnas khusus Partai Golkar,"tegas Leo. (fajar)
Akibat Gempa, Pegawai Berlari Tinggalkan Gedung
Medan-okemedannews.com
Pegawai dan staf DPRD Provinsi Sumatera Utara, heboh. Menyusul terjadinya gempa di Kota Medan, Rabu (11/4), sekira pukul, 15.40 Wib. Gempa tersebut membuat kalangan pegawai dan staf berlari untuk segera meninggalkan ruangan gedung dewan.
"Gempa..gempa,"teriak kalangan pegawai dan staf, sembari berlari keluar dari ruangan gedung menuju halaman gedung. Dihalaman gedung dewan para anggota dewan, pegawai dan staf serta wartawan tampak berkumpul. Saat itu, jelas terlihat pintu masuk menuju gedung dewan tampak bergoyang akibat getaran gempa. Selang beberapa menit kemudian, suasana kembali normal. Sore itu, para pegawai dan staf, terlihat menggelar apel. (jar)
Rahudman, Ketua Komisariat Wilayah - I APEKSI
Medan-okemedannews.com
Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM dikukuhkan sebagai Ketua Komisariat Wilayah - I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), proode 2012-2017.
Rahudman terpilih sebagai Ketua, melalui Musyawarah Komisiariat Wilayah (Muskomwil) - I APEKSI ke V, di City Hall Grand Aston, Selasa ( 10/4). Sedangkan Walikota Padang Fauzi Bahar dan Walikota Pekan Baru, terpilih sebagai Wakil Ketua.
Usai terpilih, selanjutnya acara pengukuhan segenap pengurus, langsung dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI Pusat H Eddy Santana Putra. (jar)
Personil Five Minutes Band 'Diserbu' Penggemar
Medan-okemedannnews.com
Saat berada di Terminal Keberangkatan Domestik, Bandara Polonia, Minggu sore ( 8/4), sekira pukul 17.40 Wib hingga pukul 18.00 Wib. Personil Five Minutes Band, mendapat sambutan hangat dari warga Medan. Penggemarnya yang rata-rara warga Medan, menyerbu personil Five Munutes Band, Arya dan Drie cs. Baik Arya, Drie dan rekannya, tak grogi. Malah menyambut fansnya yang jumlahnya berkisar lima puluh orang itu dengan senyum dan ramah.
Aksi para penggemar, karuan saja, membuat Bandara Polonia heboh. Terlebih lagi, para penggemarnya yang kalangan remaja itu banyak yang minta foto bareng dengan personil band asal Kota Bandung itu. "Terima kasih.Terima kasih sahabat saya," ujar Drie, pentolan Five Munutes Band menyambut keinganan fansnya.
Usai berfoto bersama dan bersalaman dengan para fans. Personil Five Minutes, mohon pamit dan beranjak pergi menuju pintu masuk ruangan tunggu Bandara Polonia.(jar)
Perlu Perda Penyertaan Modal ke Askrida
Medan-okemedannews.com
Ketua Komisi C, DPRD Provinsi Sumatera Utara Marasal Hutasoit menegaskan perlu peraturan daerah (Perda) penyertaan modal untuk Askrida.
"Penyertaan modal ke Askrida itu peluang besar. Perda untuk penyertaan modal ke Askrida diperlukan karena devidennya mencapai 26 persen,"tegas Marasal, saat Komisi C, DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Asuransi Bangun Askrida, di gedung dewan, Rabu ( 4/4). Anggota Komisi C, DPRD Provinsi Sumatera Utara yang hadir di rapat itu, Robert Nainggolan, M Nasir, Arifin Nainggolan, Oloan Simbolon, Ramli, Taufan Agung Ginting, Tahan Manahan Panggabean, Musdalifah, Ahmad Hosen Hutagalung dan lainnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu), saran Marasal, perlu mendapatkan deviden dari Askrida. "Untuk itu perlu ada penyertaan modal ke Askrida,"tandasnya. (jar)
Mahasiswa Sumut Demo di DPRD Sumut
Medan-okemedannews.com
Massa Mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Kamis ( 29/3). Mahasiswa Sumut sempat merubuhkan pagar kawat yang berada di depan pintu masuk gerbang kantor DPRD Sumut. Massa berdemo sembari membakar ban.
"Kami mahasiswa Sumut menolak rencana kenaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat. Hentikan politisasi kenaikan harga BBM. Selamatkan APBN dari berbagai kasus korupsi,"demikian beberapa pernyataan sikap massa Mahasiswa Sumut.
Selanjutnya, Mahasiswa Sumut Massa mencoba masuk ke gedung dewan. Namun di depan pintu gerbang, massa di hadang petugas Kepolisian. Sementara itu, di dalam gedung petugas TNI terus berjaga-jaga. (jar)
Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro :
Silahkan Unjuk Rasa, Tolong Tertib, Jaga Keamanan Kota Medan
Medan-okemedannews.com
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menegaskan permintaan aksi unjuk rasa dari massa Kongres Rakyat Sumatera Utara (KRSU) yang berdemo di depan bundaran Bandara Polonia selanjutnya mendesak agar General Manager (GM) PT Angkasa Pura - II Bandara Polonia Bram Bharoto Tjiptadi untuk menghentikan aktivitas penerbangan itu tidak rasional dan tidak dizinkan.
"Bandara Polonia untuk kepentingan orang banyak.Permintaan agar aktivitas penerbangan dihentikan, itu tidak rasional dan tidak diizinkan,"ujar Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. Saya, papar Wisjnu, sejak awal, begitu ada rencana demo ke Bandara Polonia, saya sudah menghimbau agar kami jajaran Kepolisian dibantu TNI tetap siap amankan Bandara Polonia.
"Kami siap amankan. Mari kita jaga Kota Medan ini, agar tetap persuasif,"tegasnya lagi. Saat terjadi unjuk rasa ke Bandara Polonia, terang Wisjnu, anak buah saya mundur, tetap persuasif. Meraka melempari anak buah saya dengan batu. Ada Brimob yang kena lempar batu. Satu orang luka karena kena lempar batu. Mereka merusak pagar. Aksi unjuk rasa seperti itu, tidak bisa dibiarkan."Ada lagi, penumpang yang mau berangkat kena aniaya,"tandasnya.
Yang jelas, papar Wisjnu, mulai datang para pengunjuk rasa ke bundaran Bandara Polonia sampai anarkis, sampai melempari, saya sudah buat rekamannya. Selanjutnya, Kapolda Sumatera Utara menghimbau, bahwa jajaran Kepolisian siap memberikan pelayanan terbaik.
"Saya bersama jajaran saya, siap memberikan pelayanan terbaik. Silahkan unjuk rasa. Tolong tertib. Mari kita jaga keamanan Kota Medan ini, kota yang kita cintai. Saya lahir di Medan dan besar di Medan.Jaga Kota Medan, Kota yang kita cintai ini,"himbau Wisjnu. (tim)
Presiden PKS dan Peserta Mukernas PKS Tiba di Medan
Medan-okemedannews.com
Setibanya di Bandara Polonia Medan. Di VIP Room Bandara Polonia, Minggu malam ( 25/3), lebih kurang pukul 19.35 Wib. Para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara menyambut kedatangan Presiden PKS H Lutfhi Hasan Ishaaq.
Hadir saat itu, Ketua Umum DPW PKS Sumatera Utara HM Hafez, Plt Gubernur Sumatera Utara yang juga kader PKS H Gatot Pujo Nugroho, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara yang juga kader PKS Sigit Pramono Asri dan lainnya. Kedatangan Presiden PKS ke Medan, Sumatera Utara guna menghadiri Mukernas PKS di Santika Hotel yang direncanakan akan berlangsung pada 26-30 Maret 2012. Sebelumnya, sore hari itu juga, Sekjen DPP PKS Anis Matta terlebih dahulu tiba di VIP Room Bandara Polonia. Kader PKS turut menyambut kedatangan Anis Matta.
Di hari itu juga, para kader PKS dari berbagai daerah di Indonesia, tiba di Medan via Terminal Kedatangan Domestik Bandara Polonia.
Panitia Mukernas yang berada di Bandara Polonia, telah disiapkan untuk menyambut kedatangan para peserta Mukernas, tampak melayani dengan baik. Selanjutnya melayani berbagai keperluan akomodasi para peserta Mukernas. (dam/jar)
Gerakan Ayo Jadi Pengusaha Perlu Dikampanyekan
Medan-okemedannews.com
Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho mengatakan gerakan ayo jadi pengusaha perlu dikampanyekan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
"Aktualisasi jiwa muda, kepemudaan sepertinya di bidang politik. Anak muda harus berani menjadi pengusaha.Gerakan ayo jadi pengusaha perlu di kampanyekan,"tegas Gatot, saat memberikan kata sambutan di acara pelantikan BPD HIPMI Provinsi Sumatera Utara, di Santika Hotel, Selasa malam (20/3).
Gatot mengharapkan anak muda harus punya semangat tinggi. "Mudah-mudahan, dengan pelantikan pengurus BPD HIPMI Provinsi Sumatera Utara menjadi forum kebersamaan, persatuan dan kebangkitan anak muda Sumatera Utara menjadi pengusaha, "tandasnya. (jar)
IMM Tolak Kenaikan Harga BBM
Medan-okemedannews.com
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) seKota Medan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (20/3). Aksi IMM guna memprotes rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"IMM se-Kota Medan menuntut dan mendesak DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota untuk menolak kenaikan harga BBM.DPR harus pro rakyat.Tindak tegas oknum yang memupuk BBM.Tolak revisi UU APBN dan UU Migas,"demikian pernyataan sikap koordinator aksi Ilham Rizky Siregar.
Ilham menyatakan menaikkan harga BBM maka akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya dan sekarang sudah mulai dirasakan masyarakat. (jar)
Persoalan Tanah Harus Diselesaikan
Medan-okemedannews.com
Anggota DPD-RI yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara DR H Rahmat Shah menegaskan persoalan tanah di Sumatera Utara belum juga terselesaikan.
"Di lapangan terjadi konflik antara masyarakat dengan pengusaha, masyarakat dengan penguasa dan masyarakat dengan masyarakat. Masalah tanah merupakan masalah utama di Sumatera Utara," demikian kata sambutan Rahmat Shah, di saat peringatan satu tahun monumen nasional keadilan di Rahmat International Wildlife Gallery, di jalan Letjen S Parman, Senin ( 19/3).
Dikatakan Rahmat, zaman telah berubah.Rakyat tidak bisa dibodohi dan diintimidasi."Tanpa mencari siapa yang salah. Persoalan tanah di Sumatera Utara perlu dicari solusinya.DPD-RI, saat ini tengah membahas RUU hak-hak atas tanah,"tandasnya.
Usai memberikan kata sambutan, kepada wartawan, Rahmat menyatakan persoalan tanah di Sumatera Utara harus diselesaikan Muspida plus."Muspida plus harus menyelesaikannya. Para developer, pengusaha harus mencari keuntungan dengan hati nurani. Jangan korbankan rakyat banyak," terangnya.(jar)
Oktober 2012
Soft Launching Bandara Kuala Namo
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara Tunggul Siagian menegaskan Oktober 2012 nanti akan digelar soft launching Bandara internasional Kuala Namo.
"Berdasarkan informasi yang kita terima. Di Oktober 2012 nanti akan digelar soft launching Bandara internasional Kuala Namo,"tegas Tunggul, di Bandara Polonia, Jumat ( 16/2).
Dijelaskan Tunggul, tebang perdana dari Bandara Kuala Namo diperkirakan akhir 2012."Itu jadwal yang diberikan ke kita. Mudah-mudahan terealisasi,"tandasnya. (jar)
Harus Ada Kompensasi yang Jelas Terhadap Kenaikan BBM
Medan-okemedannews.com
Pengamat ekonomi makro DR Dede Ruslan menegaskan kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan pembengkakan terhadap anggaran."Akibat kenaikan harga minyak dunia itu, otomatis terjadi pembengkakan anggaran atau defisit anggaran.Itu konsekuensi logisnya,'tegas Ruslan Dede, di gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu ( 14/3).
Selanjutnya Ruslan menjelaskan defisit anggaran harus ditutupi."Harus ada kompensasi yang jelas terhadap dampak kenaikan harga BBM itu kepada masyarakat,"tegasnya lagi.
Ruslan mengaharapkan agar pemerintah segera mengantisipasi gejolak yang akan muncul diakibatkan kenaikan BBM itu."Kenaikan BBM berdampak kepada kebutuhan masyarakat.Ini harus dijaga pemerintah dan diantisipasi.Gejolak-gejolak harus bisa diminimalisir pemerintah," tandasnya.
Ruslan menyarankan agar subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat banyak. (jar)
Ke Depan PT KIM tidak Menjual Lahan lagi
Medan-okemedannews.com
Direktur Utama PT (Persero) Kawasan Industri Medan (KIM) Drs Gandhi Tambunan mengakui pihaknya kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan."Saat ini, sulit melakukan pembebasan lahan.Rakyat banyak menjual tanahnya ke pihak lain bukan kepada PT KIM,"ujar Gandhi, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi C, DPRD Sumatera Utara di gedung dewan, Rabu (7/2). Rapat di pimpin Ketua Komisi C, DPRD Sumatera Utara Marasal Hutasoit. Hadir saat itu, Wakil Ketua Komisi C, DPRD Sumatera Utara Pasiruddin Daulay, Sekretaris Komisi C, DPRD Sumatera Utara Effendi S Napitupulu. Anggota Komisi C, DPRD Sumatera Utara yang hadir Arifin Nainggolan, Muhammad Nasir, Ramli, Robert Nainggolan dan Rooslynda.
Dijelaskan Gandhi, harga permeter tanah kini mencapai 200 ribu hingga 300 ribu."Harga tanah permeternya sudah naik. Berapa lagi nantinya kita menjual lahan ke investor,"paparnya. Ke depan, ujar Gandhi, suatu saat PT KIM tidak menjual lahan lagi.(jar)
Lindungi Pengungsi Aceh
Medan-okemedannews.com
Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) diminta agar membuka secara transparan persoalan yang terjadi di atas lahan HPH PT MKJ yang berakhir tahun 2019.Sementara kita melihat masyarakat dan pengungsi eks konflik Aceh berdomisili di atas HPH PT MKJ. Menurut penjelasan BBTNGL bagian lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan TNGL.
"Oleh karena itu diminta kepada Panglima TNI dan Kapolri agar menarik dan menertibkan pasukannya di lapangan dan mengingatkan kepada Panglima TNI dan Kapolri agar institusi pertahanan dan keamanan negara tidak digunakan untuk kepentingan pengusaha, agar tidak terulang persitiwa Mesuji di Sumatera Utara,"saran Drs H Raudin Purba, Ketua Tim XI Reses DPRD Sumatera Utara ke daerah pemilihan (Dapem) Binjai dan Langkat yang juga juru bicara Tim Reses XI, saat penyampaian hasil reses DPRD Sumatera Utara, di rapat paripurna dewan, di gedung dewan, Senin ( 5/3).
Kami berharap,ujar Raudin, institusi bekerja secara profesional sesuai tupoksinya. Selanjutnya Raudin menyarankan lagi agar Menteri Kehutanan RI segera mengukur ulang dan menetapkan tapal batas kawasan TNGL yang sebenarnya agar tidak terjadi polemik di masyarakat."Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar melindungi masyarakat pengungsi Aceh yang ditempatkan di lokasi itu,"tegasnya lagi.
Politsi Partai Keadilan Sejahtera itu juga meminta BBTNGL, TNI dan Polri untuk tidak melarang masyarakat menanam palawija di lokasi tersebut sampai ada penyelesaian."Kami siap mendukung pelaksanaan program hutan tanaman rakyat (HTR), hutan Desa dan hutan kemasyarakatan di atas areal TNGL,"ujar Purba. (faj)
RS Sicanang Bakal Dijadikan RSU Pemprovsu
Medan-okemedannews.com
Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara John Hugo Silalahi mengatakan rumah sakit (RS) Kusta Sicanang akan dirubah dan bakal menjadi badan layanan umum (BLU) atau rumah sakit umum (RSU) milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara (pemprovsu).
"Ke depan RS Kusta Sicanang berfungsi sebagai badan layanan umum atau RSU milik Pemprovsu,"tegas John Hugo, di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa ( 28/2).
Di hal lain, terkait dengan para pasien penyakit kusta yang sudah sembuh. John meyakini nantinya dibuat panti untuk menampungnya."Pasien penyakit kusta yang sudah sembuh nanti kita buat panti untuk menampungnya," tegasnya.
Sedangkan pasien kusta yang belum sembuh, papar John, nantinya ditampung di RS, Belidahan, Serdang Bedagai (Sergai).
"Jadi RS Kusta Sicanang nantinya akan kita gabung dengan RS Belidahan.RS Kusta Sicanang satu paket dengan RS Belidahan, Sergai,"paparnya lagi. (jar)
Anas dan Kader Di VIP Room Bandara Polonia
Medan-okemedannews.com
Usai melantik segenap pengurus DPC Partai Demokrat se-kepulauan Nias.Sekira pukul 16.35 Wib, pesawat Wings Air yang membawa rombongan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dari Nias tiba di Bandara Polonia, Sabtu ( 25/2).
Di VIP Room Bandara Polonia, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, disambut para kader Partai Demokrat. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara HT Milwan dan Sekretaris Partai Demokrat Sumatera Utara Tahan Manahan Panggabean turut menyertai Anas dalam kunjungannya ke kepulauan Nias.
Dan yang menarik untuk disimak, saat Anas berada di VIP Room Bandara Polonia. Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat yakni M Yusuf Siregar, Hj Meilizar Latief, Tiaisyah Ritonga, John Hugo Silalahi, Nurhasanah, Hj Ida Budiningsih, Megalia Agustina,Tunggul Siagian dan Layari Sinukaban, turut mendampingi Anas. Begitu juga dengan Ketua DPRD Sumatera Utara yang juga kader Partai Demokrat H Saleh Bangun serta Ketua DPRD Medan yang juga kader Partai Demokrat Amiruddin.
Saat itu, di VIP Room Bandara Polonia, juga terlihat Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM, Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Sekda Kota Medan Syaiful Bahri.
Hanya beberapa jam di VIP Room Bandara Polonia.Lebih kurang pukul 18.10 Wib, pesawat Garuda Indonesia GA 193 yang membawa Anas Urbaningrum pun boarding. Selanjutnya, petinggi DPP Partai Demokart itu pun bergegas meninggalkan VIP Room guna menuju tangga pesawat dan selanjutnya bertolak ke Jakarta. Pesawat Garuda Indonesia, GA 193 yang membawa rombongan Anas, take off via Bandara Polonia pukul 18.35 Wib, menuju Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta.
Letjen TNI AY Nasution :
Saya Siap Mengabdi kepada Rakyat Sumut
Medan-okemedannews.com
Pangkostrad Letjen TNI AY Nasution menyatakan kesiapannya untuk mengabdi kepada masyarakat Sumatera Utara (Sumut).
"Dalam waktu dekat ini saya menjalani masa pensiun.Sebagai putera daerah, pengalaman dan kemampuan yang saya miliki selama ini, tidak akan saya sia-siakan,"ujar Letjen TNI AY Nasution, di saat memberikan kata sambutan di acara pelantikan pengurus daerah lembaga Wartawan Indonesia (LWI) Sumatera Utara di hotel Grand Antares, Rabu malam ( 22/2).
Pengabdian saya kepada masyarakat, tegas AY Nasution, tidak henti."Saya pulang ke Sumatera Utara dan mengabdi kepada rakyat Sumatera Utara,"ujar Nasution.
Sebelumnya, Ketua LWI Sumatera Utara yang baru di lantik Osriel Limbong menyarankan agar Letjen TNI AY Nasution berkenan untuk mengangkat harkat dan martabat Sumatera Utara ditingkat nasional maupun internasional. (jar)
Lahan Pengungsi Aceh Di Luar Kawasan TNGL BBTNGL dan TNI/Polri Tidak Punya Hak Menggusur Warga
Stabat-okemedannews.com
Masyarakat pengungsi korban konflik Aceh yang tinggal di Desa Barak Induk, Sei Minyak, Damar Hitam, dan Tower (disingkat warga dengan sebutan Barisdito-red) Kecamatan Besitang dan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengharapkan perlindungan, bantuan, serta dukungan dari DPRD Sumatera Utara (Sumut) dalam menyelesaikan konflik mereka dengan pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser (BBTNGL).
Harapan itu disampaikan warga pengungsi kepada anggota DPRD Sumut Drs H Raudin Purba dari daerah pemilihan (Dapem) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat dalam kunjungan resesnya di lokasi pengungsi yang berada di dua kecamatan di Kabupaten Langkat, yakni Kecamatan Besitang serta Kecamatan Sei Lepan, belum lama ini. Reses anggota DPRD Sumut itu berlangsung dari 7 Februari hingga 11 Februari.
Pertemuan yang dilaksanakan di Desa Tower Kecamatan Besitang itu dihadiri 700-an warga pengungsi, organisasi non pemerintah (ornop) Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) yang selama ini mengadvokasi warga pengungsi, Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumut, perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Dandim 0203 Langkat, Camat Kecamatan Besitang, perwakilan Camat Kecamatan Sei Lepan, Dan Kotis TNGL, Kepala Desa Tower, serta para pemangku desa lainnya. Ketua Panitia Pelaksana pertemuan Pandiangan, yang juga warga pengungsi mengungkapkan bahwa warga pengungsi saat ini merasa resah atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat TNI dan kepolisian sekitar setengah tahun lalu. Tidak itu saja, Pandiangan juga mengaku kalau sejak terjadinya tindakan represif itu, warga kerap diteror oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tujuannya adalah agar warga pengungsi segera meninggalkan lokasi yang diklaim oleh BBTNGL berada dalam lokasi TNGL.
"Dulu Dandim 0203 pernah mengatakan kepada kami kalau tidak akan ada lagi pengrusakan terhadap lahan yang telah dikelola oleh masyarakat. Namun kenyataan yang kami alami justeru berbeda. Tanaman kami dibuldoser oleh BBTNGL dengan pengawalan ketat aparat TNI dan Brimob," beber Pandiangan.
Ketua FRB Sumut Drs. Amiluddin, mengingatkan warga akan perlunya rakyat bersatu. Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat itu, selama ini rakyat berjuang hanya sendiri-sendiri. Disebutkan Alimuddin, karena rakyat tidak bersatu, perjuangannya menjadi lebih sulit. "Bagaimana rakyat mau menang kalau rakyatnya tidak bersatu. Maka, mulai dari sekarang, seluruh rakyat yang punya masalah tanah, harus bersatu agar rakyat dapat segera mengelola dan menikmati hasil dari tanah yang diperjuangkannya," tegasnya.
FRB Sumut disebut Amiluddin, sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari DPRD Sumut supaya konflik tanah yang sedang terjadi di Sumut, khususnya di Kabupaten Langkat, dapat segera diselesaikan. "Kita hanya berharap kepada para anggota dewan seperti Drs H Rauddin Purba yang memang harus kita akui mempunyai kepedulian terhadap nasib dan masalah yang sedang dialami masyarakat terutama para petani. Dan memang hal ini adalah tugas beliau yang duduk di Komisi A DPRD Sumut yang memang menangani masalah-masalah seperti ini," ujar Amiluddin.
Sayed Zainal, Direktur Eksekutif LembAHtari yang turut hadir dalam pertemuan itu menyampaikan pernyataan sikap lembaganya atas tindakan represif TNI/Polri terhadap masyarakat pengungsi pada 27 Juni 2011 lalu.
Dalam pernyataan sikap itu, Zainal mengatakan bahwa LembAHtari merasa prihatin yang mendalam atas tindakan penggusuran dan kekerasan yang dilakukan BBTNGL dengan didukung aparat TNI/Polri yang menyebabkan terjadinya penembakan terhadap warga sipil.
"LembAHtari juga menyatakan prihatin dan rasa duka yang mendalam, bahwa Kodim 0203 Kabupaten Langkat dan BBTNGL dengan didukung Kodam I Bukit Barisan telah membabat dan merusak tanaman kelapa sawit dan karet warga kurang lebih 500 hektar yang telah berproduksi sehingga mematikan perekonomian petani Sei Minyak, PIR ADB Kecamatan Besitang tanpa berperikemanusiaan," ucap Zainal.
Zainal juga menyebutkan bahwa Dandim 0203 Langkat, Letkol Yusak Prastisa Girsang, dan Kepala BBTNGL, Andi Basrul, bertanggungjawab sepenuhnya atas pengrusakan dan pembabatan tanaman warga petani pengungsi dan telah melakukan pelanggaran serta penyimpangan dari nota kesepakatan antara Panglima TNI dan Menteri Kehutanan RI tertanggal 24 Maret 2011.
Selain itu, LembAHtari menolak secara keras tindakan intimidasi langsung dan tidak langsung serta provokasi yang dilakukan oknum anggota TNI dalam rangka program reboisasi dan restorisasi di Sei Minyak Besitang sehingga menimbulkan keresahan di tengah - tengah tatanan kehidupan warga dan petani serta jelas-jelas melanggar Surat Peringatan Amnesti Internasional yang berpusat di London yang telah disampaikan kepada Pemerintah RI pada bulan September 2011.
Josef Sitepu serta Rosmina br Sitepu, warga pengungsi, memohon agar di atas lahan tanaman sawit dan karet warga yang telah dibuldoser BBTNGL itu, dapat ditanami tanaman sayur-sayuran dan palawija. "Sejak tanaman kami dibuldoser Pak, tidak ada lagi sumber penghasilan kami. Sementara anak-anak kami ada yang bersekolah di Stabat. Mereka butuh biaya sekolah. Saat ini kami sedang kesulitan ekonomi. Kami mohon agar diperbolehkan menanam tanaman sayur-sayuran maupun palawija di atas tanah kami itu biar kami bisa bertahan hidup. Kami benar-benar susah sekarang ini," harap Josef dan Rosmina sambil menangis.
Menimpali permohonan Josef dan Rosmina, Pandiangan mengatakan kalau dulunya, sebelum lahan dimasuki masyarakat petani dan pengungsi, yang ada hanya hutan lalang dan belukar. "Kayu-kayunya sudah tidak ada saat kami masuk kemari," ungkap Pandiangan.
Warga juga meminta agar keluarga mereka yang hingga saat ini masih ditahan di LP Tanjungpura dan LP Tanjunggusta dapat segera dibebaskan. Warga yang masih ditahan di LP tersebut adalah Ramanta Amri Daulay dan Aminullah yang ditahan di LP Tanjungpura serta Hendra ditahan di LP Tanjunggusta.
"Mereka sudah ditahan lebih dari lima bulan Pak. Tolonglah bebaskan mereka. Kasihan mereka Pak, tidak tahu apa-apa," pinta warga memelas.
Menanggapi permintaan dan permohonan warga pengungsi dan petani itu, anggota Komisi A DPRD Sumut, Drs. H. Raudin Purba mengatakan bahwa kapasitasnya sebagai anggota dewan, tidak untuk menyalahkan ataupun membenarkan siapa pun. Raudin mengaku belum tahu benar tentang duduk masalah yang dialami warga pengungsi dan petani yang ada di lokasi itu.
"Dalam waktu dekat, saya akan upayakan agar DPRD Sumatera Utara segera memanggil BBTNGL dan setelah RDP dengan BBTNGL, nantinya dewan akan turun langsung ke lapangan," jelas Rauddin.
Ketua Tim XI Reses DPRD Sumut meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat itu menyampaikan kepada warga bahwa telah ada kesepakatan dimana dalam keputusan kesepakatan itu, BBTNGL tidak dibenarkan melakukan penggusuran terhadap masyarakat. Menurut Raudin, hal itu dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap masalah TNGL.
"Dalam kesepakatan di Komisi A DPRD Sumut itu juga, diminta kepada TNI untuk segera menarik pasukannya dari lapangan dan yang tinggal hanya bertugas untuk melakukan penjagaan atas hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.
Pada kesempatan itu, warga juga menyerahkan foto copy sertifikat alas hak yang diterbitkan BPN Kabupaten Langkat untuk Koperasi Maju Bersama. Warga juga mengatakan bahwa areal yang mereka huni dan kelola itu berada di luar kawasan TNGL berdasarkan SK Menhut RI Nomo : 276/KPTS-II/1997 Tentang Penunjukan TNGL Seluas 1.094.692 Ha.
"Berdasarkan putusan PN Stabat Nomor : 04/_DT 6/2007/PN.STB yang diperkuat putusan PT Sumut, memutuskan kawasan yang ditempati warga eks korban konflik Aceh, tidak berhubungan dengan TNGL dan merupakan tanah negara," ungkap Mimpin Sembiring, salah satu tokoh masyarakat di daerah tersebut.
Saat melakukan peninjauan lapangan, Raudin bersama rombongan melihat kalau BBTNGL sedang membuat parit besar dengan lebar dan dalam sekira 3 meter di sepanjang dekat Pos Kotis, Kecamatan Sei Lepan.Terlihat juga alat berat berupa track loader yang sedang membangun jalan menuju kawasan pebukitan di lokasi tersebut. (rel sam/jar/man)
Perbaiki Jembatan Pematang Cengal dan Pematang Rambut
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapem) Sumut IX meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Drs H Raudin Purba mengharapkan agar Pemkab Langkat segera memperbaiki jembatan Desa Pematang Cengal dan Desa Pematang Rambut di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
Raudin menjelaskan jembatan Pematang Cengal kondisinya kini sangat mengkhawatirkan karena badan jalan dari jembatan itu terdiri dari batang kelapa.
"Selanjutnya, jembatan di Desa pematang Rambut, badan jalan dari jembatan merupakan plat besi yang kondisinya lagi-lagi memprihatinkan. Di kiri dan kanan jembatan, tidak ada flat besinya,"ujar Raudin, di gedung dewan, kamis ( 16/2).
Di reses anggota DPRD Sumatera Utara. Raudin meninjau langsung jembatan itu. Raudin mengatakan jembatan di Pematang Cengal merupakan sarana penghubung antara Desa Pematang Cengal dengan Desa Tapak Kuda. Sedangkan jembatan Pematang Rambut sebagai sarana penghubung menuju Desa Pematang Cermin.
"Kita harapkan kedua jembatan itu segera diperbaiki Pemkab Langkat,"sarannya. (faj)
Warga Ingin Bercocok Tanam Palawija di Lahan 600 Ha
Medan-okemedannews.com
Warga Dusun Tower, Sei Minyak dan Kelompok Tani Perjuangan, Kabupaten Langkat mendatangi Komisi A, DPRD Sumatera Utara, Rabu ( 15/2).
Setibanya, di ruangan Komisi A, warga disambut dengan ramah oleh Sekretaris Komisi A, DPRD Sumatera Utara Mustofawiyah Sitompul, SE dan anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Drs H Raudin Purba. Warga selanjutnya menyampikan aspirasinya ke Komisi A, DPRD Sumatera Utara.
Di antaranya, ada keinginan warga untuk menanami lahan kosong seluas lebih kurang 600 Ha dengan tanaman palawija."Lokasi yang kami duduki bukan milik TNGL. Lahan seluas 600 Ha, kini terhampar luas. Kami berkeinginan untuk bercocok tanaman palawija di lahan itu, untuk menghidupi keluarga,"ujar warga dan perwakilan Kelompok Tani, menyampaikan aspirasinya ke Komisi A, DPRD Sumatera Utara.
Usai rapat dengan warga. Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Drs H Raudin Purba menjelaskan saat saya reses ke daerah itu, saya diminta warga agar merekomendasikan keinginan warga untuk menanami lahan itu dengan tanaman palawaija.
"Di reses saya, Pasi Intel Dandim 0203 Binjai Kapten Teguh dan Danramil Besitang dan Danramil Brandan Barat Kapten Basuki, juga hadir.Lalu saya sampaikan keinginan warga untuk menanami lahan itu dengan tanaman palawija ke Pasi Intel 0203 Binjai Kapten Teguh. Saya minta izin ke Pasi Intel, kemudian Pasi Intel membolehkannya. Masyarakat belum berani menanami lahan itu karena belum ada rekomendasi dari Komisi A, DPRD Sumatera Utara,"ujar Raudin.
Mengenai aspirasi warga, papar Raudin, saya nantinya berkomunikasi dan sekaligus berkoordinasi dengan pihak Kodim, BPN Langkat dan Balai Besar TNGL Langkat."Saya menyarankan agar warga segera diizinkan untuk menanami lahan itu dengan tanaman palawija. Lahan tersebut seluas 600 Ha, di PIR ADB, Sei Minyak,"tandasnya.
Raudin yang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan Komisi A, DPRD Sumatera Utara senantiasa memback-up perjuangan masyarakat yang memiliki keterangan dan fakta yang benar. "Terlebih lagi dengan persoalan lahan yang disengketakan di atas HPH MKJ yang masih aktif hingga 2019,"ujarnya, penuh transparan. (faj)
Tagor P Simangunsong Reses ke Kecamatan Medan Perjuangan
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah Tim - I reses DPRD Sumatera Utara ke daerah pemilihan (Dapem) - I Medan Ir Tagor P Simangunsung menggelar pertemuan dengan para konstituennya di Jalan Masjid Taufiq, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu ( 11/2).
Di reses itu, para warga masyarakat menyampaikan berbagai aspirasinya kepada wakil rakyat Ir Tagor P Simangunsong.
"Aspirasi yang disampaikan ke kita meliputi keluhan-keluhan mengenai berbagai persoalan beras raskin, air PDAM Tirtanadi, foging, Jamkesda dan lainnya,"ujar Tagor. Terkait persoalan masyarakat itu, papar Tagor, rencana kita nantinya membuat surat yang ditandatangani oleh warga."Surat yang nantinya ditandatangi oleh seluruh warga terkait berbagai persoalan yang ada, kita sampaikan ke instansi terkait.
"Surat itu kita tembuskan ke Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM,"tandas politisi dari PDI-P itu, penuh transparan. (jar)
Warga Hamparan Perak Keluhkan Persoalan Banjir
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Tim - II reses DPRD Sumatera Utara ke daerah pemilihan (Dapem) Kabupaten Deli Serdang H Muhammad Nuh menggelar pertemuan dengan warga Kecamatan Hamparan Perak."Warga Hamparan Perak banyak mengeluhkan persoalan banjir,"ujar Nuh, saat dihubungi melalui telepon selularnya, Jumat (10/2).
Dijelaskan Nuh persoalan banjir disebabkan tidak adanya drainase. Bahkan di dekat pemukiman penduduk tidak ada drainasenya.
Selain persoalan drainase, papar Nuh, warga juga mengeluhkan infrastruktur. "Infrastruktur jalan ada yang bagus dan ada yang rusak. Jalan rusak karena jalan itu tidak memilikidrainase,"ujarnya lagi, sembari menyarankan agar Pemkab Deli Serdang berupaya untuk membangun drainase di Hamparan Perak. (jar/man)
Kombes Bambang Sukamto, Penerus di Jajaran Kepolisian
Medan-okemedannews.com
Mantan Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) Brigjen Pol Drs Sahala Allagan menaruh perhatian dengan mantan Dirlantas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Drs Bambang Sukamto.
Sahala Allagan berharap agar Kombes Pol Drs Bambang Sukamto menjadi penerus di jajaran Kepolisian. "Bambang Sukamto, nantinya sekolah ke Lemhanas. Bambang Sukamto menjadi penerus kita," tegas Sahala, di acara sambut pisah dirinya dengan penggantinya, yang kini menjabat Wakapolda Sumatera Utara yang baru yakni Brigjen Pol Drs Cornelis Hutagaol.
Acara sambut pisah juga dilaksanakan antara Dirlantas Polda Sumatera Utara yang lama Kombes Pol Drs Bambang Sukamto dengan Dirlantas Polda Sumatera Utara yang baru Kombes Pol Drs M Arkam Hamzah, di Convention Hall, Hotel Tiara, Rabu malam ( 8/2).
Selanjutnya, Sahala berharap Bambang Sukamto menjadi Kapolda."Semoga Bambang Sukamto menjadi Kapolda Sumatera Utara,"demikian harapan Allagan.(jar/man)
Raudin Purba Rencanakan Reses ke Sei Lepan dan Besitang
Medan-okemedannews.com
DPRD Sumatera Utara dalam waktu dekat ini akan melakukan kegiatan reses. Reses bertujuan untuk menemui konstituen dan pada akhirnya berupaya menyerap aspirasi.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Drs H Raudin Purba merencanakan jadwal resesnya ke daerah pemukimam eks pengungsi Aceh yang kini bermukim di kawasan Bharak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak di Kecamatan Sei Lepan dan Kecamatan Besitang.
"Rencana saya, pada 8 Februari nanti saya reses ke Kecamatan Sei Lepan dan Kecamatan Besitang,"ujar Raudin, di gedung dewan, Jumat (3/2).
Raudin menjelasan reses ke Kecamatan Sei Lepan dan Kecamatan Besitang guna menemui konstituennya. (jar)
Selesaikan Annual Fee PT Inalum
Medan-okemedannews.com
Komisi C, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Biro Keuangan Setda pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), di gedung dewan, Senin ( 30/1).
Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi C, DPRD Sumatera Utara Marasal Hutasoit. Hadir saat itu, Kepala Biro Keuangan Setda Pemprovsu Mahmud Sagala beserta jajaran.
Di akhir rapat, Marasal Hutasoit menyarankan agar Biro Keuangan Pemprovsu segera menyelesaikan annual fee yang belum dibayar PT Inalum sejak tahun 2010 hingga 2011. "Jangan diperlambat penyelesaian annual fee PT Inalum. Biro Keuangan harus segera menindaklajutinya,"sarannya. (jar)
RS Kusta Didukung Menjadi RS Umum
Medan-okemedannews.com
Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara John Hugo Silalahi mendukung rencana pengembangan pelayanan rumah sakit (RS) Kusta Pulau Sicanang menjadi RS Umum.
"Kita mendukung peningkatan pengembangan RS Kusta Pulau Sicanang, Medan Belawan menjadi RS Umum,"ujar John, digedung dewan, Kamis (26/1).
Selanjutnya John Hugo menjelaskan tipe RS Pulau Sicanang perlu ditingkatkan menjadi RS Umum tipe B."Kita sarankan RS Pulau Sicanang nantinya perlu ditingkatkan menjadi tipe B."ujarnya.
Kita mendukung pengembangan RS itu, imbuh John, demi efisiensi dan pelayanan prima serta pelayanan umum kepada masyarakat.(faj)
Dinas Pendidikan Sumut Kerjasama dengan Unimed dan UT
Medan-okemedannews.com
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syaiful Syafri mengatakan Dinas Pendidikan Sumatera Utara bekerjasama dengan Unimed dan Universitas Terbuka (UT). Kerjasama itu bertujuan untuk meningkatkan jenjang pendidikan S1 bagi guru.
"Kita saat ini bekerjasama dengan Unimed, untuk kualifikasi pendidikan S1 bagi guru di Unimed dan UT","ujar Syaiful, di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi E, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, Senin (16/1).
Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara John Hugo Silalahi, Wakil Ketua Komisi E, Zulkifli Husein dan Sekretaris Komisi E, Arlene Manurung.
Anggota Komisi E yang hadir di rapat itu, Nurhasanah, Evi Diana, Megalia, Richard Eddy M Lingga, Andi Arba, Rahmianna Delima Pulungan dan Fachru Rozi.
Untuk Unimed, jelas Syaiful, jumlah guru yang sudah mencapai pendidikan S1 berkisar 20 ribu dan di UT lebih kurang 7000 guru yang menjadi mahasiswa.
Di hal lain, kerjasama dengan perguruan tinggi, papar Syaiful, untuk pengawasan dan pemeriksaan bahan UN. "Selain itu, kita juga memfasilitasi kerjasama dengan dunia perguruan tinggi tentang jurnal ilmiah, sarana perpustakaan, workshop, laboratorium dan sebagainya,"tandasnya. ((jar/dam)
Komisi A, DPRD Sumut Bentuk Tim Khusus Untuk Menyelesaikan Persoalan Kelompok Tani dengan PTPN III
Medan-okemedannews.com
Komisi A, DPRD Sumatera Utara bakal membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa agraria antara kelompok tani Sidodadi Merbau Selatan (Marsel), kelompok tani Suka Maju, Dusun MBK, Marsel, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dengan PTPN III perkebunan Marsel.
"Komisi A, akan membentuk tim khusus terkait persoalan kelompok tani Sidodadi, kelompok Tani Maju Jaya MBK dengan PTPN III,"tandas Sekretaris Komisi A, DPRD Sumatera Utara Mustofawiyah, di akhir rapat dengar pendapat Komisi A, DPRD Sumatera Utara dengan PTPN III, kelompok tani Sidodadi, kelompok tani Maju Jaya MBK, Pemkab Labura, BPN dan instasi terkait, di gedung dewan, Kamis ( 12/1).
Dijelaskan Mustofawiyah, tim khusus yang dibentuk terdiri dari Pemkab Labura, BPN, Pemprovsu dan perwakilan kelompok tani.
"Kita ingin menyelesaikan kasus kelompok tani dengan PTPN III. Posisi yang dipermasalahkan di dalam HGU, perlu dilakukan negoisasi. Selanjutnya, kita ingin mengidentifikasikan gantirugi yang dilakukan PTPN III," tandasnya.
Ke depan, ujar Mustofawiyah, perlu ada pertemuan khusus antara kelompok tani, PTPN III, Pemprovsu, Pemkab Labura dan BPN. "Solusi penyelesaiannya, rakyat tidak dirugikan dan PTPN tidak dirugikan," ujarnya. (jar)
Penggusuran, Pembabatan Lahan Masyarakat Perlu Dihentikan
Medan-okemedannews.com
Komisi A, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengan pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), BPN Langkat, Kodam I/BB, Kodim 0203 Langkat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat, LSM Lembah Tari, utusan pengungsi Aceh yang menetap di kawasan TNGL dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, di gedung dewan, Selasa ( 10/1).
Agenda rapat berkaitan dengan pembahasan lahan masyarakat yang disebut-sebut berada di TNGL yang terkena program restorasi dan rehabilitasi hutan TNGL.
"Demi azas keadilan dan kemanusian. Penggusuran, pembabatan dan penghancuran lahan masyarakat perlu dihentikan,"ujar Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Isma Padli Ardya Pulungan.Komisi A, DPRD Sumatera Utara, ujar Isma akan berkunjung dan sekaligus menemui Menteri Kehutanan untuk mempertanyakan status TNGL.
"Kita nantinya menghadap Menteri Kehutanan. Selanjutnya, Menteri Kehutanan harus menentukan dan menjelaskan, siapa yang layak dan yang tidak layak di lokasi TNGL itu,'tegas Isma, penuh transparan. (faj)
Pemerintah Harus Mengembalikan Hak Rakyat
Medan-okemedannews.com
Anggota DPRD Sumatera Utara H Syamsul Hilal menegaskan saat ini dibutuhkan pemimpin yang berani dan konsisten.
"Setiap jabatan harus dapat dirasakan rakyat. Untuk apa jabatan besar, bila keadilan tidak dirasakan rakyat.Petani kita korban mafia tanah. Apa yang menjadi hak rakyat harus segera dikembalikan seratus persen kepada rakyat," ujar Syamsul, di gedung DPRD Sumatera Utara, saat rapat dengan Ketua Forum Rakyat Bersatu Alimuddin, aktivis LSM, Kelompok Tani dan massa Forum Rakyat Bersatu, Jumat ( 6/1).
Di hal lain, Syamsul mengungkapkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan Bupati Jember, mampu menyelesaikan kasus tanah di daerahnya. "Di Sumatera Selatan, 85 persen kasus tanah mampu diselesaikan Alex Nurdin. Bupati dan Gubernur Sumatera Utara, harus seperti Alex Nurdin,"tandasnya.
Pemerintah, saran Syamsul, harus mengembalikan hak-hak rakyat. "Jika tidak dikembalikan, mungkin terjadi revolusi sosial yang akan dilakukan oleh rakyat," tegasnya lagi. (t)
Lahan Perkebunan Bermasalah Dengan Rakyat
Medan-okemedannews.com
Komisi A, DPRD Sumatera Utara, Kamis (22/12), menggelar rapat dengan kelompok masyarakat terkait dengan persoalan sengketa tanah di 27 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Rapat di pimpin oleh anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Syamsul Hilal. Hadir di rapat itu, Aspem pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Pemprovsu) Hasiolan Silaen, Biro Hukum Pemprovsu Jalil, anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Drs H Rauddin Purba dan kelompok masyarakat yang di wakili Ngadimin beserta rombongan.
Saat itu Ngadimin melaporkan ke Komisi A, DPRD Sumatera Utara mengenai persoalan sengketa tanah yang terjadi di kawasan Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan dan Batubara. Ngadimin juga menjelaskan luas lahan yang menjadi sengketa itu mencapai 6497 Ha.
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Drs H Rauddin Purba menjelaskan kepada Ngadimin, bahwa persoalan tanah di Sumatera Utara sangat rentan."Namun kita harus optimis, perlu ada penyelesaiannya dan perlu waktu walaupun tidak selesai dalam waktu yang singkat,"tegas Rauddin.
Aspem Pemprovsu Hasiolan Silaen menyarankan kepada Ngadimin, agar menyampaikan secara tertulis dengan data-data yang lengkap berikut kronologis kasus per kasus sengketa tanah itu. "Data yang lengkap dengan kronologis.Data dibuat berdasarkan kasus per kasus. Data dan kronologis perlu dikirim ke Bupati di daerah masing-masing,"sarannya. Biro Hukum Pemprovsu Jalil juga menyarankan hal yang sama."Berikan data itu kepada Gubernur Sumatera Utara. Kami ingin pelajari data-data Pak Ngadimin,"ujar Jalil lagi.
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara H Syamsul Hilal menjelaskan persoalan sengketa tanah di Sumatera Utara tidak selesai karena kepala Daerah tidak punya political will untuk menyelesaikan kasus tanah.
"Negara kita negara hukum. Hukum harus berpihak kepada keadilan rakyat. Semua lahan perkebunan bermasalah dengan rakyat. Lahan perkebunan perlu diukur ulang,"tegas Syamsul. (jar)
PT WRP Buana Harus Selesaikan Kewajibannya Kepada Buruh
Medan-okemedannews.com
Persoalan PT WRP Buana Multicorpora dengan buruh/karyawan kini menjadi perhatian serius DPRD Sumatera Utara.
Bahkan, Pansus DPRD Sumatera Utara mengenai persoalan PT WRP Buana Multicorpora menyampaikan hasil laporannya di rapat paripurna DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, Rabu ( 21/12). Rapat paripurna di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Chaidir Ritonga. Hadir saat itu, Sekda pemerintah Provinsi Sumatera Utara H Nurdin Lubis.
Di rapat paripurna itu, juru bicara Pansus Robert Nainggolan menegaskan agar Gubernur Sumatera Utara dan instansi terkait mengawasi dan menindaklanjuti perjanjian tertulis maupun tidak tertulis untuk menyelesaikan pembayaran kepada buruh/karyawan sebanyak 337 orang. "Diharapkan Gubernur Sumatera Utara dan instansi terkait agar menutup PT WRP Buana Multicorpora apabila tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu 30 Juni 2012,"saran Robert. Di hal lain Robert mengharapkan agar Komisi E, DPRD Sumatera Utara mengawasi PT WRP Buana Multicorpora dalam pembayaran kewajibannya kepada buruh/karyawan sampai batas waktu 30 Juni 2012.
Dalam pemandangan umum anggota dewan atas nama Fraksi terhadap laporan Pansus DPRD Sumatera Utara mengenai persoalan PT WRP Buana Multicorpora. Mulyani, juru bicara Fraksi Gerindra Bulan Bintang Reformasi mengatakan pemerintah Provifont-size: larger;nsi Sumatera Utara harus pro aktif mengatasi persoalan rakyat, khususnya buruh PT WRP Buana Multicorpora."Kami merekomendasikan ke Pansus agar menutup PT WRP Buana Multicorpora, jika tidak beriktikad baik menyelesaikan persoalan buruhnya," egasnya.
Restu Kurniawan Sarumaha, juru bicara dari Fraksi PPRN menyarankan agar aset-aset PT WRP Buana Multicorpora dimohonkan ke Pengadilan agar disita."PT WRP Buana Multicorpora harus segera melakukan pembayaran terhadap hak-hak buruh atau karyawannya,"tandas Fahru Rozi, juru bicara Fraksi PDIP penuh transparan.(jar)
Ical Berkunjung ke Medan
Medan-okemedannews.com
Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir H Aburizal Bakrie berkunjung ke Medan. Di Medan, Ical, demikian sapaan akrabnya menghadiri HUT Partai Golkar Sumatera Utara ke 47, di Balai Rasa Sayang, Hotel Polonia, Senin malam ( 19/12).
Selanjutnya, Selasa (20/12), Ical juga menghadiri acara bhakti sosial Partai Golkar Medan dan DPD AMPI Sumatera Utara, di lapangan Merdeka.
Bhakti sosial Partai Golkar Medan dan DPD AMPI Sumatera Utara dirangkaikan dengan kegiatan pembagian sembako, makan bersama dengan anak yatim piatu dan kaum dhuafa.
Acara bhakti sosial langsung di koordinir oleh Ketua Partai Golkar Medan yang juga Ketua DPD AMPI Sumatera Utara HM Syaf Lubis.
Usai menghadiri acara bhakti sosial, Ical bertolak ke Istana Maimun, guna menghadiri pelantikan ormas DPD Gema MKGR Sumatera Utara. Setelah itu, Ical menuju VIP Room Bandara Polonia.
Ical tiba di VIP Room Bandara Polonia, sekira pukul 18.30 Wib dan langsung menuju pesawat khusus yang parkir di apron Bravo satu, Bandara Polonia.
Tepat pukul 18.40 Wib, pesawat khusus yang membawa Ketua Umum DPP Partai Golkar beserta rombongan take off dari Bandara Polonia menuju Jakarta. (jar)
Pertandingan Catur di PDT 2011
Medan-okemedannews.com
Di Pesta Danau Toba (PDT) 2011 juga akan digelar pertandingan catur . Menurut Kordinator Perlombaan Catur, Charles Situmorang pertandingan catur ini merupakan rangkaian yang termasuk dalam kegiatan PDT 2011 yang diselenggarakan Panitia PDT yang diketuai Bapak John Hugo Silalahi.
Pertandingan catur ini, sambung Charles adalah untuk lebih menggali potensi para pecatur-pecatur yang tersebar di kawasan Danau Toba. Apalagi catur juga tak dapat dipisahkan (melekat) dengan masyarakat di kawasan Danau Toba, karena sebagian besar masyarakat batak sangat menyenangi permainan catur.
"Dalam pertandingan itu, akan kita gelar pertandingan catur standar. Selain itu ada juga yang menarik, yaitu catur batak. Dimana catur-catur itu akan diukir sendiri oleh peserta catur batak itu. Ini jelas sangat menarik bagi pengunjung dan dapat mendukung semarakanya berbagai kegiatan selama PDT berlangsung," ujarnya. (yen/yesmedan.com/jar)
Bibit Lele Santun, Segera Disertifikasi
Medan-okemedannews.com
Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Pemko Medan berencana segera mensertifikasikan bibit lele Santun yang berhasil dikembangkan oleh UPT Budidaya.
Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Pemko Medan Ir Wahid MSi mengatakan bibit lele Santun hasil perkawinan silang itu nantinya segera dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, guna keperluan sertifikasi.
"Bibit lele Santun yang berhasil kita budidayakan nantinya segera dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan , sebab di sana ada Badan Penelitiannya. Selanjutnya, baru diarahkan ke sertifikasi," tandas Wahid, di Bandara Polonia, Selasa ( 13/12).
Wahid menjelasakan lele Santun itu jenis bibit baru yang berhasil dikembangkan oleh UPT Budidaya. "Jadi perlu segera disertifikasi," ujarnya. (jar)
Desa Wisata Perlu Dibangun
Medan-okemedannews.com
Guna memajukan sektor pariwisata. Masyarakat Desa yang tinggal dan berdekatan dengan lokasi objek wisata perlu membangun Desa Wisata.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Naruddin Dalimunthe, usai acara Launching dan persmian pembukaan even Pesta Danau Toba (PDT) 2011, di Atrium Plaza, Kamis malam ( 8/12).
Dijelaskannya, Desa Wisata perlu dibangun masyarakat. "Dengan adanya Desa Wisata, masyarakat akhirnya mampu menjual potensi pariwisata di daerahnya. (jar/dam)
Ambilalih RS Haji Medan
quot;sarannya. Biro Hukum Pemprovsu Jalil juga menyarankan hal yang sama.
span style=
Perdalam Pengawasan Proyek Fhisik
Medan-okemedannews.com
Anggota Komisi A, DPRD Sumatera Utara Nurul Azhar menyarankan agar Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan secara ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur.
"Kualitas jalan, irigasi, tanggul dan infrastruktur lainnya, belum setahun sudah rusak. Kita harapkan, Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara sejak awal harus mengawasi proyek-proyek infrastruktur itu mulai dari awal,"tegas Nurul, di saat Komisi A, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi A, DPRD Sumatera Utara, di gedung dewan, Selasa (31/5).
Rapat di pimpin Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara Hasbullah Hadi, Wakil Ketua Komisi A Sonny Firdaus dan Sekretaris Komisi A Isma Radli Ardya Pulungan.
Diungkapkan Nurul lagi, tenaga teknik Inspektorat Provinsi Sumatera Utara hanya berjumlah dua orang sedangkan di Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/Kota.
" Ini berarti pengawasan di proyek fhisik oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terlalu lemah,"kritik Nurul, sembari menyarankan agar Inspektorat Provinsi Sumatera Utara perlu memperdalam pengawasan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek fhisik.
Menanggapi hal itu, Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis mengatakan kualitas SDM Inspektorat Provinsi Sumatera Utara perlu ditingkatkan.
"Kualitas SDM kita perlu ditingkatkan. SDM kita belum mencapai maksimal. Terutama auditor yang punya kualifikasi di bidang akuntansi dan teknik,"ujar Nurdin. (fajaruddin)